penggunaan kurikulum berbasis kompetensi

alah satu dasar hukum dan landasan penggunaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah didasarkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (berhubungan dengan) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam  PP ini, pada bidang pendidikan, dinyatakan bahwa kewenangan  pusat adalah ; “menetapkan standar kompetensi peserta  didik dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, dan penetapan standar materi pelajaran pokok. Berdasarkan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional melakukan penyusunan standar nasional untuk seluruh mata pelajaran di SMA, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian belajar.

Sesuai dengan jiwa otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus dan sistem penilaiannya berdasarkan standar nasional. Bagian yang menjadi kewenangan daerah adalah  dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang meliputi tatap muka dan pengalaman belajar serta instrumen penilaian belajar. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi daerah untuk mengembangkan standar tersebut apabila dirasa kurang memadai, misalnya penambahan kompetensi dasar atau indikator pencapaian.

Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi lulusan suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreaktivitas, kesehatan, akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan. 

Paradigma pendidikan berbasis kompetensi menurut Wilson (2001) mencakup kurikulum, pedagogi, dan  penilaian  yang menekankan pada standar atau hasil. Kurikulum yang berisikan bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pedagogi yang mencakup strategi atau metode mengajar. Tingkat keberhasilan belajar yang dicapai peserta didik dapat dilihat pada hasil belajar, yang dapat diketahui melalui proses penilaian baik berupa tes maupun nontes.

Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi adalah perlunya pengembangan silabus dan sistem penilaian yang bertujuan membentuk peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan keterampilan hidupnya (life skills). Silabus adalah acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Sistem penilaian diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Pengembangan sistem penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Jenis tagihan adalah berbagai bentuk ulangan dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik; sedangkan bentuk instrumen terkait dengan jawaban yang harus dikerjakan oleh peserta didik, baik dalam bentuk tes maupun nontes.

BAB II

KARAKTERISTIK  MATA PELAJARAN  KEWARGANEGARAAN

             Karakteristik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi dalam rangka pengembangan silabus berbasis kompetensi dari mata pelajaran tersebut. Struktur keilmuan suatu mata pelajaran menyangkut  dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok atau struktur keilmuan  mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus  dan rencana pembelajaran.

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan  mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai (values). Sejalan dengan  ide  pokok mata pelajaran Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya   masyarakat yang demokratis konstitusional.

Berbagai negara di dunia memiliki kriteria masing-masing tentang warga negara yang baik, yang sangat berhubungan dengan pandangan hidup bangsa yang  bersangkutan yang tercermin dalam konstitusinya. Bagi bangsa Indonesia warga negara yang baik tersebut tidak saja warga negara yang dapat menjalankan perannya dalam hubungannya dengan sesama warga negara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945).

Sehubungan dengan itu, mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai Kewarganegaraan,  seperti terlihat dalam Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1:

		Diagram Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Kewarganegaraan

 

Secara garis besar Mata Pelajaran Kewarganegaraan terdiri dari:

a.  Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara rinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

b.  Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mampu mengelola konflik.

c. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas.

Mata pelajaran Kewarganegaraan  merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat.

Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik Good Citizenships) sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan civics. Jadi, pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai pengetahuan  yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, dan moral civics. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau karakter  sebagai warga negara yang baik, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan  dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  serta keterampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (life skills).

                 Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) dan keterampilan kewarganegaraan (civics skills) akan menjadi seorang warga negara yang berkompeten. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (civics skills) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (civics skills), serta memahami dan menguasai nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian.

Secara garis besar karakteristik  mata pelajaran Kewarganegaraan  tercermin pada struktur keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan.  Adapun dimensi dan bidang kajian mata pelajaran Kewarganegaraan  di SMA dapat dilihat pada Tabel  1  berikut ini :

Tabel : 1  Dimensi dan Bidang Kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan

No.	Dimensi	Bidang Kajian
1.	Politik	1.      Manusia sebagai zoon politikon 2.      Proses terbentuknya masyarakat politik 3.      Proses terbentuknya bangsa dan negara 4.      Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara 5.      Warga negara dan cara-cara memperoleh kewarganegaraan 6.      Model-model sistem politik 7.      Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Non Pemerintahan 8.      Demokrasi Pancasila 9.      Indonesia dalam hubungan internasional
2.	Hukum	1.      Negara Hukum 2.      Konstitusi 3.      Sumber hukum 4.      Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum 5.      Pembidangan/penggolongan hukum 6.      Proses hukum 7.      Peradilan bebas
3.	Moral	1.      Pengertian nilai, dan norma 2.      Hubungan antara nilai dan norma 3.      Sumber-sumber ajaran moral 4.      Norma-norma dalam masyarakat 5.      Implementasi nilai-nilai moral Pancasila
4.	Keterampilan dan watak  kewargane-garaan	1.      Pengembangan keterampilan intelektual kewarganegaraan 2.      Pengembangan keterampilan posisi diri 3.      Pengembangan keterampilan partisipasi 4.      Pengembangan watak kewarganegaraan

Pendidikan Karakter

A. Makna Pendidikan Karakter

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan  manusia. Pertama, ia bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Dalam hal ini, pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode  yang dipelajari  serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat (negara), melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini merujuk pada fakta bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah  merupakan makhluk yang belajar dari peristiwaalam dan gejala-gejala kehidupan yang ada  untuk mengembangkan kehidupannya.

    Pada kenyataannya, alam adalah "sekolah" besar yang telah

mengajari manusia dengan situasi geraknya (gerak alam). Alam yang

bergerak dan berubah, dengan tingkat kesulitan dan kemudahan yang

dihadapi  manusia, direspons oleh manusia  dan menggerakkan cara

pandangnya, kemampuan mengambil kesimpulan, dan mengakumulasi

pengetahuan yang didapat dari pengalaman-pengalaman dialektis

terhadap alam. Hal itu berlangsung dalam waktu yang lama sebelum

pendidikan direduksi (disempitkan) derajatnya menjadi sekolah.

Ribuan dan jutaan tahun manusia belajar dari alam, telah menghasilkan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan nilai-nilai yang mengikuti perkembangan  masyarakat tersebut. Di sinilah, pendidikan berjalan secara alamiah tanpa rekayasa untuk kepentingan pihak tertentu yang  secara sengaja mendesain pendidikan untuk membangun sistem kekuasaan.

    Kedua, pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku—terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Misalnya, kita punya UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itulah, kata pendidikan—yang berasal dari bahasa Inggris education—berasal dari  bahasa Latin  educare atau educere, yang artinya melatih atau menjinakkan (seperti dalam konteks manusia melatih hewan-hewan yang liar menjadi jinak sehingga bisa diternakkan); juga berarti menyuburkan (membuat tanah menjadi

baik yang siap menjadi persemaian tumbuhan yang berkembang baik

karena tanahnya digarap dan diolah).

    Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang

disengaja ini merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari

pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur

manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat—terutama cita-cita

orang-orang yang mendapatkan kekuasaan.

    Sejak zaman modern, manusia mulai menyadari bahwa dirinya

adalah subjek yang bisa mengarahkan alam dan menggunakan

potensi dari alam (termasuk manusia) untuk mencapai tujuan.

Karenanya, tujuan itu harus dilakukan dengan mengolah sumber

daya manusia (SDM) agar tercipta kemampuan dan keterampilan

yang dapat digunakan untuk memanfaatkan alam. Sejak disadarinya

kemampuan manusia untuk mengeksploitasi alam yang bisa diubah

untuk memudahkan kehidupannya, pendidikan menjadi kegiatan

yang kemudian dianggap penting untuk menjadi bagian dari mengatur

masyarakat.

    Cara mengatur manusia dalam  pendidikan ini tentunya

berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur Artinya, tujuan

dan pengorganisasian  pendidikan mengikuti arah perkembangan

sosio-ekonomi yang berjalan. Maka, tujuan-tujuan pendidikan harus

didefinisikan berdasarkan ideal-ideal yang dominan dalam percaturan

sosio-ekonomi tersebut. Jadi, ada  aspek material yang menjelaskan

bagaimana arah pendidikan didesain berdasarkan siapa yang paling

berkuasa dalam masyarakat tersebut.

    Pemahaman ini membawa kita untuk lebih mudah memahami

tujuan-tujuan pendidikan yang melampaui makna proses-prosesnya

universalnya. Misalnya, secara umum orang memahami bahwa

tujuan pendidikan  adalah mengarahkan manusia agar berdaya,

berpengetahuan, cerdas, serta memiliki  wawasan dan keterampilan

agar siap menghadapi kehidupan dengan potensi-potensinya yang

telah diasah dalam proses pendidikan. Misalnya, kita sering memahami bahwa proses pendidikan itu berkaitan dengan kegiatan yang terdiri dari proses dan tujuan berikut.

-  Proses pemberdayaan {empowerment), yaitu ketika pendidikan

   adalah proses kegiatan yang membuat manusia menjadi lebih

   berdaya menghadapi keadaan, dari situasi  yang lemah menjadi

   kuat dengan  dilengkapi dengan proses pemberian wawasan dan

   keterampilan agar hal itu membuatnya berdaya.   Proses pencerahan   {enlightment) dan penyadaran {conscientization),   yaitu ketika pendidikan merupakan proses mencerahkan manusia    melalui dibukanya wawasan dengan pengetahuan, dari yang tidak

   tahu menjadi tahu; dari  yang tidak sadar  menjadi sadar, akan

   (potensi) dirinya dan lingkungannya.

   Proses memberikan motivasi dan inspirasi, yaitu  suatu upaya agar

   para peserta didik tergerak untuk bangkit  dan  berperan bukan

   hanya sekadar karena arahan dan paksaan, melainkan karena

   diinspirasi oleh apa yang dilihatnya yang memicu semangat dari

   dalam diri dan sesuai dengan bakat kemampuannya.

   Proses mengubah perilaku, yaitu bahwa pendidikan memberikan

   nilai-nilai yang ideal yang diharapkan mengatur perilaku peserta

   didik. Anak-anak yang perilakunya menyimpang dan tidak sesuai

   dengan kebiasaan masyarakat diharapkan  akan berubah sesuai

   dengan nilai-nilai sosial yang baik dan sekaligus  perilaku tersebut

   mendukung perkembangan kepribadian yang dibutuhkan untuk

   memainkan peran dari ilmu dan nilai yang diperolehnya.

    Akan tetapi, situasi nyata yang sering kita jumpai  adalah proses

dan output pendidikan  tidak sesuai dengan cita-cita indah semacam

itu. Misalnya, kita justru melihat bahwa pendidikan ternyata justru

menghasilkan manusia-manusia yang kehilangan potensi dirinya,

manusia yang serakah dan merusak, dan manusia-manusia yang justru

mengisi sistem yang mengarahkannya menuju tatanan yang malah

tidak memanusiakan manusia.,

    Maka, kita kembali pada proses dialektis pendidikan dengan

sejarah masyarakat terutama dialektika kepentingan material yang

mengendalikan dan mengarahkan pendidikan. Ini adalah cara terbaik

(kritis-dialektis) untuk mengetahui arah tujuan-tujuan pendidikan dan

sesuai dengan kepentingan siapakah pendidikan itu diorganisasi.

    Maka dari situlah, kita melihat bahwa apa yang dihasilkan oleh

pendidikan ternyata bukannya mengubah perilaku, melainkan justru

menyebarkan dan memperkuat perilaku dari kebiasaan yang memang

identik dengan karakter dan watak pihak-pihak yang berkuasa.

Pendidikan juga menghasilkan cara pandang  dan menyebarkan

cara pandang pihak yang berkuasa  dalam masyarakat. Misalnya,

pendidikan yang terorganisasi dalam masyarakat kapitalis—karena

yang berkuasa adalah kelas kapitalis (pemilik dan penumpuk modal

dan keuntungan)—akan menyebarkan cara pandang kapitalis.

    Penulis selalu  mengingatkan bahwa ideologi dan filsafat (cara

pandang) yang disebarkan dalam dunia pendidikan kita (sekolah

dan universitas) bukanlah cara pandang kemanusiaan (universal),

melainkan merupakan cara pandang kelas—tepatnya cara pandang

kelas kapitalis (penumpuk modal). Konsekuensinya, siapa pun yang

sekolah (baik anak kapitalis atau bukan, misalnya anak buruh, petani,

atau pegawai negeri), harus menerima cara pandang filsafat kapitalis

yang kadang juga muncul dalam teks-teks dan materi pelajaran.

    Jelaslah pula bagaimana pendidikan ternyata diorganisasi untuk

memenuhi tujuan-tujuan ideologis itu. Penulis semakin yakin bahwa

pendidikan bukanlah suatu yang bisa dilepaskan dari dominasi kelas

penguasa yang daya cengkeramnya semakin kuat. Pemerintah selalu

menggembar-gemborkan pendidikan gratis dan sering menunjukkan

programnya untuk mengatasi tidak terjangkaunya biaya pendidikan,

tetapi sampai detik ini sekolah juga semakin mahal. Jika sudah ada BOS

(Bantuan Operasional Sekolah) bahkan setelah Anggaran Pendidikan

20% disahkan, ke manakah uang itu dan mengapa tidak membuat

pendidikan menjadi terjangkau? Bahkan, kalau bicara pendidikan

tinggi, biayanya justru kian melambung tinggi. Penulis semakin yakin

bahwa tujuan-tujuan pendidikan yang indah-indah itu hanyalah

cita-cita semu, yang masih harus kita uji secara dialektis dalam relasi

konkret di masyarakat.

    Masih banyak orang tak bisa sekolah. Lembaga pendidikan masih

diisi oleh anak-anak orang kaya. Output pendidikan juga bukannya

menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter dan berguna bagi

kemajuan bersama, melainkan justru mengisi lembaga-lembaga

produksi yang tak berguna bagi proses perubahan menuju kesejahteraan bersama. Para output pendidikan juga tak terserap ke ranah kerja produktif. Bahkan, posisi-posisi terhormat jabatan-jatabatan

dalam pos-pos pelayanan publik (pegawai negeri) justru diisi oleh

pemuda-pemudi yang diseleksi bukan  berdasarkan kemampuan dan

dedikasinya, melainkan karena membeli jabatan itu (sogok-menyogok

dalam tes CPNS yang sudah menjadi rahasia umum). Uang yang

dikeluarkan untuk menyogok, RplOO-150 juta rupiah, itu tidak

sedikit. Hanya orang tertentu yang mampu membayar, dan biasanya

adalah anak-anak orang kaya yang biasanya kualitasnya dalam proses

pendidikan diragukan. Biasanya, anak-anak orang kaya kalau kuliah

itu pemalas, tak suka baca, tak menyukai pengetahuan, dan  terlatih

untuk menjadi pegawai yang baik ketika menjabat.

    Hal itu dikhawatirkan akan membuat sektor pelayanan publik diisi

oleh orang-orang yang secara mental tidak beres, yang salah satunya akan melanggengkan budaya korupsi di pemerintahan dan sektor pelayanan

publik. Dari situ kita juga memetik kesimpulan bahwa orang akan

berkorban secara keras untuk mendapatkan jabatan (pekerjaan). Hasil

dari ideologi persaingan tadi, akhirnya orang tidak melakukan persaingan

dengan cara fair, tetapi lewat jalan pintas. Pemenang persaingan mencari

kerja adalah yang menyogok dengan uang itu tadi.

    Maka, terbantahkan  sudah bahwa cita-cita pendidikan adalah

untuk membuat orang memiliki karakter yang baik, punya integritas,

adil, percaya diri, jujur, dan lain sebagainya. Kalau toh pada masa sekolah

anak-anak masih memegang nilai-nilai dan ajaran moral semacam itu,

ternyata setelah keluar dari sekolah dan dituntut untuk mendapatkan

penghasilan dengan cara punya pekerjaan, ia segera tahu bahwa nilai-nilai

yang diajarkan di sekolah ternyata "omong kosong". Untuk apa jujur

dan memegang nilai kebenaran, buktinya yang memang tetap yang licik

yang menggunakan uang. Ternyata, dunia pekerjaan apa pun ternyata

juga diwarnai persaingan yang tak lagi nyambung dengan nilai-nilai

pendidikan. Nilai dan karakter hilang, mungkin yang berguna adalah

keterampilan teknis dan keterampilan memanipulasi orang.

B. Makna Pembangunan Karakter

Kontradiksi kehidupan di berbagai bidang seperti digambarkan di atas

merupakan sebuah kondisi yang membutuhkan jawaban. Ada kondisi

sosial yang membentuk terciptanya karakter dalam diri manusia. Di

sinilah, diperlukan suatu upaya  untuk membangun karakter yang

bisa membentuk watak dan mental manusia yang bisa mengatasi

keadaannya yang didesain oleh kekuatan dari luarnya.

    Untuk memahami makna pembangunan karakter dan mengapa

hal itu penting, ada suatu kisah yang menarik. Suatu ketika, ada seorang

|)endidik yang mengusulkan kepada seorang kepala sekolah agar tidak

menggunakan tes masuk model apa pun dalam menerima siswa baru.

Reaksi sang kepala sekolah terkaget-kaget luar biasa. "Kalau penerimaan siswa baru tidak pakai tes masuk, pasti sekolah ini nanti banyak diisi oleh siswa-siswa yang bodoh-bodoh dan nakal-nakal. Terus bagaimana kualitas lulusan kita nanti, " demikian alasan sang kepala sekolah.     Kemudian, ia menjelaskan alasannya pada kepala sekolah tersebut.Alasannya begini: para siswa baru itu pada dasarnya  tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal, tidak ada yang kekurangan silatnya. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki potensi. Dengan demikian, setelah para siswa baru yang masuk tanpa tes itu diterima, mereka kemudian akan menjalani penelitian kecerdasan yang dimiliki masing-masing. Itu dalam istilah ilmu psikologi pendidikan disebut Multiple Intelligences

Research (MIR). Tindakan tersebut digunakan untuk mengetahui gaya

belajar siswa, sebuah data yang sangat penting yang harus diketahui

oleh para guru yang akan mengajar mereka.

     Menurut penulis, cerita  pendidik tersebut memang benat.

Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Jadi, seharusnya tak masalah siapa pun yang mau masuk ke sekolah. Pembangunan karakter adalah proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa ke mana karakter mereka dan mau dibentuk seperti apa mereka nantinya, tergantung pada potensinya—mungkin dalam makna ke depan, juga tergantung pada peluangnya. Bisa jadi, anak-anak yang berbadan kuat dan besar punya karakter yang cocok untuk profesi olahraga. Bisa jadi, seorang anak perempuan yang suka menulis akan menjadi penulis hebat atau jurnalis kenamaan.

     Akan tetapi, cita-cita ideal kisah di atas terbentur pada satu hal.

Misalnya, ada pertanyaan: lalu bagaimana dengan anak-anak yang

miskin? Sekolah mahal dan komersil biasanya akan menolak anak itu,

harus segera diusir karena orangtuanya jelas tak mampu  membayar

biaya sekolah. Tidak perlu menolak mengadakan tes, pihak sekolah

juga akan meloloskan anak-anak yang orangtuanya mampu menyogok

dengan uang banyak. Nah, bukankah ini menyakitkan?

    Jadi, pembangunan dan pendidikan karakter sebenarnya telah

dibatasi (kontradiktif) dengan pendidikan mahal dan komersil atau

kapitalisme pendidikan. Miskin adalah kondisi dan miskin adalah

karakter. Biasanya, tujuan sekolah  adalah  mobilitas sosial agar

yang miskin mendapat bekal pendidikan agar bisa mencari kerja

dan penghidupan yang lebih layak tidak seperti awalnya. Intinya,

membangun karakter itu tak bisa dilepaskan dengan membangun

basis material dan mengembangkan pendapatan material  untuk

meningkatkan karakter.

    Akan tetapi, ketika anak-anak orang miskin tidak mendapatkan

pendidikan, sulit melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, tampaknya

mereka juga tidak diperbolehkan untuk "naik kelas" atau mengubah

nasibnya. Bukankah sistem yang membiarkan kondisi semacam ini

amatlah jahat dan tidak fair?

    Masalah tersebut adalah character building dalam makna

individual. Bagaimana jika pembangunan karakter dikaitkan dengan

pembangunan karakter negara bangsa?

    Sebenarnya, bangsa adalah  kumpulan manusia individual.

Karakter bangsa dicerminkan oleh karakter manusia-manusia yang

ada di dalam bangsa tersebut. Sebuah bangsa lahir mirip dengan

seorang manusia lahir. Seorang bayi lahir dari perjuangan keras

seorang ibu. Ibu pertiwilah yang  melahirkan bangsa. Perjuangan

melahirkan seorang bayi itu kadang juga berdarah-darah, keras, tetapi

juga lancar. Kualitas bayi dan pertumbuhannya juga berkaitan dengan

bagaimana kehamilan dirawat dan bagaimana peristiwa material dalam

kandungan membentuk materi-materi yang berkembang dalam janin.

Pertumbuhan bayi tersebut juga akhirnya ditentukan oleh bagaimana

ia diperlakukan dalam dunia.

    Pembangunan karakter bangsa juga demikian. Ia berkaitan

dengan bagaimana sejarah masa lalu memberikan syarat-syarat

material dan memunculkan persepsi masyarakat terhadap kondisinya

tersebut, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian konkret di masa kini.

Pembangunan karakter diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa

yang bisa dikenali secara jelas, yang membedakan diri dengan bangsa

lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi situasi zaman yang

terus berkembang.

    Hal yang dapat dicatat dari cerita seorang guru di atas adalah

adanya upaya yang keras dan sengaja untuk membangun karakter

anak didik. Pertama, anak-anak dalam kehidupan kita memiliki latar

belakang yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda

pula yang mungkin dibentuk oleh pengalaman dari keluarga maupun

kecenderungan kecerdasan yang didapatkan dari mana saja sehingga

kita harus menerima fakta bahwa pembentukan karakter itu adalah

proses membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai

dengan bakatnya masing-masing.

    Kedua, kita harus menerima fakta bahwa pembangunan karakter

itu adalah sebuah proses sehingga tak masalah kemampuan anak itu

berbeda-beda, tak masalah anak-anak itu  bodoh. Karena mereka

memanglah bahan yang akan kita bentuk. Jadi, tak adil jika sekolah

hanya mau menerima anak-anak yang sudah memiliki kecerdasan

tertentu. Justru, proses pembangunan karakter akan membentuk

mereka dan menggembleng mereka sesuai bakat dan kemampuannya

masing-masing. Harus disadari bahwa pada dasarnya tidak ada anak

yang bodoh atau terbelakang. Itu semua adalah hasil dari kehidupan

dan pembangunan karakter memiliki cita-cita kuat untuk membentuk

kehidupan melalui pembangunan manusia-manusia yang diarahkan

pada karakter kuat untuk menghadapi kehidupannya. Dalam hal ini,

pembangunan karakter menjadi penting karena situasi kehidupan

tertentu dan konteks keadaan tertentu membutuhkan karakter yang

sesuai untuk menjawab keadaan yang ada tersebut.

     Misalnya, bangsa yang masih rendah teknologinya memerlukan

karakter yang produktif dan kreatif dari generasi bangsanya, tempat

berpikir ilmiah menjadi titik tekan karena hal itulah yang sangat

dibutuhkan untuk menjawab tuntutan. Sementara, contoh lainnya,

bangsa yang situasinya terdiri dari berbagai macam suku dan budaya

yang memerlukan upaya saling menghormati untuk menjaga

keberagaman (multikulturalitas). Maka, diperlukan pembangunan

karakter yang membentuk kepribadian terbuka, demokratis, dan

menghormati perbedaan.

     Pembangunan karakter yang  keras harus dilakukan untuk

menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai titik tekan

pembangunan karakter justru tidak cocok dengan kebutuhan untuk

mengatasi masalah yang ada. Pembentukan karakter itulah yang

kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan karena di dalamnya proses

sosial mengarahkan generasi dilakukan.

C. Pendidikan  Karakter: Definisi dan  Sejarah

    Perkembangan

Pendidikan karakter atau pendidikan  watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai hal yang niscaya. John Dewey, misalnya, pada tahun 1916, pernah berkata, "Sudah merupakan hal lumrah dalam teori pendidikan  bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. "

    Kemudian, pada tahun 1918 di Amerika Serikat (AS), Komisi

Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Perhimpunan

Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah

mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam

sejarah kemudian dikenal sebagai "Tujuh Prinsip Utama Pendidikan",

antara lain:

(1) Kesehatan;

(2) Penguasaan proses-proses fundamental;

(3) Menjadi anggota keluarga yang berguna;

(4) Pekerjaan;

(5) Kewarganegaraan;

(6) Penggunaan waktu luang secara bermanfaat;

(7) Watak Susila.

    Di  dunia Barat, pendidikan karakter memang muncul sebagai

evaluasi terhadap pendidikan yang bertumpu pada titik berat pemikiran

modernisme yang bersifat positivistik yang membuat jiwa manusia

kering akibat industrialisasi yang menggeser nilai-nilai spiritual dan

kemanusiaan. Positivisme yang memisahkan antara subjek dan objek

secara dikotomis dipandang sebagai penyebab hilangnya dunia makna

dalam diri manusia ketika modernisme adalah ideologi yang terkesan

menegaskan kesibukan manusia untuk mengeksploitasi alam. Cita-cita

kebebasan justru dipisahkan dari keberakaran makna subjektivitas

manusia karena terbiasa membuat manusia hanya percaya pada hal-hal yang kasat mata dan sesuatu yang bisa diverifikasi.

    Kesalahan  modernisme dalam dunia pendidikan antara lain

pengaruh positivisme yang menganggap pendidikan sebagai sarana

untuk menaklukkan alam tempat manusia harus takluk pada hukum

alam yang dianggap evolusioner. Di sini pendidikan  kehilangan

nilai-nilai, yaitu aspek subjektif manusia yang seharusnya dihormati

kehilangan maknanya dan tereduksi ke dalam kuantitas-kuantitas

capaian material saja. Lebih jauh, dari pihak lain muncul kritik

bahwa pendidikan modern kehilangan dimensi transendental

dan kerohaniahannya. Pihak inilah yang lebih menekankan pada

pendidikan karakter yang menggaungkan kembali semangat agama.

    Namun, yang perlu diingat, pendidikan karakter juga bukan

hanya pendidikan agama dan pendidikan moral. Pendidikan karakter

memiliki banyak varian-varian yang dilahirkan dari pemaknaan

terhadap karakter manusia. Kita akan melihat titik tekan yang berbeda

dalam lintasan waktu dan tempat, bagaimana pendidikan karakter

dimaknai. Oleh karena itu, ada baiknya kita menengok pendidikan

karakter dalam dinamika sejarah dan lintasan wilayah (tempat) yang

berbeda-beda.

    Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan  karakter

mendapatkan gaung yang suaranya masih terdengar hingga kini sejak

ia digemakan  oleh Peradaban Yunani Kuno dengan para filsufnya.

Mungkin karena peradaban itu merupakan tempat cita-cita humanisme

muncul, tempat pemikiran-pemikiran yang menjadi cikal bakal

nilai-nilai kemanusiaan hingga kini berkembang.

1. Pendidikan Karakter Yunani Kuno

    Kesaksian munculnya ide-ide  Yunani Kuno yang agung salah

satunya dapat dilihat dari  karya-karya Homeros. Karya-karyanya

tentang ajaran dan sejarah Yunani merupakan uraian tentang visi

pendidikan karakter. Karyanya yang cukup terkenal berupa puisi-puisi

dalam "Illiad" dan "Odisea".

    Homeros menempatkan sejarah sebagai kisah para pahlawan. Para

pahlawan yang dimaksud adalah orang-orang besar yang memiliki

watak baik. Orang besar yang demikian berarti manusia yang baik

(aner agathos). Keterpesonaannya adalah para watak kaum aristokratis (bangsawan). Ciri-cirinya adalah kaum yang memiliki arete, yang mengacu pada kekuatan fisik, yang menghasilkan sifat keberanian, yang membuat identitas terhormat dan sukses tanpa cacat. Ia juga berarti kekuatan, keuletan, kemakmuran, kepandaian, kemurahan hati, kesehatan, bijaksana, gembira, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Dalam karya epiknya, "Illiad", Homeros memilih bahwa sosok yang bisa dijadikan simbol kepahlawanan adalah Achilles, sosok pahlawan yang menang dalam pertempuran. Bukan hanya kekuatan fisiknya, melainkan juga karena reputasi moralnya yang layak menjadi patokan karakter bagi generasi masyarakat.

    Selain Homeros, pujangga Yunani lainnya juga menyuguhkan

simbolisasi bagi karakter yang baik. Mereka juga tak hanya melihat

sosok pahlawan dalam kebangsawan semata. Namun, juga melihat

keutamaan dalam profesi-profesi dan kelas-kelas lainnya. Misalnya,

keutamaan petani (Hesiodos), keutamaan tentara (Tirteo dan Callino),

keutamaan kegiatan olahraga (Pindaro), nilai-nilai warga negara

(Salomo). Juga, keutamaan menjadi orang yang pandai bicara dan

orasi (misalnya, kaum Sofis dan Isokrates). Kemudian, juga muncul

keutamaan filsafat seperti kita lihat pada Plato.

     Keutamaan nilai yang diajarkan oleh  Hesiodos yang  dasar

moralitasnya keadilan dan kerja keras adalah hal yang menarik. Ia

menganggap bahwa barangsiapa yang bekerja ia berbuat adil. Ajaran

karakter seperti ini bahkan ditujukan pada para hakim, seakan ia adalah nabi keadilan.

     Hesiodos yakin bahwa kerja adalah keutamaan, yang menegaskan

bahwa konsep  arete yang pernah dilontarkan Homeros bukan hanya

milik kaum bangsawan atau kaum kaya saja. Ia bisa dimiliki oleh

orang banyak dan rakyat biasa, kelas pekerja. Mereka yang tidak

bekerja, menurut Hesiodos, berlaku tidak adil dan sulit melihat adanya

keadilan.

    Jadi, Hesiodos telah menggeser keutamaan nilai bangsawan

(orang kaya) dari Homeros menjadi lebih populis yang didasarkan

pada keutamaan rakyat mayoritas. Penghargaan atas nilai kerja inilah

yang kelak di zaman modern memunculkan filsafat baru yang ingin

memberikan penegasan bahwa filsafat dan nilai-nilai utama manusia

itu didasarkan pada kepentingan universal yang berbasis pada kelas

pekerja. Filsafat itu adalah Marxisme yang muncul sejak abad ke-19.

    Jadi, ternyata nilai-nilai moral yang ada di zaman modern ternyata

jauh-jauh hari telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno. Di Yunani telah

muncul banyak filsuf dengan penekanan yang berbeda-beda meskipun

berujung pada nilai-nilai humanisme dan demokrasi. Homeros  dan

Hesiodos adalah dua nama  sejarawan dan pujangga yang mampu

menangkap nilai-nilai yang muncul.

    Ada nama lainnya, seperti Tirteo, yang menangkap munculnya

keutamaan yang ada pada orang-orang yang sangat nasionalis yang suka bertempur demi negaranya. Ia merujuk pada  Sparta sebagai bangsa yang memiliki nilai keutamaan semacam itu. Ini adalah semangat baru bagi warga negara. Sparta mengajarkan bagaimana patriotisme adalah nilai  yang sangat penting, tempat warga negara harus mengabdikan diri pada negaranya dan harus diikuti keberanian untuk berkorban dan menghilangkan kepentingan-kepentingan individu.  Berbeda lagi dengan negara kota yang bernama Athena. Jika Sparta berkarakter patriotis dan suka berperang dengan penuh keberanian, Athena identik dengan  nilai-nilai demokratis  dan dipenuhi banyak pemikiran filsafat dan keindahan. Athena pernah menjadi saksi  dari para  pemberani yang suka berperang, tetapi  kemudian mengalami perubahan yang signifikan menuju negara kota yang diwarnai dengan upaya mencari kebijakan, karakter militer menghilang berubah menjadi

masyarakat sipil yang melahirkan nilai-nilai yang kelak menjadi cikal

bakal pengetahuan manusia. Kemajuan masyarakat sipil terjadi sejak

Athena dipelopori oleh Solon (630-560 SM). Ia adalah seorang

pembaru yang sangat keranjingan akan seni dan kebudayaan. Posisinya sebagai arconte (semacam anggota legislatif di Yunani yang punya kewenangan menjalankan pemerintahan) sangat menentukan sejarah ketika  ia memulai sebuah konsensus bersama antar-warga polis. Ia menganjurkan agar tata pemerintahan yang baik (demokratis) bukanlah tanggung jawab dan hak para bangsawan saja, melainkan juga seluruh warga negara.

     Kehidupan sipil semakin berkembang. Masa kejayaan terjadi di

Athena pada masa Perikles (sekitar abad ke-5  SM). Pendidikan mulai

menjadi kegiatan yang berguna untuk mendidik nilai-nilai sipil.

Pendidikan sipil berbasis pada disebarkannya nilai-nilai demokrasi

dan  hak-hak individu, tempat seni menyampaikan gagasan sangat

terkenal—terutama seni berbicara melalui retorika dan orasi. Nilai-nilai

yang dibawa kaum Sofis ini sangat penting sekali artinya untuk

menciptakan karakter politik yang demokratis. Orang-orang mulai

tertarik pada pencarian akan kebijaksanaan dan penyampaian gagasan

yang dilakukan dengan kata-kata yang indah  dan menarik.

     Kaum Sofis sempat dicap secara negatif sebagai kaum yang hanya

suka bersilat lidah. Mereka dianggap hanya menghabiskan banyak waktu untuk  seni bicara, tetapi kurang peduli pada kebenaran. Di sinilah kemudian mulai terpikirkan pentingnya nilai-nilai kebenaran dan

esensi dari suatu pikiran. Inilah yang kemudian memunculkan Socrates

(470-399 SM) yang mengajak untuk kembali pada kedalam jiwa

manusia—dan bukan pada teknik-teknik bicara indah. Pernyataannya

yang cukup terkenal adalah "Kenalilah dirimu  sendiri!"—bukan hanya

nama, melainkan sebagai esensi jiwa yang membedakan kita dengan

makhluk rendahan lainnya.

    Sumbangannya pada filsafat dan jalan menuju kebijaksanaan

berpijak pada kebutuhan manusia untuk mulai mengenal dunia

melalui pengetahuan. Metode yang diperkenalkannya adalah metode

pengujian realitas secara induktif Upaya Socrates untuk mencurahkan

perhatiannya pada perkembangan metodologi atau model prosedural

untuk mencapai kebenaran sampai pada ditemukannya metode definisi

atau dialektika dalam hal pengujian secara kritis terhadap kebenaran

sebuah opini. ¹¹⁷

    Melalui proses tanya jawab secara terus-menerus, dia berupaya

menembus esensi atau hakikat subjek, seperti keadilan atau kebebasan,untuk sampai pada definisi yang universal. Pertama-tama, ia mencari definisi superfisial istilah tersebut dan para pendengarnya dan kemudian, melalui pengujian silang, mengajak mereka untuk melihat kekurangan- kekurangannya. Pertanyaan-pertanyaan selalu mengarahkan mereka secara perlahan-lahan dan tak terasa ke wilayah yang dia yakini sebagai tempat kebenaran. Setiap langkah diarahkan pada inspeksi kritis terhadap akal. Socrates menyebut metode ini dengan maieutic (dari bahasa Yunani maieutikos yang berarti bidan). Meski demikian, seni perbidanan intelektuallah yang mencoba melepaskan pemikiran yang tertidur  dari pikirannya dan mengarahkannya untuk mencapai esensi. Metode Socrates yang baik digambarkan dalam dialog-dialog Plato, muridnya yang juga merupakan  filsuf politik yang lebih nyata dibandingkan Socrates. '

    Bagi Socrates, formulasi doktrin kebaikan adalah pengetahuan.

Menurutnya, orang yang bijak adalah orang yang mengetahui,

sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik. Tak terbayangkan olehnya bahwa seseorang yang mengetahui dasar kebaikan  dan kebenaran akan berbuat jahat. Karena tidak ada manusia yang berbuat dosa secara sengaja, pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Karenanya, wajib untuk mengajar manusia  agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup. Dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak dan akan memperbaiki kerusakan masyarakat.

    Ajaran yang dapat kita petik tentang karakter Socrates adalah

bahwa nilai-nilai yang lahir dari pengetahuan yang benar amatlah

penting bagi pembentukan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang.

Tanpa pengetahuan yang benar tentang nilai moral, akan sulit  bagi

orang untuk  melakukan suatu tindakan yang bermoral. Sebab,

tindakan moral adalah tindakan dasar dan bebas yang dilakukan demi

kepentingan nilai dalam diri seseorang tersebut.

    Setelah Socrates, muncul nama Plato (429-347 SM) yang

merupakan murid Socrates. Saat Socrates dihukum mati dengan cara

minum racun, Plato berusia 29 tahun. Plato adalah pendidik karakter

yang nyata karena ia mendirikan sekolah filsafat di sebuah hutan kecil

yang tak jauh dari Athena, yang namanya diambil dari nama pahlawan

legendaris Yunani, Academicus. Inilah asal mula munculnya istilah

akademi—yang setelahnya ribuan "akademi" bermunculan di berbagai

belahan dunia. Di akademi itu Plato mengajar selama 40 tahun, hanya

terputus sementara karena kepergiannya ke Sisilia beberapa kali. Dalam usianya yang ke-81 tahun, ia meninggal di Athena.

    Pendidikan karakter Plato diabdikan untuk mengejar keutamaan

hidup masa ketika pendidikan yang hanya  mengejar sukses, rasa

hormat, apalagi popularitas dianggap sebagai karakter yang rendah.

Plato berusaha mencetak karakter dengan ukuran bahwa seorang

pemimpin itu haruslah  orang yang bijaksana. Ia percaya bahwa

pemimpin yang bijaksana adalah para filsuf

    Dalam Republic, ia juga mengatakan bahwa berdasarkan atas

prinsip bakatnya, anggota negara yang ideal dibagi menjadi tiga kelas:

penguasa, prajurit, dan produsen. Kelas penguasa adalah yang memiliki

nalar baik. Kelas ini menentukan seluruh bagian negara melalui legislasi

dan aturan umum. Kelas ini diisi oleh para filsuf.

    Prajurit adalah yang menggunakan kebesaran nafsu dan jiwanya

yang berani. Kelas ini mencakup  golongan militer dan pejabat

administratif, tugasnya menjaga negara dan menegakkan hukum.

Sedangkan, produsen dikaitkan dengan panca indranya. Mereka

adalah bagian besar dari rakyat yang bertugas menyediakan kebutuhan material untuk masyarakat.

    Mengapa ia memilih karakter utama adalah orang yang

punya  kebijakan akibat pengetahuannya? Sebab, kebijakan  adalah

pengetahuan. Dalam hal ini, ada tiga konsep yang harus dipahami.

pertama, kebenaran harus objektif dan tidak berubah agar kita bisa

mencapai pengetahuan mengenainya. Sebaliknya, kita hanya bisa

memiliki opini dan bukannya pengetahuan yang sejati. Kedua, karena

kebajikan disamakan dengan pengetahuan, orang yang mengetahui

harus diberi peran  menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk

menemukan  penguasa yang baik  dan bijak, dengan demikian,

dilakukan dengan ujian pengajaran. Ketiga, negara harus mengambil

peran aktif dalam mendidik rakyatnya, khususnya kepada orang-orang

yang percaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Suatu

masyarakat yang semakin bijak dan berfungsi secara baik akan dibantu

dengan pelatihan hingga memperoleh kemampuan yang luas. ¹¹⁸

    Pendidikan karakter Plato berangkat dari kepercayaan bahwa

dengan mencetak orang-orang yang bijak, kita bisa menciptakan negara uang ideal. Tujuan negara dalam konsep Plato memang tampak ideal sekali. Karena negara adalah penyatuan dari berbagai macam individu yang berbeda, tujuan negara adalah kesejahteraan bersama. Kata Plato, "Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua. "¹¹⁹

     Pemikiran politik Plato yang sangat klasik bisa saja dianggap tak

sesuai dengan politik modern sekarang ini. Akan tetapi, ada hal-hal

yang menarik  yang masih harus  dipertahankan. Peran pokok yang

harus dimainkan oleh pendidikan bagi warga masyarakat merupakan

tekanan pemikirannya yang harus dilakukan negara dan kekuatan

politik saat ini, terutama di Indonesia. Ketidaksukaannya pada korupsi

dan penyelewengan kekuasaan, serta mimpi indah tentang tanggung

jawab negara untuk kesejahteraan umum masyarakat masih sangat

relevan untuk konteks negara sekarang ini.

     Nama Aristoteles (384-322  SM) muncul menggantikan Plato,

gurunya di Akademia. Beda Aristoteles dengan gurunya adalah jika

Plato sangat asyik dengan bentuk-bentuk yang bersifat kekal seperti

"ide-ide", Arsitoteles  justru sangat  tertarik untuk memerhatikan

perubahan-perubahan  atau apa yang dinamakan sebagai proses alam.

Aristoteles ingin menyelidiki sifat-sifat umum dari segala yang ada di

dunia ini. "Prima philosophia", yaitu filsafat yang pertama dan utama,

mencari hakikat yang terdalam dari apa yang ada. Jadi, filsafatnya

adalah ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara  berpikir

realistis (lawan dari filsafat idealistis).

     Salah satu karya yang terkenal adalah yang ditulis Aristoteles,

yaitu Etika Nikomakea. Dalam buku ini, ia mengatakan bahwa

hidup  harus bertujuan pada eudamonia yang bila dipahami akan

menghasilkan perbuatan dan moral yang baik dan bijak. Sebenarnya,

buku itu adalah kumpulan tulisan yang awalnya adalah catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum yang kemudian dibukukan sebagai persembahan untuk Nikomakus, anak anak laki-lakinya. ¹²⁰

    Etika Aristoteles dikenal sebagai etika yang bersifat teleologis,

etika yang terarah pada tujuan. Aristoteles berpandangan bahwa segala sesuatu pasti memiliki maksud atau tujuan. Sebagai contoh: sebilah pisau dibuat dengan tujuan untuk mengiris, memotong, dan lain sebagainya.

Manusia hidup juga memiliki tujuan. Manusia menciptakan segala

sesuatu dengan tujuan-tujuan sehingga dari kecakapan, tindakan, dan

capaian pengetahuan juga mempunyai tujuan, misalnya menciptakan

obat-obatan demi kesehatan, menciptakan ilmu untuk membantu

memudahkan hidup, dan lain-lain.

    Dalam  memaknai pendidikan pun akhirnya ia menekankan

pada tujuan praktis sebuah pendidikan. Tujuan praktis ini merupakan

kebijaksanaan harian yang berurusan erat dengan dimensi etis dan

politis. Sikap terhadap etika ini disebut "Etika Kebajikan" atau etika

yang berpusat pada watak: tindakan-tindakan setiap  orang harus

membuat orang  itu lebih baik dan membangun watak yang lebih

baik pula. Orang lain  akan melihat kita sebagai orang yang pemberani

(demikian asumsi Aristoteles) bila kita umumnya melakukan

tindakan-tindakan yang berani apabila kesempatan  itu muncul.

Etika Nikomakea dianggap sebagai salah satu contoh  dari etika

kebajikan seperti itu. Kita sepakat dengan Aristoteles bahwa kebajikan

Intelektual adalah suatu nilai yang harus dijunjung tinggi. Aristoteles

menguraikan lima kebajikan intelektual, di antaranya: pengetahuan,

seni, kehati-hatian, intuisi, dan kebijaksanaan.

     Setelah Aristoteles, ternyata kemudian ada pembalikan  sejarah

yang akan mulai  mengakhiri kejayaan Yunani. Setelah meninggalnya

Iskandar pada tahun 232 SM, dunia terpecah-pecah. Maka, di negeri

Yunani muncul perserikatan-perserikatan kota-kota seperti Aetolia dan

Archaeia, yang merupakan pemerintahan merdeka yang berbentuk

serikat. Keadaan ini berlangsung terus sampai negeri Yunani nantinya

menjadi bagian dari kerajaan Romawi.

     Era transisi menandai terdesaknya universalisme Yunani yang

dijunjung sejak Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sekitar tahun 300 SM,

muncul tokoh bernama Epicurus (341—270), seorang yang pernah

menjadi murid Socrates. Pandangan Epicurus banyak dipengaruhi

oleh etika kenikmatan Aristippus, yang percaya bahwa tujuan hidup

adalah kenikmatan indrawi setinggi mungkin, "Kebaikan tertinggi

adalah kenikmatan. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan. ¹²¹ Tentu

saja bukan hanya kenikmatan fisik saja yang masuk dalam kategori itu.

Nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian

juga masuk di dalamnya.

     Pandangan tersebut tampaknya menjadi anti-tesis  dari

kecenderungan Yunani kuno penuh dengan ajaran bahwa hidup

diperlukan kontrol diri, kesederhanaan, dan ketulusan. Nafsu harus

dikekang dan ketenteraman hati akan membantu kita menahan

penderitaan. Kecenderungan filsafat Epicurean (aliran Epicurus ini)

dapat dikatakan materialistik, yang mengajarkan bahwa karakter

manusia yang  baik itu ditekankan pada upaya mencari kesenangan

material. Ia beranggapan bahwa jiwa tidak lebih dari substansi tubuh

yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak bisa diraba, seperti partikel

napas dan tekanan darah yang tersebar di seluruh tubuh.

     Epicurus menolak bahwa ada kebajikan dan nilai moral instrinsik

atau standar objektif bagi kebenaran dan kesalahan. Menurutnya,

tindakan yang menyebabkan kealpaan atau kejahatan disebabkan

tindakan tersebut membuat tidak nyaman atau menyebabkan sakit.

filsafat materialisme yang dipegangnya membuat ia beranggapan

bahwa jika kebahagiaan terdiri dari kebebasan dari segala kesusahan

dan kekhawatiran, tanggung jawab moral pribadi dan rasa takut

akan kesadaran dan agama tidak bisa memperoleh tempat dalam

kehidupan.

    Jika sebelumnya Plato berupaya memperbaiki kecenderungan

hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektik,

kemudian Aristoteles hendak mempertahankan keadaan dan hendak

memperbaikinya  dengan pengetahuan tentang kenyataan yang

sebenarnya, Epicurus justru dengan sikap pikirannya yang tak acuh

karena terpaksa, yang memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan

kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, dan tanpa usaha untuk

menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena pemikiran

seperti itulah, Epicurus melukiskan negara dan hukum hanya sebagai

saat yang ternyata tak mempunyai nilai sama sekali untuk kemudian

hari. Artinya, karakter yang dibangunnya berlandaskan pesimisme atas

ukuran-ukuran moral dan etika.

2. Pendidikan Karakter Romawi dan Abad Pertengahan

    Datangnya era Romawi harus dilihat dari  kontinuitas sejarah

sebelumnya, ketika pengaruh Yunani tak menghilang sama sekali.

dalam sejarah pemikiran politik, Romawi dapat dikatakan membawa

gaagasan yang merupakan transisi dari era Yunani Kuno menuju

pemikiran Eropa barat Era Modern. Periode Romawi dikenal bukan

karena teori politiknya, melainkan karena hukumnya, dan dalam

hal tertentu juga karena administrasinya. Di bidang inilah Romawi

meninggalkan warisannya pada Barat.

     Pendidikan karakter di era Romawi lebih banyak dibentuk melalui

keluarga. Pendidikan karakter menekankan dipegangnya nilai-nilai

yang disosialisasikan melalui keluarga, nilai-nilai yang mengandung

unsur tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Unsur-unsur

karakter yang menonjol dari bangsa Roma adalah  nilai-nilai, seperti

mengutamakan kebaikan tanah air, devosi {la pietas) atau penyembahan

dan penghormatan pada para dewa, kesetiaan {la fides), perilaku yang

berkualitas {la gravitas), dan nilai-nilai stabilitas {la  constantid)

     Pada era berikutnya, kita menjumpai bagaimana pendidikan

karakter sangat dipengaruhi oleh ajaran kristiani setelah munculnya

agama ini, yang menandai abad agama yang kadang juga disebut sebagai Abad Kegelapan (The Dark Age) sebelum munculnya revolusi Industri dan zaman pencerahan. Era "kegelapan" terjadi ketika pendidikan dan arahnya dihegemoni oleh gereja.

     Pendidikan karakter di era ini identik dengan pendidikan moral

agama yang memang menawarkan konsep-konsep moral dan nilai yang dipandang sebagai jawaban atas masalah-masalah moral sebelumnya. Salah satunya adalah bobroknya kekuasaan Roma, baik secara moral maupun politik. Meskipun mendapatkan legitimasi dan dasar yuridis (hukum) yang kuat, kerajaan Romawi pada telah jatuh dalam keadaan yang bobrok dan lemah. Pemerintahan daerah (propinsi) menjadi demoral dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri serta sangat korup. Di kota-kota Romawi juga kedatangan kaum miskin dan para gembel yang menimbulkan berbagai macam kerusuhan sekaligus perlawanan. Pada ranah pemikiran, permulaan abad Masehi diwarnai dengan situasi serba-putus harapan. Para kaisar pun  kian despotik dan korup.

    Dalam situasi itulah, ajaran kristiani mendapatkan pengaruh

yang luar biasa. Kelahiran Yesus dan pertumbuhannya yang bersahaja menghipnotis orang-orang Romawi. Pengikut Yesus dari Nasareth semakin banyak pengikutnya, membawa agama baru bagi kerajaan, juga menyebarkan kesadaran baru, pemahaman baru, dan harapan baru akan pengampunan. Dengan cepat ajaran Kristen merasuki masyarakat, yang belakangan juga mendapatkan penerimaan di lingkungan politik negara, hingga gereja mengendalikan negara.

    Pendidikan untuk anak-anak diarahkan pada karakter religius

sesuai dengan ajaran kristiani. Cita-cita pendidikan kristiani ini adalah

mengarahkan pribadi agar mampu memberikan tanggapan bebasnya

atas tawaran cinta kasih Allah yang telah menebus dosa-dosa mereka

sehingga mereka, dengan pertolongan dan rahmat Allah, sampai pada

kekudusan, menjadi seorang santo atau santa.

    Pada  kenyataannya, pendidikan karakter  kristiani  diolah

berdasarkan keinginan kekuasaan para aristokrat yang berlindung pada gereja dan hal ini memunculkan berbagai reaksi. Di kalangan penganut Kristen mulai muncul berbagai gerakan yang mempertanyakan posisi kekuasaan Abad Pertengahan. Ada  pandangan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan lebih penting dari pada hubungan manusia (lengan  gereja. Artinya, mulai muncul gejala ketika otoritas gereja mulai dipertanyakan.

    Protes yang cukup signifikan dalam sejarah gereja  terjadi pada

11i Oktober 1517, saat seorang pendeta Augustinian yang bernama

Martin  Luther menempelkan 95 pernyataan bersejarah di pintu

gereja kastil di Wittenberg. Martin Luther tidak puas dengan hierarki

gereja dan hukum gereja, yang dianggapnya tidak berdasarkan kitab

suci dan hanya digunakan  untuk memperoleh kekayaan duniawi.

Dominasi gereja dan ketidakpuasannya itu seiring dengan  kebangkitan (intanya pada kebangsaan Jerman. Akhirnya, ia mempermasalahkan

hubungan antara gereja dan negara. Ketika kaisar Jerman berselisih

dengan raja-raja, mula-mula Luther mengajarkan bahwa kaum Kristen

boleh membela diri terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang.

Jika kaisar melanggar undang-undang, baginya rakyat tak usah

mematuhinya.

     Pada saat yang sama, moralitas gereja semakin tersingkir oleh

ide-ide baru yang dibawa oleh Era Pencerahan {Renaissance)—begitulah

banyak orang menyebutnya. Era ini terjadi mulai abad ke-14

hingga ke-16. Tentunya, tak ada perkembangan pemikiran yang tak

disebabkan oleh dinamika material-ekonomi. Ketika legitimasi dan

dominasi gereja mulai berkurang, campur tangan gereja terhadap

politik dan urusan negara mulai digugat. Di sinilah paham sekularisme

muncul, keinginan untuk memisahkan urusan agama dari masalah

negara/politik. Orang lebih menyukai pengetahuan dan kebebasan

berekspresi daripada cara berpikir yang terkekang. Jadi, ini adalah era

lahirnya humanisme. Keterampilan yang sebelumnya diarahkan pada

pembangunan katedral-katedral megah yang menjadi simbol kejayaan

Tuhan, sekarang diarahkan pada pemujaan kepada manusia.

3. Pendidikan Karakter Era Modern

     Inilah yang membuat era baru bernama "modernisasi" memusatkan

diri pada manusia (antroposentrisme). Pandangan subjektif berusaha

disingkirkan karena manusia dengan bantuan pengetahuan dan

rasionalitas telah dibimbing untuk melihat alam secara objektif karena

alam adalah objek yang akan dianalisis  dan dimanfaatkan untuk

mengembangkan kehidupannya.

     Ludwig Feuerbach dalam The Essence of Christianity berkata,

"Agama adalah sebuah mimpi, di mana pandangan dan emosi kita

muncul di hadapan kita sebagai satu keberadaan yang mandiri, yang

hadir di luar diri kita. Pemikiran religius tidaklah membedakan

mana yang subjektif, mana yang objektif—pemikiran  itu tidak

memiliki keraguan; ia memiliki berkah, bukan dalam kemampuan

memahami hal-hal lain di luar dirinya, tapi dalam melihat dirinya

sesuai pandangannya sendiri sebagai satu keberadaan yang khusus dan istimewa. "¹²³

    Pendikotomian subjek dengan objek itulah yang kemudian

dianggap sebagai penyebab munculnya berbagai macam kekeringan

makna dalam pribadi-pribadi modern. Modernisasi kapitalis dengan

l)crbagai masalah yang ditimbulkannya (kemiskinan dan pemiskinan,

kerusakan  lingkungan alam, budaya dangkal, dan lain-lain) muncul

karena manusia dianggap terpisah dari makna subjektifnya dalam

kehidupan. Kesibukan hidup dalam  rangka mengejar kemajuan

dan pertumbuhan material semata, dianggap telah memunculkan

masalah-masalah baru dalam ranah karakter manusia.

    Jika berbicara mengenai ketidakbermaknaan hidup dan rusaknya

karakter manusia dalam era modern, ada pandangan yang menyatakan

bahwa manusia telah kehilangan spiritualitas yang hanya dijawab

dengan  agama. Mereka menawarkan pendidikan karakter yang

menekankan pada pendidikan moral agama, yang dapat dianggap

sebagai solusi atas masalah-masalah modernitas.

    Akan tetapi, ada juga pandangan bahwa hal itu  bukan hanya

masalah pemaknaan  religius semata. Rusaknya moral  bukanlah

masalah internal subjek manusia, melainkan subjektivitas itu juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan material secara umum. Dalam hal ini, hilangnya subjektivitas bukan semata disebabkan dari dalam dirinya, melainkan oleh kondisi lingkungan sosial yang membentuk subjek tersebut—yang bahkan menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi. Sebagai contoh, munculnya masalah kemanusiaan dan rusaknya karakter dan kepribadian manusia bukan semata tanggung jawab manusia secara individu, melainkan lebih banyak dibentuk oleh kondisi sosial yang ada. Maka, pendidikan karakter yang ditawarkan

untuk mengatasi masalah manusia tidak cukup  hanya dengan

mengisinya dengan moral agama, tetapi juga diisi dengan penyadaran

akan realitas dan mengaktifkan potensi gerakan manusia untuk

mengatasi realitas yang ternyata membelenggunya dan menurunkan

karakter kemanusiaannya.

    Pandangan yang pertama tadi mengandaikan pentingnya

pendidikan agama yang oleh sebagian orang dan kelompok harus

didoktrinkan secara total untuk mengatur manusia dan membentuk

karakternya. Pembentukan karakter melalui pendidikan agama

banyak dikritik  akan menumpulkan potensi akal  kritis manusia

karena anak-anak hanya diberikan emosi-emosi tertentu yang kadang

tak sesuai dengan tindakan yang diperlukan. Dalam  esainya yang

berjudul "Agama dalam Pendidikan", Bertrand Russell mengungkapkan

beberapa sisi buruk pendidikan agama. "124

    Pertama, anak-anak yang sangat cerdas, yang  menemukan

melalui pemikiran bahwa argumen-argumen mengenai kekekalan

itu tidak pasti, akan dipatahkan semangatnya oleh guru-gurunya,

bahwa mungkin dihukum; dan anak-anak yang lain memperlihatkan

kecenderungan untuk berpikir serupa, akan dikecutkan hatinya dari

percakapan mengenai topik-topik semacam itu, dan mungkin dicegah

dari membaca buku-buku yang dapat meningkatkan  pengetahuan

mereka dan kekuatan penalaran mereka.

    Kedua, karena dewasa ini kebanyakan orang yang kecerdasannya

jauh berada di  atas rata-rata agnostik (cuek pada agama) secara

terbuka atau diam-diam, para guru di sekolah yang mendesakkan

agama tentu saja tolol dan munafik, kecuali bila mereka merupakan

bagian  dari kelas kecil orang-orang yang karena suatu kekusutan,

mempunyai kemampuan intelektual tanpa pertimbangan intelektual.

Apa yang terjadi dalam praktik adalah bahwa orang-orang yang berniat

menyetujui profesi skolastik mulai menutup benak mereka bagi

pemikiran-pemikiran petualangan  sejak usia dini. Mereka menjadi

penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian melalui suatu

transisi yang alamiah dalam segala hal yang lain. Seperti serigala yang

telah kehilangan ekornya, mereka memberitahukan murid-murid

mereka bahwa baik untuk menjadi jinak dan konvensional.

    Ketiga, mustahil untuk menanamkan semangat ilmiah pada orang

muda selama setiap proposisi dianggap keramat dan tidak terbuka

untuk dipertanyakan. Merupakan  intisari dari sikap ilmiah  bahwa

secara ilmiah menuntut bukti atas apa saja yang ingin dipercaya dan

bahwa sikap ilmiah mengikuti bukti itu tak peduli arah tujuannya.

    Kritik Bertrand Russell tersebut memang lahir untuk melihat apa

yang terjadi di Barat, sebuah kehidupan yang sekuler dan tampaknya

menganggap aneh hal-hal yang berbau agama atau mistik. Pendidikan

yang mengajarkan dua hal pada saat yang sama dan tidak sesuai atau

mungkin bisa bertentangan: antara agama dan  mistik dengan sains yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda adalah sesuatu yang aneh. Sains menginginkan peserta didik yang mengetahui dan  menyadari realitas alam dan mampu menguak hubungan sosial, terutama demi kemajuan  dan kedamaian kehidupan sesuai ideal-ideal kemanusiaan yang diukur dalam patokan ilmiah. Sedangkan, agama dan mistik berisi pandangan bahwa hidup ini sudah diatur  oleh suatu  di luar kehendak manusia.

    Pendidikan karakter dalam konsep agama tidak melihat bahwa

karakter yang ada dalam diri anak  adalah produk dialektika dengan

pengalaman historisnya dan sejarah hubungannya dengan orang

lain. Apalagi, agama yang ditafsirkan secara kaku akan mengatakan

bahwa ukuran baik buruk dilihat dari hasilnya yang instan, bukan

sebagai produk relasi sosial yang menghasilkan hubungan kekuasaan.

Keberagamaan  semacam itu hanya tahu  "halal" dan  "haram"

berdasarkan teks yang ditafsirkan secara saklek dan diseleksi atau

ditafsirkan sesuai kepentingan tertentu.

     Akhirnya, tindakan tertentu yang bisa jadi dikendalikan

oleh kepribadian dan karakter seseorang divonis begitu saja tanpa

men-dialektika-kan  dengan hubungan-hubungan konkret yang bisa

dianalisis berdasarkan kenyataan materialnya. Maka, yang ada hanyalah vonis-vonis yang kadang mematikan karakter dan memunculkan tafsir yang salah terhadap proses terbentuknya karakter seseorang dalam masyarakat.

     Perlu diingat bahwa penilaian terhadap karakter seseorang kadang

merupakan "pembunuhan karakter" yang membuat orang yang dinilai

menerima dampak psikologis luar biasa. Bayangkan jika orang miskin

dinilai berdasarkan kemiskinannya tanpa melihatnya sebagai produk

masyarakat (pemiskinan akibat sistem). Maka, pendidik moral dan

agama hanya akan sibuk bicara tentang "tidak boleh ini" dan "tidak

boleh itu" sembari tidak menyerukan sama sekali terhadap tindakan

jahat para penguasa. Sasaran pendidikan moral agama adalah anak-anak orang miskin dengan menitikberatkan pada ajaran-ajaran tekstual yang harus dihafal, yang biasanya dipilih sesuai kepentingan kekuasaan. Sedangkan ayat-ayat yang dapat ditafsirkan untuk memahami situasi pemiskinan hampir  sama sekali tidak dimunculkan.

     Di era modern yang kapitalistik dengan ciri krisis kesejahteraan

rakyat, dominasi pendidikan karakter fatalistik berisi doktrin-doktrin

agama yang membuat generasi pasrah memiliki efek psikologis tertentu. Di era globalisasi kapitalis ketika Indonesia berada dalam posisi kalah

(paling terisap dalam hubungan global), pembangunan karakter

fatalisme dan tradisionalisme dapat dikatakan sebagai reaksi dari

perkembangan sosial yang cepat dan tidak mampu dihadapi sehingga

perasaan akan pentingnya nilai-nilai tradisi(onal) bangkit kembali.

Tradisi dijadikan tameng, dibangkitkan, untuk mencari "makna" agar

kekalahan dalam bersaing dengan pendidikan dan iptek dari negara

lain mendapatkan hiburan.

    Salah satu bentuk pendidikan tradisional yang awalnya berisi

penuh ajaran agama adalah pondok pesantren. Lembaga pendidikan

ini kini mencoba menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan

yang melengkapi diri dengan ilmu modern agar murid-murid pondok

pesantren tidak ketinggalan dengan modernisasi kapitalis, bahkan

juga mengaku ingin bersaing dalam kancah global. Mereka berusaha

melakukan pembaruan dan melakukan modernisasi pendidikan di

lembaga pesantren ini.

    Biasanya, jargon yang menjadi tujuannya adalah untuk mencetak

generasi beriman dan bertakwa, tetapi tetap tak ketinggalan dalam

persaingan di era modern (globalisasi). Tujuan manisnya adalah

untuk mencetak karakter generasi yang menguasai iptek dan imtaq,

menguasai ilmu pengetahuan-teknologi dan iman-takwa. Ini adalah

ekspresi yang wajar sebagai hukum dialektika antara pendidikan

tradisional berhadapan dengan perkembangan modern yang dianggap

merusak moral dan kemanusiaan dari sudut pemahaman agama. Akan

tetapi, karena basisnya adalah pondok pesantren, sisa-sisa karakter

tradisionalnya secara nyata masih kelihatan. Misalnya, pola hubungan

antara murid dan guru (atau tepatnya antara santri dan ustad atau sang

kiai). Meskipun metode pengajaran dan peralatannya semakin canggih,

ada tetap yang tertinggal: feodalisme.

    Sebagian besar pesantren mengembangkan pendidikan yang

canggih, berisi peralatan lengkap, dikomandani para guru-guru yang

punya kualitas akademis bagus dan cerdas, dengan fasilitas yang sangat maju. Lembaga pendidikan tradisional ini mencoba mendandani

dirinya dengan  kemajuan, menawarkan pada orangtua suatu proses

pelatihan dan pendidikan yang membuat kecerdasan anak melejit

dan tingkat kecerdasannya akan jauh lebih tinggi daripada sekolah

di sekolah yang biasa. Beberapa  sekolah baru yang dibangun juga

berusaha meniru model pesantren, berusaha memodernisasikan diri

dengan tujuan agar sekolahnya didatangi banyak anak dengan cara

menjual citra  "pesantren" atau pendidikan yang banyak mengajarkan

moral agama.

    Rata-rata pesantren modern yang mengadopsi pendidikan modern

ini juga menerapkan model full  day school untuk memaksimalkan

peran pencerdasan dan pembentukan mentalnya pada anak-anak.

Sebagian besar memang dikelola untuk menjadi lembaga pendidikan

komersial—agar banyak orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya

dengan membayar sejumlah biaya pendidikan yang cukup banyak.

Penulis teringat  apa yang ditulis Vernon Smith, "Orangtua ideal bagi

pendidikan tradisional adalah yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya

dari sekolah, tapi mengirim uang ke sana sesering-seringnya. "¹²⁵

    Sistem pendidikan  ini memang berusaha memelihara tradisi

model pesantren sejak lama, tempat anak-anak didik (santri)  harus

secara penuh  berada di lembaga  pendidikan. Anak-anak didik ini

jauh dari orangtua. Bagi orangtua yang merasa tak mampu atau  malas

mendidik anaknya di rumah atau yang tak mau repot mengontrol

"moral" dan "mental" anak yang sekolah di sekolah "biasa" (umum),

atau yang takut dampak sistem pendidikan non-agama yang tak banyak memberi pelajaran moral dan agama bagi anak-anak, mereka memang

akan lebih suka mengeluarkan banyak uang daripada melakukan

fungsinya sebagai pengarah dan pengontrol anaknya di rumah dan

ataupun pergaulan di luar rumah dan sekolah.

    Dari berbagai  penelitian dan kabar berita yang kita simak,

belakangan ketahuan bahwa di beberapa lembaga pendidikan agama,

seperti pondok pesantren yang memang sudah mengadopsi pula

sekolah modern, juga muncul pendidikan karakter yang mencoba

menegaskan diri untuk membentuk kader-kader yang memahami

agama, bahkan secara keras. Anak-anak didoktrin dengan tafsir agama yang ketat dan sempit agar mereka bisa diarahkan kepada gerakan jihad yang menghalalkan kekerasan dan siap berperang—negara sering menyebut mereka sebagai teroris. Pembangunan karakter yang dibentuk di sini adalah membangun keberanian untuk berperang (perjuangan bersenjata) untuk mewujudkan cita-cita negara agama dan menganggap bahwa tafsir mereka sendiri tentang agama adalah yang paling benar, yang tidak sesuai dengan mereka dianggap "kafir" yang layak dimusuhi.

    Bagi kita yang berpikiran terbuka dan demokratis, pembangunan

karakter anak yang berusaha diarahkan pada tingkah laku politik

ideologis tertentu semacam itu amat memprihatinkan. Anak-anak

menjadi korban doktrin paham  sempit keagamaan yang ternyata

menguntungkan orangtua yang ingin berpolitik memakai baju agama.

Bukan rahasia umum  bahwa generasi teroris adalah hasil didikan

pesantren yang di antara mereka masih berusia amat muda, belia,

bahkan bisa digolongkan masih anak-anak.

    Perekrutan orang-orang untuk masuk dalam sebuah gerakan

teroris merupakan kegiatan yang berjalan terus dalam masyarakat kita

tanpa sepengetahuan kita. Para teroris akan mendidik generasi baru.

Terbukti, tahun 2006 lalu anak-anak, seperti Isa Ansori (16) dan Nur

Fauzan (19), juga tertangkap dan mereka terbukti dalam jaringan

teroris. Kita yakin pasti banyak lembaga-lembaga pendidikan yang

melakukan pendidikan karakter melalui doktrin-doktrin kaku (sempat)

semacam itu pada anak-anak.

     Ini memang gejala era sekarang ini, ketika kapitalisme menimbulkan krisis kesejahteraan yang menimbulkan krisis eksistensi diri, pendidikan karakter dibangun sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok orang yang gagap untuk memaknai kehidupan secara benar. Kondisi tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita semua. Anak-anak dan kaum remaja belia yang seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk bertumbuh-kembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan  rohani, harus diselamatkan dari kecamuk politik dan konflik ideologi.

     Yang penting sebenarnya adalah pencegahan. Kita harus persiapkan suatu kondisi masyarakat yang membuat anak-anak sebagai korban. Korban adalah mereka yang terpinggirkan. Tidak mungkin anak-anak akan mewarisi ideologi kekerasan jika mereka tidak menjadi bagian dari  mereka  yang terpinggirkan, teraniaya, bahkan terdesak. Kalau kita lihat anak-anak yang direkrut dalam gerakan yang menggunakan teror dan kekerasan adalah mereka yang secara ekonomi miskin. Selain itu, juga mereka yang mendendam karena orangtua dan saudara dekat mereka juga  menjadi korban. Lihatlah anak-anak yang dibesarkan di daerah konflik, seperti di Jalur Gaza, anak-anak tidak lagi memikirkan bagaimana supaya mereka bisa sekolah dan belajar atau bermain. Sejak kecil mereka diajari merakit bom, memegang senjata, dan dilatih untuk menyerang musuh. Karena mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Orangtua dan  saudaranya telah mati  terkena bom yang diluncurkan Israel.

     Masih ingat beberapa tahun lalu, serangan Israel ke Jalur Gaza dan

wilayah-wilayah lain di Palestina benar-benar menimbulkan dampak

kemanusiaan yang luar biasa. Ketika serangan itu juga memangsa

anak-anak yang tak berdosa, yang seharusnya mendapatkan suasana

yang damai dan sejahtera bagi perkembangannya adalah hal yang

disayangkan. Sekitar 50 persen penduduk Jalur Gaza adalah anak-anak.dari korban tewas, 220 di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah  17 tahun. Anak-anak yang selamat pun akan menghadapi masalah. Mereka terkejut, menangis, untuk sebuah alasan yang tidak mereka tahu karena ada yang berusia  di bawah lima tahun. Masalah yang dihadapi anak-anak akan meningkat karena keluarga mereka terpaksa melarikan diri menghindari serangan dan sebagian rumah mereka telah rata dengan tanah. Padahal, sebelum serangan Israel, sekitar 50. 000 anak Palestina sudah kekurangan gizi akibat blokade Israel selama 18 bulan terakhir di Jalur Gaza {Kompas, 08/01/2009).

    Selain itu, jika tuduhan Israel benar bahwa Hamas  melibatkan

pasukan "jihad" yang terdiri dari anak-anak, kita juga menyayangkan

keberadaan anak-anak yang dilibatkan dalam perang. Masalahnya, di

dalam konflik dan perang yang ada hanyalah kebencian dan dendam.

Anak-anak Palestina telah lama kehilangan bapak dan ibunya, juga

tanahnya, dan  mereka telah ditanamkan kebencian yang mendalam

pada Israel. Tak sedikit anak-anak yang telah didoktrin untuk menjadi

pasukan jihad dan rela mati melakukan peledakan bom bunuh diri

demi menunjukkan perlawanannya pada Israel.

    Berbagai macam kantong-kantong kekerasan dan perang global

di beberapa belahan dunia juga menyeret  anak-anak kita terlibat

dalam doktrinasi kekerasan. Cara pandang menghalalkan kekerasan

telah disuntikkan pada benak dan perasaan anak-anak itu. Perang dan

imperialisme telah  menjauhkan  anak-anak dari perhatian orangtua

atau orang dekat yang dapat mengasihinya.

     Gambaran kekejaman orangtua yang mengajari anak-anak untuk

membenci dan memusuhi kelompok lain semacam itu adalah racun

bagi anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak adalah milik dunia dan

mereka harus tumbuh menjadi sosok yang punya kesadaran universal

tentang manusia dan hubungan-hubungannya. Anak-anak harus kita

cegah untuk membenci, tetapi harus kita ajari untuk mencintai dan

terlibat dalam peran yang produktif bagi pembangunan peradaban.

     Pertama-tama yang harus kita cegah adalah perang dan konflik,

serta penyebab dari konflik itu harus kita pahami dan kita atasi

bersama. Kita menyerang penjajahan dan perampasan hak, tetapi kita

juga harus mencegah reaksi yang bermakna dendam bagi anak-anak.

Setiap tindakan yang merampas hak-hak anak dan melukai anak harus

kita kutuk. Hal yang lebih penting, kita harus membukakan mata

hati anak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan tidak boleh hanya

dari cara pandang satu pihak yang penuh doktrin untuk mendukung

kepentingan yang sempit.

     Kondisi semacam itulah yang harus kita hindari. Jalan  utama

mengembalikan anak pada  dunia sejatinya adalah memberikan mereka kesejahteraan. Jangan biarkan mereka terjun ke medan tempur dengan dibekali senjata dan indoktrinasi ideologi sempit. Juga, jangan biarkan anak-anak terjun  ke jalan-jalan menjadi pengemis, gelandangan, pencuri, dan penjahat. Anak-anak yang jahat lahir dari situasi ekonomi yang jahat pula.

     Anak-anak harus kita selamatkan! Ketika manusia lahir, mereka

bersih, suci, dan memiliki  potensi besar untuk berkembang menjadi

manusia yang nantinya akan berguna bagi peradaban. Manusia

yang berguna tentunya adalah yang produktif, kreatif, dan kritis

dalam menghadapi realitas—bukannya manusia yang hanya meniru,

pasif-konsumtif, dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap

lingkungannya.

     Oleh karena itulah, pendidikan karakter terhadap anak dalam

makna makro adalah menciptakan ruang-ruang waktu yang kondusif

bagi perkembangan anak. Kita harus mencegah kekerasan terhadap

anak dalam makr. a material-ekonomis dan sekaligus ideologis yang

berupa internalisasi pemahaman dan makna yang salah tentang

kehidupan. Benar bahwa bukan hanya sekolah saja yang bertanggung

jawab terhadap perkembangan anak (didik), melainkan juga keluarga,

dan bahkan—sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita—negara.

Ketidakmampuan negara dan sistem ekonomi dalam memberikan

hak-hak material (gizi, nutrisi, perumahan, dan fasilitas kehidupan) dan

ideologis (melalui pendidikan) harus kita pandang sebagai kekerasan

terhadap anak dan sekaligus mengingkari hak asasi manusia (HAM).

4. Pendidikan Karakter di Indonesia

     Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak

Pendidikan Karakter dicanangkan oleh pemerintah Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pada

2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan

karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari sistem pendidikan nasional harus didukung secara serius. Akan

tetapi, kita juga masih belum tahu bagaimana keseriusan pemerintah

untuk melakukan kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung

program itu.

     Tentunya, karakter bangsa hanya semata dapat dibentuk dari

program pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Akan

tetapi, kalau memang pendidikan bermaksud serius untuk membentuk

karakter generasi bangsa, ada  banyak hal yang harus dilakukan,

butuh penyadaran terhadap para pendidik dan pelaksana kebijakan

pendidikan.

     Jika pendidikan dipahami  dalam arti luas, sebagai proses

penyadaran, pencerdasan, dan pembangunan mental atau karakter,

tentu ia bukan hanya identik dengan sekolah. Akan tetapi, ia berkaitan

dengan proses kebudayaan secara umum yang sedang berjalan,

yang punya kemampuan untuk mengarahkan kesadaran, memasok

informasi, membentuk cara pandang, dan membangun karakter

generasi muda khususnya. Artinya, karakter yang menyangkut cara

pandang dan kebiasaan siswa, remaja, dan kaum muda secara umum

hanya sedikit sekali yang dibentuk dalam ruang kelas atau sekolah,

tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat

dilepaskan dari proses bentukan ideologi dari tatanan material-ekonomi

yang sedang berjalan.

    Jadi, tak terbantahkan jika karakter bangsa, terutama kaum

mudanya, dibentuk melalui proses sejarah yang mematerialkan

kesadaran, watak, cara pandang, dan mental melalui media-media

yang ada, lembaga-lembaga sosial-budaya, dan bahkan punya watak

yang sangat politis karena memaksakan kepentingan sebuah kekuatan

yang membentuk karakter.

    Upaya melacak pendidikan karakter dalam sejarah di Indonesia

tampaknya akan memperoleh kesulitan dihadapkan dengan fakta

bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam kelompok sosial yang

berusaha memaksakan konsep pembangunan karakternya melalui

kekuasaan negara. Belum lagi juga yang dibungkus nuansa suku, ras,

dan agama yang banyak sekali jumlahnya. Problem negara besar yang

terdiri dari banyak kelompok sosial adalah sulitnya mencari karakter

apa yang mendefinisikan bangsa dan negaranya. Tidak pernah ada

pengentalan watak dalam tubuh bangsa ini karena belum pernah ada

penghancuran terhadap fase masyarakat lama yang feodal—singkatnya

belum pernah ada revolusi. Sebagai negara terjajah, karakter yang

terbentuk juga mengalami pengerdilan.

    Namun setidaknya, sejarah telah menunjukkan  adanya  upaya

pembangunan  karakter  {character building)  yang kuat untuk

menuntaskan proses pembangunan nasional {national character

building). Beberapa pandangan dan konsep pembangunan karakter

dalam sejarah Indonesia penulis bahas dalam bab tersendiri (di bab

lain).

D. Isu-isu Strategis dalam Pendidikan Karakter

Isu-isu strategis pendidikan karakter menyangkut keterkaitan dengan kebutuhan untuk membentuk karakter anak didik dan generasi sesuai dengan upaya untuk menjawab kontradiksi-kontradiksi dan masalah-masalah kemanusiaan yang mendominasi suatu masyarakat.Untuk masyarakat Indonesia, pembangunan karakter juga harus ditekankan pada upaya untuk mengatasi masalah yang belakangan sering berkembang.

    Beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa ini antara lain

sebagai berikut.

1.     Kemiskinan dan keterbelakangan, suatu kondisi yang menyebabkan negara kita kian tertinggal jauh dengan bangsa lain; yang membuat generasi kita menganggur, kurang pendidikan, dan situasi itu juga menyebabkan rusaknya moral dan krisis eksistensi diri. Kurangnya pendidikan dan kemiskinan berakibat pada tidak munculnya tenaga produktif dan tenaga kreatif yang membuat generasi memproduksi dan berkreasi. Generasi kita hanya bisa membeli, meniru, dan pasrah pada keadaan.

2.     Konflik dan kekerasan atas nama klaim kebenaran palsu dan sempit yang menyebabkan sentimen antar-kelompok meningkat. Dalam situasi ini, masyarakat kita merespons  dan menanggapi perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan dengan cara yang salah.

3.     Konflik bernuansa (penafsiran) agama, suku, ras, dan  perbedaan   pendapat semakin meluas. Ini merupakan masalah penting yang  harus dihadapi jika kita ingin menegaskan eksistensi bangsa yang bercirikan penghormatan akan keberagaman (multikukuralitas dan pluralitas). Budaya kekerasan juga masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Guru masih sering melakukan kekerasan fisik, juga banyak kekerasan psikologis dan emosional. Antara pelajar juga terjadi demikian. Kekerasan di masyarakat  menular pada kekerasan dalam dunia pendidikan.

Dominasi budaya membodohi akibat pengaruh tayangan media

(terutama budaya tonton melalui TV) yang pengaruhnya  pada

masyarakat cukup luar biasa. Budaya tonton ini membuat orang

mudah terpengaruh pada "gebyar" kesemarakan yang dicitrakan

media yang membuat para penonton (khalayak masyarakat) hanya

bisa pasif dalam kebudayaan—kebiasaan yang membentuk karakter pasif, bisu, dan mematikan naluri kreativitas serta kemandirian berpikir.

Adanya korupsi yang meluas dan masih menggerogoti bangsa ini,

yang hingga saat ini sulit sekali diberantas. Korupsi jelas merupakan gejala paling nyata dari gagalnya pembangunan karakter bangsa, merupakan produk dari hubungan sosial yang kontradiktif Korupsi membuat bangsa tidak maju, menyebabkan rakyat tetap miskin,dan sekaligus menunjukkan karakter  parasit dari birokrasi di Indonesia. Birokrasi parasit adalah cermin bangsa yang karakternya rusak, yang kalau dibiarkan akan membuat bangsa hancur, bisa hancur secara cepat atau perlahan-lahan.

Kerusakan lingkungan alam akibat gejala alam maupun akibat ulah

manusia yang belakangan menjadi masalah serius di Indonesia.

Kerusakan alam adalah fenomena yang membutuhkan perhatian

dalam kaitannya pembangunan karakter manusia karena kerusakan alam disebabkan karakter yang serakah, yang tak menghormati lingkungan, dan mungkin juga dibiasakan oleh karakter  manusia yang terbentuk.

   Ketimpangan dan penindasan yang bernuansa gender atau

   terpinggirnya kaum perempuan. Bangsa yang maju selalu menuntut

   kaum perempuannya yang produktif, kreatif, dan berperan maju

   setara dengan laki-laki. Masalah yang ada di Indonesia adalah

   tatanan budaya patriarkal yang menempatkan kaum perempuan

   pada posisi yang terlemahkan. Bahkan, dalam  pendidikan pun

   perempuan secara ideologis masih terdiskriminasi.

    Dari kontradiksi-kontradiksi di atas, beberapa isu yang harus

menjadi titik tekan dari pembangunan karakter yang. cukup penting,

antara lain sebagai berikut.

   Pendidikan Sosialistis, Ilmiah, dan Demokratis

   Model pendidikan ini diharapkan akan mengembalikan pentingnya

   berbagi dan bekerja keras  memacu tenaga produktif untuk

   digunakan  untuk kemakmuran  rakyat. Nilai-nilai ilmiah yang

   berguna untuk melawan dampak berpikir fatalisme yang membuat

   mental pasrah, anti-ilmiah, yang membuat orang tak mampu

   dan tak mau bekerja keras dan menjelaskan masalaii-masalahnya

   kemudian mengatasi kesulitan hidup yang menempanya adalah

   sesuatu yang penting. Latihan berpikir ilmiah juga akan membuat

   peserta didik memahami nilia-nilai ilmiah yang mendukung nilai

   kejujuran, objektivitas berpikir, dan memandang persoalan secara   analitis dan kritis.  Sedangkan, watak demokratis sangatlah penting untuk mencetak   orang yang bisa menghargai pendapat orang lain, yang mendorong   siswa menyalurkan aspirasi dan memahami makna kesetaraan di   antara sesama manusia. Pandangan dan jiwa demokratis sangat   diperlukan  dalam masyarakat yang nienganggap ketidaksetaraan   dan ketimpangan sebagai hal yang biasa.

Pendidikan Multikultural

Model pendidikan ini banyak diakui sebagai model yang tak boleh

ditinggalkan karena bangsa kita adalah bangsa yang multikultural.

Pendidikan berperspektif multikultural diharapkan dapat memacu

kesadaran akan perbedaan yang membuat bangsa yang plural bisabertahan. Anak-anak harus  kita pahamkan tentang pentingnya

menjaga harmoni hubungan  antar-manusia meskipun  kita

berbeda-beda secara kultural, etnik, religi, dan lain-lainnya.

Pendidikan multikultural amat penting dilakukan karena kita

berada dalam dunia yang kian mengglobal dan pada akhirnya

manusia dari berbagai bentuk kebudayaan bisa bertemu. Konflik

antar-kelompok budaya dan prasangka yang mungkin muncul harus dicegah. Di sinilah sekolah bisa memulai untuk memperkenalkan pentingnya perbedaan budaya. Para pendidik diharapkan memiliki kecerdasan multikultural yang bisa melihat bagaimana perbedaan pada peserta didik bukan sebagai hambatan belajar mengajar, tetapi justru kesempatan untuk menanamkan rasa kebersamaan dalam perbedaan.

Pembentukan Karakter melalui  Peningkatan Budaya Literer

(Budaya Baca Tulis) Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda kita amatlah  rendah. Padahal, membaca dan menulis adalah kegiatan yang berhubungan dengan transfer pengetahuan, pengkayaan kosakata sebagai pintu masuk untuk menjelaskan dunia. Semakin anak-anak kita banyak membaca, mereka akan mengetahui dunia kehidupannya, tahu asal-usul  sejarahnya, dan itu  akan membangun karakter mereka. Kegiatan membaca dan menulis adalah kesibukan kreatif yang bisa menjadi "pelarian positif"  saat anak-anak muda dikecewakan oleh peristiwa-peristiwa sehari-hari. Kegiatan membaca dan menulis adalah dua hal yang sangat penting bagi pemikiran kritis. Karakter individu dibentuk saat orang melakukan tindakan membaca karena kegiatan itu memungkinkan banyak jalan untuk melihat diri sendiri dari membayangkan dunia yang dikisahkan dalam tulisan yang dibaca.Pendidikan kita harus  memberikan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya budaya baca dan budaya tulis ini. Guru-guru harus mendorong agar pelajaran yang disampaikannya memberikan porsi yang besar agar peserta didik membaca dan berdiskusi, serta menyampaikan pemahamannya dengan cara menuliskan apa yang dipahami.

Pelajaran dan kuliah sastra merupakan bidang yang paling berkaitan dengan hal ini. Sedangkan, kita masih mendapati guru-guru sastra yang kualitas  dan kapabilitasnya masih rendah sekali. Rata-rata mereka jauh dari syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengajarsastra, misalnya tidak memiliki kemampuan memahami persoalan kemanusiaan (padahal masalah sastra adalah masalah humaniora); tidak memiliki kemampuan menulis; atau  kurang mampu mengetahui dan mempraktikkan metode pengajaran.

Kerisauan tentang perkembangan sastra di tingkatan sekolah

semacam itu diperparah dengan fakta bahwa pemerintah melalui

lembaga pendidikan  tidak pernah  mewajibkan siswa untuk

membaca karya sastra, terutama novel. Nol buku, demikian untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ismail

tentang berapa novel yang dibaca siswa Indonesia. Penelitian kecil

melalui potret sesaat {snap shot) memakai teknik wawancara dengan mengambil sampel  13  SMU dari 13 negara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaaan kepada guru dan murid dengan pola yang hampir  sama. SMU tersebut adalah di negara  Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Rusia, Prancis, Belanda, dan Hindia Belanda (zaman penjajahan).Hasilnya, ternyata pada setiap SMU di negara luar, pelajaran sastra mewajibkan siswa membaca sejumlah buku sastra, untuk selanjutnya dibicarakan dan didiskusikan di kelas dengan bimbingan guru secara intensif. Dari catatan yang diperoleh, SMA Singapura mewajibkan siswanya membaca 6 judul buku sastra, Malaysia 6 judul, Thailand 5 judid, Brunei 7 judid, Jepang 15 judid,

Kanada 13 judul, Amerika Serikat 32 judul, Jerman 22 judul, Swiss

15 judul, Rusia 12 judul, Prancis 20-30 judul, Belanda 20 judul,

dan Hindia Belanda 25 judul—^semuanya untuk belajar di SMA

selama 6 semester. Menyedihkan. Sebuah "kerabunan membaca dan kelumpuhan menulis"—demikian istilah Taufiq Ismail—menjadi tanda kemunduran bangsa kita ini. Tak heran jika kemanusiaan di

negeri ini semakin mundur seiring dengan pembentukan karakter

humanis generasi muda melalui pendidikan sastra kian mundur.

Dari situlah kita masih banyak berharap akan terjadi perubahan

kualitas dalam pendidikan sastra kita. Karena pengajaran sastra

secara khusus, sebagai bagian dari pendidikan dan  penyadaran

masyarakat secara  umum, memang masih diperlukan karena

seni sastra masih  belum dapat mengakar  dalam  masyarakat kita.

Pengajaran seni  sastra adalah kegiatan  mendidik  masyarakat

tentang keindahan dan melatih kepekaan melalui kerja-kerja

memahami dan menciptakan karya yang indah (estetis) dalam

lembaga pendidikan. Sedangkan, secara umum, pendidikan sastra

menyangkut kegiatan untuk membuat masyarakat dekat dengan

proses kreasi dan apresiasi karya sastra agar dapat mengasah jiwa

kemanusiaan melalui proses tersebut. Di sinilah pendidikan

karakter akan mengharapkan banyak dari jalur ini.

Pendidikan Anti-Korupsi Ini adalah kisah tentang bagaimana kita harus  membangun karakter mental yang diharapkan akan menghasilkan jiwa-jiwa yang tidak mudah untuk melakukan korupsi. Pendidikan karakteranti-korupsi ini berisi tentang bagaimana anak-anak belajar untuk jujur, menghargai bahwa hasil adalah akibat dari proses, dan dampak ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan bagi orang lain. Upaya menjadikan pendidikan sebagai upaya membangun karakter anti-korupsi dilatarbelakangi oleh betapa korupsi (kejahatan luar biasa ini) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini yang seakan telah menjadi penyakit mental yang sulit  sekali disembuhkan. Dengan demikian, pendidikan memang  harus percaya diri untuk memasukkan pembangunan mental anti-korupsidi dalamnya. Departemen Pendidikan Nasional telah menggagas pendidikan anti-korupsi yang antara lain melalui pembuatan kurikulum berbasis pendidikan anti-korupsi. Di dunia pendidikan, kejujuran sering  dilanggar ketika para murid menyontek saat ujian atau ulangan. Kita juga masih ingat bagaimana pihak sekolah melalui kepala sekolahnya sering berbuat tidak jujur dalam kasus Ujian Nasional (UN), tindakan tidak jujur untuk meluluskan siswa-siswanya dalam ujian tersebut. Kekuasaan adalah yang dicari, citra diri sebagai kepala sekolah dan guru yang malu jika anak-anak didiknya ternyata tak lulus alias tak mampu mengerjakan soal ujian yang sudah distandardisasi. Bahkan, pendidikan tampaknya telah menjadi lembaga yang mengajarkan kebencian terhadap kejujuran.

Kisah yang paling aktual adalah bagaimana seorang ibu wali murid

yang melaporkan terjadinya menyontek massal di sekolah anaknya

justru dikucilkan oleh wali murid lain dan dibenci oleh guru-guru

di sekolah tempat anaknya belajar. Kejadian itu terjadi pada bulan

Mei 2011 lalu ketika awalnya Siami (32 tahun) terkejut saat

anaknya mengaku bahwa ia dipaksa gurunya untuk memberikan

sontekan pada murid-murid lainnya dalam mengerjakan Ujian

Nasional (UN). Siami lantas memberanikan diri untuk laporkan

hal itu pada Kepala Sekolah tempat anaknya belajar. Karena tidak

ditanggapi, lantas ia melaporkan kecurangan itu kepada Dinas

Pendidikan di Surabaya.

Lucunya, sebagaimana telah diselidiki polisi, anak yang dipaksa

menyontek itu oleh  gurunya diperintah  dengan mengatakan

bahwa itu adalah cara untuk membalas jasa murid pada guru.

Inilah repotnya mental bangsa Indonesia, guru yang seharusnya

mengajarkan kejujuran malah mengupayakan sedemikian rupa agar muridnya melakukan kecurangan. Selain itu, Siami, ibu murid yang melaporkan peristiwa itu demi kebenaran dan kejujuran, malah dibenci oleh para wali murid lainnya.

Inikah hasil pendidikan anti-korupsi? Jika kita telisik lebih dalam,

ada otoritas yang merasa berkuasa yang  selalu  menyebabkan

munculnya watak tidak jujur dan korupsi kebenaran. Tampaknya,

sangat mendukung tesis  Lordon, yaitu kekuasaan cenderung

korup {power tends to corrupt). Kekuasaan sekolah dipegang oleh kepala sekolah sebagai puncak kekuasaan, sementara guru  juga merasa bisa  menggunakan kekuasaan untuk menyuruh pada

muridnya. Kekuasaan untuk mendapatkan murid-murid banyak

di tahun ajaran baru agar pembiayaan pendidikan lancar karenanya ditempuh jalan pintas jangan sampai citra sekolah turun gara-gara banyak siswa tidak lulus UN. Tantangannya ternyata berat sekali.

Tampaknya, sekolah telah menjadi lembaga tempat benih-benih

manipulasi kemanusiaan ditebarkan.Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena pada

kenyataannya lingkungan alam dan bumi kita kian terancam

menuju kehancuran akibat kerusakan lingkungan. Belakangan ini,

para penghuni bumi (terutama manusia) sedang terancam oleh

pemanasan global yang menyebabkan es mencair yang ditakutkan

akan menghilangkan daratan. Sementara itu, di negeri ini juga

masih banyak orang yang menderita karena buminya tidak bisa lagi digunakan untuk menghidupinya. Bahkan, ada yang keluar dari

dalam bumi, suatu semburan panas, yang juga membuat banyak

orang terusir, rumah tenggelam, sekolah hilang, transportasi macet, dan perekonomian merugi.

Kasus bencana lumpur panas di Porong, Sidoarjo, hingga saat ini

masih menjadi salah satu gambaran drama tragis dari kerusakan

lingkungan dan kemiskinan. Akibat yang ditimbulkannya cukup

eksesif dan benar-benar menunjukkan tingkat kemunduran

kehidupan masyarakat Indonesia. Ulah perusahaan yang

mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan keuntungan

pengusaha telah merugikan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat korban lumpur panas kehidupannya bukan hanya semakin mundur secara ekonomis, melainkan juga secara psikologis telah mengakibatkan kejiwaan yang parah. Dari kasus tersebut, kontradiksi alam dan kontradiksi sosial-politik masih menjadi penyebab dari kemunduran manusia di bumi ini. Seorang pengamat sosial terkenal, Jeffrey Sachs dalam kesimpulan bukunya  Ihe End of Poverty, menekankan pentingnya hubungan kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai pengubah penentu kesejahteraan dan kemakmuran. Menurutnya, sementara investasi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mungkin dapat mengatasi perangkap kemiskinan yang sudah ekstrem kondisinya, degradasi hngkungan pada skala lokal, regional, dan global dapatmeniadakan manfaat investasi tersebut. Dengan kata lain, ada banyak variabel penting yang ikut menentukan kesejahteraan dankemiskinan, namun lingkungan alam bisa dipandang sebagai yang terpenting.

Kerusakan alam dipicu oleh dominasi sistem ekonomi kapitalis.

Kapitalis memandang alam (termasuk di dalamnya manusia)

sebagai suatu yang hanya berguna sebagaimana untuk menumpuk

keuntungan saja. Manusia sebagai bagian dari alam tidak dihargai,

seperti buruh-buruh (tenaga kerja) yang  harus dibayar murah dan

diisap. Alam pun akan terus dieksploitasi, hutan-hutan ditebang

dan tanah-tanahnya dilubangi (kasus Freeport dan Newmont di

Indonesia hanya sedikit kasus), sawah-sawah dan ladang-ladang

(tanah-tanah) digusur baik dengan cara halus dan paksa.

Inilah yang menyebabkan pendidikan berperspektif lingkungan

hidup menjadi urgen. Tujuannya adalah agar jangan sampai

pendidikan didominasi oleh ideologi eksploitatif yang membentuk

pola pikir  peserta didik agar nantinya dapat menggunakan

(mengeksploitasi)  apa saja yang dapat dipertukarkan secara

ekonomis, yang menganggap bahwa bagian dari alam adalah

suatu objek yang dapat dieksploitasi secara terus-menerus untuk

bersaing agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip ekonomi

kapitalistik yang sering diajarkan dalam ilmu ekonomi adalah,

"Dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan

sebesar-besarnya. "

Nah, dari situlah dibutuhkan kesadaran  ekologis {ecological

awareness) melalui pendidikan yang menempatkan manusia sebagai

bagian utuh dari alam. Harus ada upaya untuk memasukkan

agenda lingkungan hidup dalam pendidikan. Demikian juga

dengan praktik di dalam kelas. Setiap orang adalah guru, setiap

lingkungan adalah sekolah. Maka, pendidikan ekologis adalah suatu kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.Pendidikan Berperspektif Kesetaraan Gender

Pendidikan berperspektif gender sangat bermanfaat untuk

menjadikan kaum perempuan seb^ai tenaga produksi masyarakat

yang dapat berperan secara sama dengan laki-laki. Tidak ada bangsa tanpa peran perempuan. Harus ada pengarus-utamaan isu gender dalam pendidikan mengingat perempuan masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam dtmia pendidikan. Diskriminasi bukan hanya menyangkut bagaimana pandangan masyarakat patriarkal yang masih menganggap bahwa perempuan  tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan yang didahulukan adalah laki-laki ketika bicara soal sekolah.

Setidaknya, ada beberapa gejala kondisi perempuan dalam dunia

pendidikan yang menunjukkan adanya bias gender. Pertama,

semaraknya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam dunia pendidikan. Diskriminasi juga terwujud dalam bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di lembaga-lembaga pendidikan. Pelecehan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual.

Entah karena seks adalah kebutuhan universal bagi semua orang yang seksnya sudah matang atau karena ada faktor-faktor lainnya yangmenyebabkan seorang melakukan pelecehan seksual atau bahkanpencabulan di sekolah. Reaksi terhadap perilaku "menyimpang" ini tentu saja selalu saja muncul, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang menghuni sekolah. Berbagai berita pelecehan seksual.   pencabulan, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap   murid belakangan ini semakin banyak kita lihat dan dengar. Itu   hanya yang berhasil dikuak dan diliput media. Tentu kasus-kasus

   yang sama juga masih banyak, tetapi tidak terkuak, dan sangat

   membahayakan bagi dunia pendidikan kita.   Pelecehan seksual {sexual harrashment) adalah gejala yang banyak

   terjadi dalam masyarakat Indonesia yang bias gender. Di satu

   sisi, perempuan masih dianggap sebagai objek seksual maupun

   sebagai pihak yang lemah dan karenanya dianggap sebagai kaum    yang ditempatkan dalam posisi yang pinggiran. Pada sisi lainnya,   media kapitalisme juga memicu rangsangan seksual melalui    tayangan-tayangan pornografi mulai TV, media cetak, hingga   persebaran film-film porno yang secara sembunyi-sembunyi banyak    dikonsumsi oleh para pelajar.

   Kedua, akses perempuan yang rendah terhadap pendidikan. Akses   perempuan yang rendah terhadap pendidikan atau minimnya   perempuan yang masuk sekolah umumnya terjadi di masyarakat   pedesaan. Memang pada tingkat pendidikan dasar, anak laki-laki   dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah.   Akan tetapi, ketika meningkat pada jenjang berikutnya yang kian   tinggi, jumlah perempuan yang bersekolah kian sedikit.   Ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang  bias gender. Fakta   menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih juga dipengaruhi   oleh stereotip gender. Proses pembelajaran di antaranya  adalah   materi pendidikan, seperti yang terdapat dalam contoh-contoh   soal yang semua kepemilikan selalu  mengatasnamakan laki-laki.

   Dalam aspek proses pembelajaran ini, bias gender juga terdapat

   dalam buku-buku pelajaran, seperti semua jabatan formal dalam

   buku seperti camat atau direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki.   Selain itu, ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah

menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah

tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak, dan mencuci.

Ada beberapa hal yang menjadi sumber internalisasi anak didik

perempuan (siswi) terhadap nilai-nilai bias gender tersebut.

Pertama, guru atau pendidik. Guru punya peran strategis dalam

membentuk nilai karena ia adalah teladan bagi anak-anak didik.

Dalam psikologi pendidikan, sebagaimana dikatakan Jerome kagan

dan Cynthia Lang dalam bukunya Psychology and Education: An

Introduction (1984)¹²⁶, perilaku dan nilai yang dimiliki anak dapat

dipengaruhi oleh contoh, yaitu orang dewasa yang dikagumi dan

karena itu ia ingin menyerupainya.

Para guru  yang pikirannya disesaki dengan pemahaman bias

gender  cenderung akan menularkan ideologi patriarki pada

murid-muridnya. Guru yang kebanyakan adalah sosok yang

hidup pada masyarakat patriarkal, yang bahkan menerima

pandangan gender semasa kecilnya yang sangat tradisional akan

mengajar dari cara pandangnya di  kelas. Menurut Murniati

(1992: 28), ucapan-ucapan, kata-kata, dan keterangan para guru

dan kalimat-kalimat  yang dibaca anak sejak dini merupakan

pemahaman dasar yang dapat berubah menjadi ideologi bila

kelak ia dewasa. Hal itu tentu akan memengaruhi opini dan sikap

anak.Sementara, adanya bias  gender dalam buku teks pelajaran

dibuktikan dengan berbagai penelitian. Antara lain adalah hasil

analisis yang dilakukan UNICEF pada tahun 2000 menunjukkan

bahwa isi buku pelajaran yang digunakan di sekolah dasar (SD)

menunjukkan bahwa ilustrasi di dalam buku pelajaran lebih banyak

menonjolkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak

laki-laki yang digambarkan juga lebih beragam dan kreatif perannya

dibandingkan anak perempuan. Selain itu, laki-laki lebih banyak

disebut di dalam buku-buku dibandingkan perempuan. ¹²⁸

Dari  situ sangat jelas bagaimana proses ideologisasi dalam

pendidikan ternyata punya andil dalam memundurkan posisi

dan peran perempuan. Inilah yang harus kita sadari sejak awal,

terutama para pendidik. Penting sekali untuk membersihkan dunia

pendidikan dari prasangka-prasangka gender dan seksisme. Tentu

saja, gerakan genderisasi pendidikan ini juga harus didukung oleh

semua pihak. Sekolah harus menghindari diskriminasi terhadap

laki-laki dan perempuan; harus menghilangkan stereotipe terhadap

laki-laki maupun  perempuan; dalam proses pengajaran  tidak

menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa

verbal maupun nonverbal yang melecehkan