Pendidikan Tanpa Karakter?

"Jika Anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya

 sederhana: Pendidikan membuat orang menjadi lebih baik dan orang baik tentu berperilaku mulia. "  (Plato, 428-347 SM).

Kutipan filsuf Yunani di atas merupakan pandangan yang sangat idealis

yang menganggap bahwa manusia dibentuk oleh dunia ide dan cita-cita,

bukan oleh situasi sosial yang nyata (konkret dan material). Pandangan

semacam itu masih memiliki pengikutnya sekarang, bahwa pendidikan

masih dipandang sebagai cara untuk membuat manusia menjadi lebih

baik, bijak, dan pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang

mendukung berjalannya masyarakat yang ideal.

    Namun, tampaknya tetap ada sebagian  orang yang merasa

tak puas terhadap dunia pendidikan, baik akses, proses, maupun

hasilnya. Mereka ada yang berkesimpulan  bahwa orang-orang yang

berwatak tidak baik justru banyak yang lahir dari pendidikan. Bahkan,

pandangan  itu memunculkan pandangan pesimis terhadap sekolah,

pendidikan yang terlembagakan. Ivan Illich, misalnya, adalah pemikir

Iiumanis radikal yang dalam bukunya Deschooling Society (Masyarakat

Tanpa Sekolah) menolak sekolah formal yang menurutnya memasung

kebebasan dan perkembangan  manusia. Sekolah dianggapnya sama

sekali tak memadai bagi perkembangan anak-anak dan kaum muda. ¹

     Illich tidak sendirian. Orang yang berpikir bebas  dan sehat

tentunya dapat melihat bahwa ada yang tidak masuk akal dari

bagaimana sekolah dipandang sebagai penyelamat anak-anak muda.

Mereka sering mengejek keberadaan sekolah, yang dianggapnya ingin

jadi satu-satunya malaikat yang ingin membentuk generasi bangsa dan

ingin menyelamatkan anak-anak muda dari ancaman dari kejahatan-

kejahatan moral.

     Para pengkritik yang ketus dengan keberadaan sekolah ini awalnya

melihat model aturan-aturan yang mendoktrin dan memasung, melihat

proses "cuci otak" yang tak lepas dari kepentingan besar di balik sekolah,

melihat adanya gelagat kurikulum tersembunyi yang jahat. Kemudian,

mereka juga melihat ulah para pendidik yang mulai keterlaluan, yang

dalam  tingkat tertentu justru  bersifat anti-kemanusiaan. Pendidik

(guru) ternyata bukanlah manusia yang sempurna dan sekolah

tampaknya perlu dipertanyakan. Bahkan, seorang sastrawan besar

negeri nusantara, Pramoedya Ananta Toer, pernah mengatakan dengan

nada kasar, "Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah.

Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang

sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi

kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya."²

     "Seorang guru yang baik bisa melahirkan bandit sejahat-jahatnya"

merupakan kalimat yang menyakitkan. Akan tetapi, di sinilah kita

harus berpikir realis, menerima kenyataan secara benar meskipun

itu menyakitkan, tidak semata berilusi dengan ide-ide bahwa kita

masih baik dan tak ada masalah. Berpikir realis tentang pendidikan

1. Ivan Illich, Bebas dari Sekolah, (Jakarta: Sinar Harapan-Yayasan Obor Indonesia, 1982).

2. Pramoedya Anantra Toer, Jejak Langkah, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2006), hlm. 291.

 dan masyarakat kita, berbeda dengan berpikir idealis, akan membuat

 kita  melihat masalah-masalah nyata yang ada yang memang banyak

 sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan  dan justru jauh dari

   patokan-patokan keberhasilan.

     Kita tak perlu menutup-nutupi realitas (kenyataan) yang ada, tak

 perlu bermain pada wilayah  citra (imagologi). Pendidikan memang

 bercita-cita mulia yang harus  dihormati, termasuk menghormati

 lembaga  dan para aktor-aktornya (termasuk para guru). Bagi orang

 yang tak mau berpikir realis dan jujur, kutipan kata-kata  Pramoedya

 Ananta Toer itu memang terkesan melecehkan dunia pendidikan dan

 kemegahan posisi guru. Namun, kalau kita mau menempatkannya

 sebagai kritik terhadap pendidik(an), kata-kata itu seharusnya justru

 bisa digunakan bukan hanya untuk evaluasi diri, melainkan juga untuk

 melihat kenyataan yang benar-benar terjadi.

     Apa yang salah dari pernyataan bahwa guru-guru yang baik bisa

 melahirkan para bandit sejahat-jahatnya? Bukankah para manusia yang

 paling jahat dalam sejarah kehidupan ini juga lahir dari guru-guru yang

 bisa jadi baik hati dan perhatian. Katakanlah Soeharto yang pernah

 membantai ratusan ribu orang Kiri dan yang  dituduh Kiri, Hitler,

 Polpot, Stalin, Westerling, dan  para pembunuh, baik rakyatnya atau

 yang dianggapnya musuh, bukankah mereka juga punya guru-guru

 yang baik?

     Penulis kurang tahu persis  bagaimana sejarah kehidupan mereka.

 Kemungkinan banyak guru  yang baik meskipun "baik" dalam

 pengertian yang sangat normatif, dan ada sedikit guru yang sangat

 jahat (guru yang terkenal malas mengajar dan menganggap siswanya

 musuh, guru yang bermasalah  dengan dirinya sendiri dan kemudian

 menjengkelkan ketika mengajar, guru yang mencabuli muridnya, guru

 yang hanya mementingkan gaji, dan lain-lain). Selalu saja ada guru

 yang terbaik, yang dengan penampilan dan pengabdiannya mampu

menginspirasi murid-murid sehingga mereka benar-benar bisa tumbuh

menjadi manusia yang mengarah pada kebaikan karakter, kecerdasan,

dan akhirnya bisa berperan besar dalam sejarah manusia—berguna

bagi orang lain dan tampil sebagai penolong banyak orang. Guru yang

baik adalah yang tidak mementingkan diri sendiri. Setidaknya, seperti

dikatakan Albert Einstein, "Penghinaan dan penindasan mental oleh

guru-guru yang tak mau peduli dan mementingkan diri sendiri akan

membawa kehancuran bagi benak kaum muda yang tak mungkin bisa

diperbaiki dan sering menimbulkan pengaruh yang merugikan dalam

kehidupannya nanti. "³

    Tidak ada kritik yang tidak didasari oleh ketidakpuasan atas kondisi

yang ada dan keinginan untuk mengubah agar yang tidak memuaskan

itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Orang yang tak mau dikritik

adalah orang yang bebal, yang tidak menerima hal baru dan ingin tetap

bertahan karena kondisinya yang buruk memuaskan dirinya—tetapi

tidak  memuaskan bagi yang lain (baik yang mengkritik atau yang

menjadi korban kondisi yang ada tersebut). Dalam pengertian ini,

kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan penyimpangan-penyimpangan

yang ada, biasanya akan ditutup-tutupi dan  disembunyikan, jangan

sampai orang lain mengetahuinya. Kebiasaan semacam itu adalah

karakter orang yang tak ingin maju dan ingin mempertahankan

kebiasaan buruknya.

    Ada kejadian menggelikan ketika seorang kepala Dinas Pendidikan

didemo wartawan karena menginstruksikan pada para kepala sekolah

dan guru-guru  untuk tidak berkomentar pada wartawan. Menurut

penulis, fenomena itu terjadi karena bukan hanya kepala  dinas

pendidikan yang salah: reaksi mereka memang dipicu oleh para oknum

"wartawan" (biasanya wartawan gadungan) yang sering mendatangi

3. Alice Calaprice, Einstein Juga Manusia: Kumpulan Pendapat Einstein tentang Segala Hal,

   Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 124.

sekolah-sekolah dan berusaha menakut-takuti bahwa penyimpangan

yang ada akan dimuat di korannya. Jujur, memang kebanyakan sekolah

dan dinas banyak terdapat penyimpangan, dan ini jadi lahan empuk

bagi para oknum wartawan yang gemar mencari berita penyimpangan

yang tujuannya menakut-nakuti dan kemudian harapannya agar pihak

yang terkait memberi mereka sejumlah uang—agar penyimpangan

tak dimuat.

     Namun, para pencari berita juga tidak salah jika mencoba

menguak adanya penyimpangan, yang salah adalah ketika mereka

menggunakannya untuk mencari uang sesaat dan tak ada maksud

untuk menyelesaikan kasus penyimpangan. Menurut penulis, tindakan

kepala dinas yang "memaksa" bawahannya (terutama para kepala

sekolah) untuk tidak berkomentar itu juga merupakan tindakan

yang keterlaluan. Lucunya, seakan kepala sekolah adalah bawahan

kepala dinas yang harus patuh dan mematuhi apa saja perintahnya.

Juga, sangat lucu jika masih ada pola hubungan yang sifatnya sistem

komando seperti organisasi militer. Padahal, pendidikan harus

menerima nilai-nilai yang demokratis, itulah sebabnya sekolah menjadi

basis tertinggi bagi pengelolaan sekolahnya sendiri—di sini komite

sekolah adalah suara tertinggi untuk membawa ke arah mana sekolahan

akan melaju untuk memajukan lembaga dan para anggotanya.

     Perlu diingat bahwa sekarang sudah eranya transparansi dan

keterbukaan, terutama karena ditegaskan oleh UU Nomor  14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang telah dilaksanakan

sejak tahun 2010 lalu. Keterbukaan informasi publik bermakna bahwa

proses reformasi birokrasi dan/atau tata pemerintahan yang baik, perlu

diawasi secara berkesinambungan oleh masyarakat, dan  masyarakat

pun dapat berpartisipasi secara optimal, khususnya dalam kegiatan

perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan

APBD. UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan legalitas asas-asas

transparansi birokrasi yang mencakup di dalamnya hak-hak masyarakat

untuk mengontrol dan mengakses APBD dan kinerja birokrasi, badan

publik, serta pejabat-pejabat publik. APBD pro-rakyat tidak akan berjalan

efektif jika mekanisme kontrol publik tidak ada.

     Dalam konteks pengelolaan pendidikan, UU KIP juga harus

membuat sekolah menjadi lembaga publik yang tak boleh ada hal-hal

yang ditutupi, yang prosesnya harus dilakukan secara demokratis

dan  terbuka dalam rangka untuk mengarahkan pengelolaannya.

Sekolah tidak boleh menutup diri dari usulan masyarakat, terutama

masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat yang punya kepentingan

terhadap kemajuan pendidikan. Anggaran pendidikan sejak awal

harus dikontrol rakyat, dewan perwakilan dan eksekutif menentukan

anggaran dan distribusinya berdasarkan apa yang diketahui oleh rakyat,

mempertimbangkan masukan-masukan  rakyat. Perlakuan pendidik

terhadap anak didik juga wajib diketahui oleh masyarakat.

      Dengan prinsip semacam itu, diharapkan lembaga pendidikan

akan berjalan sesuai dengan  keinginan masyarakat. Namun sejauh

ini, sejak cita-cita keterbukaan mulai muncul, apakah pendidikan kita

telah berjalan terbuka dan transparan? Apakah telah muncul kritik dan

masukan yang mampu membuat pendidikan berbenah diri?

     Tampaknya belum sama sekali. Jika dikatakan pendidikan kian

"bobrok"—atau oleh Pak Prof Dharmaningtyas (pengamat pendidikan)

disebut sebagai "rusak-rusakan"—dan melahirkan kebobrokan karakter

bangsa, itu kedengarannya sangat menyakitkan. But this is happening!

Demikianlah yang terjadi.

A. Terjadinya Kebobrokan Pendidikan

Kalau penulis disuruh menceritakan  apa saja kebobrokan yang ada

di dunia pendidikan, tentu banyak yang akan penulis tulis. Penulis

dapat menceritakan guru-guru yang menjengkelkan dan matre, kasar,

  mengajar tak enak, otoriter, dan lain-lain. Guru-guru semacam itu di

antaranya adalah yang membuat penulis ketakutan pada saat sekolah.

Guru-guru yang saat ngajar ilmu sosial bicaranya tak fokus dan hanya

memamerkan kesuksesan keluarganya; guru-guru perempuan yang

penampilannya sok cantik dan dandanannya terlalu menor, tetapi

membuat penulis dan teman-teman tidak menyukai pelajaran yang

disampaikannya. Juga, reaksi yang sering muncul dari penulis kadang

juga kalap. Di sekolah SD, penulis pernah melempar seorang guru

dengan penghapus kemudian lari pulang, sampai di rumah, penulis tak

enak makan dan mengurung diri  di dalam kamar yang membuat ibu

penulis bertanya ada apa. Kemudian, keesokan harinya penulis malu

pergi ke sekolah. Banyak cerita lainnya yang penulis alami dan dialami

oleh teman-teman penulis dan orang-orang yang sering penulis ajak

ngobrol tentang pendidikan.

    Intinya bahwa ternyata  membangun karakter itu harus diiringi

dengan karakter yang memberi  contoh. Karakter guru yang jelek

sering melahirkan murid-murid yang kehilangan karakter. Suatu

contoh nyata adalah  karakter mengajar guru yang membosankan

bisa membuat kita tidak  menyukai pelajaran yang disampaikannya.

Seorang teman yang sudah lulus kuliah sarjana dan harus melanjutkan

S2 di luar negeri memaki-maki dirinya dan mengatakan pada penulis

atas kemampuan berbahasa Inggrisnya yang jelek, "Coba, kalau dulu

bahasa Inggris kitagak diajar Bu...... (menyebut nama). Pasti aku gak

kayak gini". Ketidaksukaan pada bahasa Inggris bukan karena semata

pelajarannya sulit, melainkan guru yang menyampaikan sulit dipahami,

apalagi ditambah karakter guru tersebut yang tidak memicu karakter

keingintahuan terhadap pelajaran tersebut, tetapi malah membuatnya

putus asa dan lari menghindar pelajaran yang dianggapnya sulit dengan

guru yang membosankan.

     Selain guru, bisa menceritakan murid-murid yang bandel, nakal,

tak menyukai ilmu pengetahuan, dan banyak menunjukkan tingkah

laku yang imitatif, manipulatif, konsumtif (gila belanja), dan tidak

menarik dan mudah putus asa—ada juga yang sombongnya minta

ampun. Pelajar saat ini identik dengan tindakan tawuran, korban

budaya cinta-cintaan, dan lain-lain. Belum lagi kalau bicara sosok

anak didik di perguruan tinggi yang bernama mahasiswa—kalangan

yang sejak awal dianggap sebagai kaum pembaru, agen perubahan,

intelektual, pembela rakyat, dan lain-lain. Kini, karakternya kian jauh

dari predikat zaman dulu, yang heroik dan peka terhadap realitas—kini

justru jadi korban realitas dan menjadi kaum yang sering membuat

masyarakat masyarakat dengan "citra buruk"-nya semata.

     Belakangan kita sering mendengar banyak orang yang mengatakan,

"Lihatlah betapa buruknya citra mahasiswa sekarang ini. " Ya,

pengalaman yang kita jumpai tentang persepsi masyarakat di sekitar

kampus cenderung mengungkapkan "kebencian" mereka terhadap

kaum muda yang kebanyakan datang dari kelas menengah ini. Teman

penulis di Malang mengatakan bahwa kota yang banyak berdiri

kampus-kampus (baik negeri maupun swasta) itu telah menjadi

representasi terburuk bagi citra mahasiswa, barangkali penulis katakan

di era  pasca-reformasi ini. Bayangkan, cerita teman itu, banyak

mahasiswa yang diusir  dari kosnya oleh masyarakat setempat karena

kos-kosannya dicurigai digunakan untuk kegiatan  "seks  bebas" atau

mengonsumsi narkoba.

    Jika gejala pertentangan antara gaya hidup mahasiswa semacam itu

dan kepentingan masyarakat terjadi, kita seakan lupa bahwa pernah ada

masa ketika mahasiswa dan rakyat menyatu tanpa saling berprasangka

dan prasangka (serta kebencian dan permusuhan) yang ada diarahkan

pada pemerintahan anti-rakyat yang menyebabkan hilangnya

kesejahteraan rakyat dan demokrasi di negeri ini. Itu cerita lalu, zaman

ketika kaum muda dan mahasiswa masih mengagung-agungkan

pentingnya perjuangan dan belum teracuni oleh ide dan perasaan yang

terbentuk dari tatanan kapitalis neoliberal yang berpilar pada watak

pragmatis, oportunis, dan mengagung-agungkan hedonisme.

1. Pendidikan Mahal dan Dampaknya bagi Pembentukan

   Karakter

    Intinya, karakter mahasiswa kian berubah. Adakah ini berada

dalam ruang hampa?

    Tidak, hal tersebut tak lepas bagaimana sistem pendidikan dan

budaya kampus yang belakangan dikenal sangat anti-rakyat, pendidikan

kampus yang semakin liberal dan kapitalistik. Pendidikan menjadi

mahal dan tak terjangkau. Tercatat bahwa di negeri ini 75-80% (7-8

orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SD sampai SMA putus

sekolah dan 60% (6 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SMA

tak mampu melanjutkan ke bangku kuliah (Kompas; 6/9/2006).

    Bagaimana bisa kuliah? Biaya perguruan tinggi mahalnya minta

ampun. Kebijakan privatisasi kampus menyebabkan komersialisasi

perguruan tinggi. Status kampus yang menjadi BHP membuat

pendidikan bukan lagi dilihat sebagai pelayanan negara terhadap warga

yang sifatnya wajib, melainkan sektor jasa yang diperjualbelikan. Ini

adalah akibat "membebeknya" Pemerintahan Indonesia terhadap para

pemodal asing yang mendikte sesuai dengan kepentingan mereka dan

cara berpikir kaum modal yang hanya ingin mencari keuntungan.

Misalnya, melalui kesepakatan WTO, sektor pendidikan termasuk

dalam 12 sektor lainnya yang harus diliberalkan. Jadi, yang jahat adalah

bahwa pendidikan ingin dijadikan sebagai komoditi jasa—yang bisa

digunakan untuk mencari keuntungan.

     Pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum untuk

melegalkan dan melindungi proses privatisasi sektor pendidikan.

misalnya PP No 60/1999 tentang Perguruan Tinggi; PP No. 61/1999

tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BUMN; SK Dirjen Dikti

No. 26/2002 tentang Pelarangan Ormas dan Aktivitas Politik Praktis

di Kampus; UU SISDIKNAS No. 20/2003; dan yang terakhir adalah

RUU BHP yang disahkan kemudian. Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono SBY melalui Menteri Pendidikan Nasional mencanangkan

upaya mem-BHP-kan 81 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia,

minimal 50 persen hingga tahun 2009.

     Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini kontradiktif dengan

jiwa  Pasal 31 UUD  1945 dan UU Sisdiknas, yaitu penyelenggaraan

pendidikan yang murah, mudah, dan mungkin diakses masyarakat

luas  melalui proses yang demokratis  dan tanpa diskriminasi (Pasal

4 [1] UU  No 20/2003). ⁴ Rencana untuk membentuk BHP

(Badan  Hukum Perusahaan) merupakan kelanjutan dari kebijakan

sebelumnya di mana pelaksanaan perguruan  tinggi sebagai badan

hukum milik negara (PT BHMN) dianggap sukses membuat kampus

"mandiri"—meskipun rancangan undang-undang PT BHMN yang

bergulir sejak pemerintahan Megawati tidak kunjung disahkan.

     Kebijakan yang kontroversial itu menuai banyak protes, terutama

dari  kalangan rakyat dan mahasiswa. Akhirnya, tuntutan berhasil

membuat Undang-Undang  (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP)

ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena  adanya diskriminasi

dari  perguruan tinggi negeri (PTN). Karen UU BHP  telah ditolak,

kemungkinan untuk mengatur pengelolaan PTN Kemendiknas ialah

dari  PP 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan  dan Penyelenggaraan

Pendidikan. PP ini  bisa berlaku secara nasional karena ini bukan

keputusan  menteri namun posisinya pun tidak jauh  beda  dengan

UU. Akan tetapi, pencabutan UU BHP belum ada dampaknya untuk

4. Teuku Kemal Fasya, "12 PTN dan Komersialisasi Pendidikan", dalam Kompas, Selasa 4

   Maret 2008.

mengurangi mahalnya biaya dan pendidikan. Bahkan, ketika buku ini

penulis tulis, biaya kuliah tetap melonjak dan ada yang bertambah.

    Dampak kapitalisme pendidikan membuat membuat pendidikan

eksklusif dan elitis karena akan dihuni oleh mereka yang mampu

membelinya. Hanya kalangan kaya yang mampu dan hak-hak setiap

orang untuk mendapatkan sekolah diingkari. Sekolah yang akhirnya

diisi oleh anak-anak orang berduit menunjukkan adanya elitisme

pendidikan.

    Apa yang akan terjadi? PT (perguruan tinggi) akan diisi anak-anak

manja yang cara pandangnya sangat borjuis dan anti-perubahan karena

mereka adalah bagian dari kelas konservatif yang masuk  PT bukan

untuk memahami kontradiksi kelas sosial, melainkan hanya anak-anak

orang kaya yang datang ke kampus untuk menunjukkan status atau

gaya hidup. Berbeda ketika anak-anak orang miskin dapat masuk ke

PT, mereka datang bukan hanya sekadar menggapai status "mahasiswa",

melainkan juga telah  datang dengan latar belakang yang membaca

cara pandang perubahan karena mereka adalah generasi yang berada

dalam kelas  bawah yang lebih mampu merasakan kontradiksi dan

penindasan. Sedangkan, ketika kampus hanya  diisi anak-anak orang

kaya dan berduit, kampus akan menjadi konservatif dan sebagai ajang

birokrasi untuk menyedot uang dengan alasan pembiayaan pendidikan

kampusnya, padahal pada kenyataannya juga banyak yang masuk ke

kantong oknum birokrasi. Artinya, kondisi itu juga akan memperbesar

peluang korupsi di perguruan tinggi.

    Di era kapitalisme modern, anak-anak kapitalis (pemodal besar)

tentu saja juga mendapatkan pendidikan yang eksklusif dan  khusus

yang kadang telah dipastikan untuk mewarisi perusahaan-perusahaan

atau kekayaan  yang dimiliki orangtuanya setelah  meninggal.

Eksklusivitas itu kadang berlebihan dan menunjukkan betapa egoisme

para orangtua yang merupakan kalangan elite dan pemilik perusahaan-

perusahaan itu. Mereka adalah para pejabat tinggi negara yang tidak

mau memberikan pendidikan pada rakyatnya di negerinya sendiri,

tetapi justru menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Mereka

adalah para pemilik perusahaan besar yang buruhnya dibayar murah

hingga tak mampu menyekolahkan anaknya, tetapi justru mengirimkan

anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang sangat mewah dan elite.

    Tentu  saja mereka adalah anak-anak muda yang akan menjadi

pengganti orangtuanya. Mereka  akan menduduki berbagai macam

profesi dan jabatan. Kalau mereka menjadi hakim, mereka—kata

Gibran—akan memandang dengan muka masam pada anak-anak

ladang. Mereka akan menjadi pembela para koruptor. Kalau mereka

menjadi pengambil kebijakan, mereka akan membuat rakyat menderita

dengan kebijakan yang dibuatnya. Kalau mereka menjadi pengusaha,

mereka tentu hanya akan membayar buruh  dengan upah, akan

"bersinambung dan bergabung"—begitu dalam bahasa Gibran—dengan

para pejabat negara untuk menindas dan menipu rakyat.

    Artinya, komersialisasi  dan elitisme pendidikan tinggi akan

membawa efek buruk bagi bangsa ini ke depan karena yang lahir

adalah reproduksi kondisi sosial tempat ketimpangan sosial akan tetap

tegak dengan berbagai efek pemiskinannya. Anak-anak dari kalangan

bawah tak mampu memberdayakan diri dan memobilisasi ke arah

vertikal karena pendidikan sebagai syarat terjadinya mobilisasi diisi

oleh mereka yang mampu membayar lebih mahal. Pendidikan mahal

dan konservatif adalah penyebab ambruknya bangsa ini ke depan.

    Elitisme pendidikan itulah yang akan melahirkan kalangan elitis

yang tidak mampu memahami kebutuhan massa rakyat karena sejak

awal mereka dididik dalam menara gading kekuasaan dan dijauhkan

dari massa. Kampus-kampus dan sekolah-sekolah mewah itu—dan

kadang dipagari dengan tembok tinggi atau terletak di gedung tinggi

menjulang bertingkat—tak akan melahirkan generasi-generasi yang

hirau pada cita-cita pembebasan bagi umat manusia karena letaknya

terlanjur terpisah dari masyarakat yang terus saja memanggil-manggil

dan meminta keadilan. Pendidikan elitis adalah pendidikan yang justru

diorganisasi untuk mendukung berjalannya penindasan.

2. Karakter Mahasiswa yang Dekaden dan Anti-Kemajuan

    Siapakah mahasiswa, dan apakah yang harus diperankan,

merupakan pertanyaan krusial dari banyak pihak. Sebagian orang

masih berharap pada idealisme mahasiswa dan mereka akan segera

kecewa melihat bagaimana kiprah dan perannya sekarang. Mahasiswa

adalah pahlawan seperti zaman Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain

di era kemerdekaan. Harapan agar mahasiswa seharusnya memiliki

karakter heroik  dan progresif seperti itu, merupakan hal yang tidak

realistis, terutama jika harus persis  seperti mereka. Untuk konteks

sekarang, di zaman persaingan antara negara-bangsa yang kian cepat

ketika negeri ini tertinggal jauh ke belakang, bahkan dengan negara

tetangganya, mungkin adalah harapan yang paling dibutuhkan dari

peran mahasiswa.

    Jadi, yang dibutuhkan adalah karakter produktif dan kreatif agar

mampu menjadi generasi yang mampu menambah  tenaga produksi

yang dibutuhkan untuk mengatasi  ketertinggalan dengan bantuan

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Lebih jauh dari itu, juga

masih diperlukan jiwa kritis dari intelektual dan kaum intelektual itu

terhadap dominasi kekuasaan yang sering memanipulasi dan menindas

masyarakat. Namun, kita juga kecewa melihat fakta yang terjadi. Para

mahasiswa kita  tidak suka berkreasi  dan berproduksi, mereka hanya

suka mengonsumsi. Mahasiswa kita juga tidak punya nalar berpikir

kritis, maunya  hanya tunduk patuh, dan kebanyakan pengecut,

penakut, dan manipulatif

     Mahasiswa memang rajin datang ke kampus, tanda tangan

absensi, mendengarkan kuliah, kebanyakan hanya mendengarkan tanpa

pertanyaan atau memberikan argumen segar. Lalu, mereka berkumpul

di kantin atau di tempat-tempat duduk yang indah di kampus. Apa

yang mereka bicarakan? Merek produk terbarukah? Tukar pengalaman

"dugem-dugeman" atau teman  kencan (pacar)-kah? Adakah banyak

waktu yang digunakan untuk membaca, berdiskusi, dan rapat untuk

menyusun aksi penyadaran dan tuntutan mendesak dan strategis untuk

melawan ketidakadilan dalam kehidupannya?

     Kemudian, apakah ilmu yang akan didapat dari kebiasaan malas

belajar dan mencari di luar ruang kuliah? Idealisme dan keseriusan

belajar yang bukan hanya berkurang itu memang terjadi bukan tanpa

sebab. Hal itu diakibatkan oleh situasi antara output pendidikan dengan

situasi  dunia kerja dan dunia usaha yang tidak cocok dengan apa

yang dipelajari ketika kuliah. Banyak lulusan yang mengimani sekali

ilmunya, yang seharusnya layak kerja menurut kemampuannya dan

mendapatkan hasil (uang) sesuai dengan keahliannya, tetapi bahkan

tidak bisa bekerja. Banyak yang seharusnya mendapatkan jabatan dan

posisi profesi yang pantas, tetapi justru tak mendapatkan apa-apa.

Ini karena rekrutmen kerja di  negeri ini sejak awal telah diwarnai

manipulasi: kolusi, koneksi, dan belakangan (terutama sektor  PNS)

menggunakan sistem "siapa yang kuat bayar paling banyak".

     Hal ini adalah salah  satu pemicu orang kuliah tak harus  serius

karena ilmu dilecehkan oleh uang, oleh tipu muslihat kekuasaan dan

manipulasi yang beroperasi di masyarakat. Penulis jadi teringat apa yang

pernah dikatakan oleh Soe Hok Gie, yang pernah mencatat:

     "Saya membayangkan seorang mahasiswa antropologi, yang berusia

     sembilan belas tahun datang dengan cita-cita untuk membuat field

     work di pedalaman Kalimantan atau Irian Barat. Atau seorang

     mahasiswa jurusan kimia yang berpikir untuk menemukan sejenis

     cairan baru yang dapat melambungkan manusia ke bulan. Atau

     seorang mahasiswa hukum dengan ide-ide yang sarat dengan

     rule of law. Tidak ada yang lebih kejam dari pada mematahkan

     tunas-tunas semangat kemerdekaan berpikir dan berkreativitas.

     Dalam waktu beberapa tahun, pemuda berumur sembilan belas

     tahun ini mengetahui tak mungkin ada 'field work' ke Irian Barat

     atau pedalaman Kalimantan. Ia harus puas dengan skripsi tentang

     masyarakat tukang buah-buahan di Pasar minggu. Dan alumnus

     Kimia benar-benar menyadari yang ada untuknya hanyalah kerja

     di pabrik sabun atau mentega. Pelan-pelan ia harus melupakan

     idealismenya tentang cairan yang dapat melontarkan manusia ke

     bulan. Lalu, si mahasiswa fakultas hukum mengetahui, bahwa di

     atas hukum terdapat hukum yang tidak tertulis. Tentara, polisi,

     jaksa dan garong-garong yang punya koneksi. "

    Maka demikianlah, yang  ingin dikatakan Gie adalah bahwa ia

hanya membayangkan keberadaan mahasiswa yang ideal. Akan tetapi,

dalam kenyataan, Gie hanya melihat pragmatisme dan oportunisme,

juga hedonisme. Watak yang menonjol  itu bukannya tanpa sebab,

melainkan karena kekuasaan yang dijaga oleh aparat. Pragmatisme

bersifat sistemik dan  merupakan bagian  dari  kerja kapitalisme

neoliberal yang membuat mahasiswa menjadi pragmatis. Jadi, penulis

adalah agregat kecil dari kehidupan (bagian dari alam maha-luas) yang

masih percaya bahwa mahasiswa Indonesia masih punya potensi untuk

bangkit. Ingat bahwa sejarah berjalan secara dialektis. Kontradiksi yang

terjadi pada dasarnya adalah landasan perubahan.

    Jadi, kemunduran kesadaran mahasiswa—yang tecermin  dari

gaya hidup mahasiswa, watak, dan tindakannya—sekarang ini adalah

bagian dari  epos  sejarah yang tetap akan bisa berubah. Serangan

ideologi neoliberalisme memang semakin masif, tetapi pada saat yang

sama krisis yang ditimbulkannya cukup parah. Pada saat mahasiswa

terkurung dalam budaya bisu, sekarang ini rakyat justru melawan di

mana-mana dengan berbagai macam tindakan dan perspektif atau

ekspresinya. Buruh, tani, dan kaum miskin perkotaan lebih radikal

dalam tindakannya.

3. Kekerasan (di) Sekolah dan Dampaknya bagi Pembentukan

   Karakter

     Kekerasan melahirkan kekerasan. Orang yang dididik dalam

kekerasan, jiwanya akan keras. Dalam bentuk lain, dampak lingkungan

kekerasan juga akan mengakibatkan seseorang justru lemah dengan

membentuk jiwa patuh dan  tunduk serta tergantung—jiwa yang

didesain  dengan dasar ketakutan. Jiwa ini menunjukkan kondisi

bagaimana ia harus patuh dan tunduk pada yang kuat dan berkuasa

tanpa punya nalar mengkritik dan mempertanyakan adanya kekuatan

yang mendominasi. Mental seperti inilah yang membuat bangsa kita

tetap menjadi  pecundang.

     Kita harus menyadari bahwa ada tiga prinsip  utama yang

mendasari proses pembentukan karakter. Di antaranya adalah bahwa

pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh

lingkungan. Kekerasan yang terjadi dalam pendidikan harus dihindari

karena akan melahirkan situasi lingkungan yang menghambat proses

pembelajaran. Akan tetapi, hal itu ternyata masih sering terjadi di

dunia pendidikan kita.

     Dampak kekerasan sangat luar biasa—baik kita sadari atau

tidak. Lingkungan yang keras, dengan tindakan orang lain yang

terlalu kasar, adalah bentuk rangsangan dari luar diri yang membuat

kita kaget, tidak mampu merespons secara pelan dan memunculkan

pemahaman. Katakanlah, ketika ada perkataan kasar dan menyakiti,

pun sekaligus  serangan kekerasan pada kita, kita tak sempat berpikir

untuk menjelaskannya, tetapi meresponsnya secara cepat. Itulah

yang membuat kita yakin bahwa kekerasan itu dalam banyak hal

menghambat pertumbuhan mental secara sehat.

    Ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat kita pahami dan

sekaligus petakan ketika berbicara tentang kekerasan di dunia

pendidikan. Pertama, kekerasan antara peserta didik. Hal ini bisa terjadi

di dalam lembaga pendidikan yang  sama, misalnya kasus kekerasan

yang sering dikenal dengan istilah bullying. Ada juga kekerasan yang

terjadi antar-peserta didik yang berbeda sekolah atau kampus, misalnya

tawuran pelajar antara selokah dan kampus yang sering terjadi.

    Kasus school bullying merupakan bentuk kekerasan yang

sering mendapatkan perhatian dari  para pengamat. School bullying

didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang

oleh seorang/sekelompok  siswa yang memiliki  kekuasaan, terhadap

siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang

tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku bullying ke

dalam lima kategori berikut. ⁵

   Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit,

   menjambak, menendang, mengunci seseorang  dalam ruangan,

   mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak

   barang-barang yang dimiliki orang lain).

   Kontak  verbal langsung (mengancam, mempermalukan,

   merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama

   [name-calling, sarkasme, merendahkan [put-downs], mencela/

   mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).

   Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan

   lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek,

   atau mengancam; biasanya diertai oleh bullying fisik atau verbal.

5. Riauskina, I. L, Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. (2005), "Gencet-gencetan di Mata

   Siswa/siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak

   Gencet-gencetan", dalam Jurnal Psikologi Sosial, 12 (01), 1-13.

   Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang,

   memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja

   mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).

           Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau

   verbal).

    Kedua, kekerasan dalam bentuk perpeloncoan yang biasanya terjadi

karena hubungan senioritas-junioritas. Hal ini biasanya dilakukan oleh

para mahasiswa/pelajar dalam masa orientasi mahasiswa/pelajar yang

baru masuk. Bentuk perpeloncoan semacam ini awalnya dipandang

sebagai latihan kepemimpinan dan latihan mental yang dianggap

sebagai hak para  senior untuk memperlakukan juniornya. Akan

tetapi, model-model semacam ini belakangan banyak dikritik karena

sering menimbulkan efek yang membahayakan, misalnya ada yang

meninggal dunia karena perpeloncoan dengan cara kekerasan fisik yang

keterlaluan. Kegiatan ini juga dipandang hanya menonjolkan tindakan

balas  dendam para senior yang dulunya juga pernah  diperlakukan

yang sama saat mereka masih junior juga. Meskipun  banyak kritik

muncul, tradisi perpeloncoan semacam itu belum sepenuhnya hilang

di beberapa lembaga pendidikan.

    Ketiga, kekerasan pendidik terhadap peserta didik (muridnya).

Kekerasan dalam hal ini dapat kita bagi menjadi: (a) kekerasan fisik, dan;

(b) kekerasan non-fisik atau kekerasan psikologis. Kekerasan fisik yang

dilakukan oleh guru merupakan tindakan yang biasa sejak munculnya

sekolah: pemukulan, menjewer, mencubit, menendang, hingga yang

menggunakan alat bantu, seperti tongkat untuk membaca di papan tulis,

penggaris kayu, bahkan seperti yang dilakukan guru biologi penulis

waktu SMP: menggunakan tang untuk menjewer kuping.

     Kekerasan oleh guru yang keterlaluan juga sering direaksi oleh

anak-anak didik dengan kekerasan. Penulis masih ingat ketika  ada

teman SMP yang menantang berkelahi guru yang dianggapnya

keterlaluan dan karena teman penulis bertubuh lebih besar dan kuat,

guru tersebut kalah berkelahi. Peristiwa ini mungkin akan sangat

diingat oleh teman-teman penulis dan penulis. Guru-guru yang

tidak menyenangkan karena terlalu keras tak jarang memunculkan

perlawanan dari murid-muridnya, apa yang berkaitan dengan guru

tersebut selalu tak menarik siswa.

    Kisah tentang guru-guru yang terkenal keras juga sejak awal telah

menciutkan nyali calon siswa yang bahkan belum bertemu, tetapi suatu

saat akan bertemu. Misalnya, saat kelas 1 SMP, tepatnya tahun 1992,

waktu penulis sekolah di era yang masih belum ada keterbukaan, penulis

telah mendengar kisah tentang guru matematika yang dianggap killer,

dia adalah seorang guru perempuan gemuk yang konon sangat garang

karena memakai hukuman fisik bagi anak-anak yang tidak mengerjakan

PR, dan sering mengolok-olok siswanya yang  tak bisa mengerjakan.

Ketika mendengar namanya, sudah  takut karena murid  kelas satu

bukan hanya mendengar ceritanya dari kakak kelas, melainkan juga

dari alumni-alumni sekolah itu yang pernah diajarnya.

    Untuk era itu, jika tindakan-tindakan kekerasan fisik yang

dilakukan oleh guru akan mendapatkan sorotan tajam karena dapat

diketahui masyarakat melalui pemberitaan media, bisa jadi kekerasan

fisik seperti waktu penulis sekolah dulu relatif berkurang. Meskipun

demikian, kita masih sering melihat kejadian-kejadian semacam  itu

di era sekarang.

    Bentuk kekerasan non-fisik sebenarnya secara tidak disadari

(karena kejadian dan dampaknya tidak tampak) membawa pengaruh

yang luar biasa yang terjadi pada peserta didik. Kekerasan ini justru

menimbulkan dampak psikologis yang laten dan karena tak tampak

dianggap tidak menjadi masalah. Contoh dampak psikologis dari

kekerasan non-fisik, misalnya terancamnya eksistensi dan pertumbuhan

anak-anak kita. Situasi pendidikan (di dalam sekolah, kampus, kelas)

dan tindakan-tindakan para penghuni lembaga pendidikan (terutama

para guru/pendidik) yang menimbulkan tekanan bagi mereka yang

belajar merupakan kekerasan psikologis yang secara nyata beroperasi.

Akan  tetapi, para penghuninya, terutama guru, tidak menyadari

dampak yang ada.

    Namun, ada kekerasan psikologis yang umumnya bisa kita lihat

dari tindakan dan perkataan para guru, misalnya bagaimana mereka

membuat pelajar tidak mampu menerima pelajaran dengan baik,

bahkan juga tindakan-tindakan atau kata-kata yang mengancam dan

mendegradasi kejiwaan siswa. Jadi, contoh-contoh kekerasan psikologis

ini antara lain meliputi pemberian tugas berlebihan, memberikan target

prestasi terlalu tinggi, dan memaksa anak melakukan sesuatu di luar

minatnya. Guru  maupun orangtua sering memiliki sejumlah ambisi

pribadi yang dibebankan di pundak anak. Mereka selalu berdalih demi

masa depan anak. Mereka menganggap anak sebagai benda mati yang

masa depannya harus ditentukan guru atau orangtua. Anak yang punya

karakteristik berbeda-beda dipaksa memiliki kemampuan sama. Lewat

Ujian Nasional (UNAS), mereka dipaksa memiliki kemampuan yang

memadai dalam beberapa mata pelajaran. Padahal, tidak semua anak

memiliki kemampuan baik di bidang itu (tahun lalu. Matematika,

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris).

    Anak yang memiliki bakat luar biasa di  bidang seni, olahraga,

atau bidang lain, tapi lemah di ketiga mata pelajaran tadi, bisa divonis

menjadi anak bodoh. Anak tersebut akan divonis tidak lulus sehingga

kesempatan memperoleh pendidikan yang  lebih tinggi  menjadi

hilang. Kasus ini  sudah banyak terjadi. Karena itu, sudah saatnya kita

mengevaluasi diri.

    Perlu disadari, kekerasan seperti  itu, terkadang—bahkan

sering—tidak disertai niat jahat. Sebaliknya, tindakan itu  malah

berselimut niat baik. Karena itu, pada umumnya mereka yang

melakukan kekerasan pada anak sama sekali tidak merasa bersalah.

Mereka merasa bahwa dirinya telah berbuat kebaikan, merasa

memberikan yang terbaik kepada anak.

    Berikutnya, bentuk kekerasan  lain yang dilakukan  oleh guru

juga termasuk tindakan pelecehan seksual di sekolah dan pencabulan

terhadap murid. Kasus ini masih sering terjadi. Guru yang menganggap

dirinya punya otoritas, telah menggunakan wewenangnya untuk

melakukan tindakan asusila dengan  cara memaksa atau merayu

muridnya untuk melakukan sesuatu demi kepuasan seksualnya. Ini

adalah bentuk demoralisasi  kaum  pendidik  yang membutuhkan

perhatian kita semua.

    Kekerasan lainnya juga  lebih bersifat sistemik dan  ideologis,

terutama berupa sistem pendidikan kurikulum dan model pembelajaran

yang menumpulkan potensi-potensi kreatif siswa. Itulah turunan dari

tatanan ekonomi-politik besar yang bernama kapitalisme, tatanan yang

pada dasarnya membahayakan kemanusiaan kita dan  mengancam

anak-anak kita.

    Pendidikan mahal juga menimbulkan kekerasan psikologis, ketika

penyelenggara sekolah hanya memandang murid sebagai "massa" yang

bisa menyetor uang untuk membiayai pendidikan, baik melalui iuran

SPP atau  iuran-iuran lainnya yang tak jarang membebani. Selain itu,

siswa bukanlah pihak yang dapat diperlakukan apa saja, mereka adalah

manusia, terutama mereka adalah generasi yang tumbuh dan butuh

banyak perhatian.

    Akar kekerasan adalah ketika sistem ekonomi  (yang saat ini

bersifat kapitalistik) membuat banyak orang terteror dengan kebutuhan

hidupnya sendiri, tertekan oleh keadaan, dan kemudian melakukan

hal-hal yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Sebagaimana

Mahatma Gandhi mengatakan, "Akar kekerasan itu adalah kemewahan

tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, ilmu tanpa kepribadian,

perdagangan tanpa moralitas, sains tanpa humanitas, penyembahan

tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip nilai. "

4. Karakter Manipulatif dalam Dunia Pendidikan

     Pada tanggal 30 Oktober 2010 penulis menulis puisi berjudul

"Negeri Penuh Manipulasi", yang kemudian penulis pasang di catatan

Facebook. Syairnya adalah begini:

      Negeri kaum manipulator

      Yang paling bebas adalah koruptor

      Yang paling bahagia adalah investor

      Keuntungannya terus bertambah

      Gubuk-gubuk digusur jadi kantor

      Negeri para manipulator

      Yang paling dicetak kebudayaan adalah otak kotor

      Agar otak cerdas hilang dan hanya muncul provokator

      Hanya bisa melawan dengan gaya teror

      Maka larislah pemilik pabrik pelor

      Yang hanya tahu kejahatan adalah milik rakyat kotor

      Pada hal kejahatan banyak terjadi di kantor-kantor.

      Negeri yang dimanipulasi

      Pemimpinnya pandai bersolek diri

      Banyak menjual ayat-ayat suci

      Untuk menakuti-nakuti

      Untuk menyebar ilusi

      Katanya miskin tak apa-apa yang penting j angan anarki

      Berdoa saja pasti akan diberkati

      Selamat dunia akhirat jika asal percaya Ulahi.

      Manipulasi memang nyata

      Miskin kaya katanya sama saja

      Pada hal miskin itu sengsara, kaya itu banyak harta 

Harta tak punya dengan harta berlimpah jelas tak sama

Miskin malu kaya bahagia

Miskin pura-pura  bahagia

Kaya sok paling kuasa

Karena orang yang jiwanya manipulatif harus berpura-pura.

Manipulasi kian keterlaluan

Caranya menghilangkan pengetahuan dan menumpulkan pikiran

Miskin dianggap takdir, kaya dianggap warisan

Lalu dimanakah letaknya kerja sebagai kehidupan

Kerja keras penuh  keringat darah dan airmata tak menghasilkan

Kerja ongkang-ongkang kaki main perintah membuat jadi

hartawan

Makan  uang negara dan menghisap darah rakyat adalah masalah

kekuasaan

Ketimpangan nyata adalah hasil kebijakan, bukan takdir Tuhan.

Tapi ini negeri manipulasi

Isi otak dikebiri

Pengetahuan dihabisi

Sekolah tak diberi

Kesehatan dan pendidikan dikomersialisasi

Pada hal itu adalah hak anak-anak negeri

Di sekolah ada buku, dibuat dari kayu yang menanam petani

Ada gedung-gedung yang membangun para kuli

Tapi kenapa di sekolah dan universitas hanya anak-anak orang kaya

yang mengisi?

Di rumah sakit juga ada obat yang bahannya di tanam petani

Ada suntik yang bahannya dibuat oleh para buruh-kuli

Ada semuanya yang tak mungkin bisa tersedia tanpa kerja anak

negeri

Tetapi kenapa orang-orang miskin yang sakit dicueki, dan yang kaya

cepat dilayani?

Negeri manipulasi

     Manusia-manusianya cuek seperti makhluk hewani

     Dihela oleh penguasa sesuka hati

     Dicekoki kotbah-kotbah sok manis penjual ayat suci

     Intelektualnya hanya bisa masturbasi

     Kaum mudanya hanya bisa meniru-niru selebriti

     Penguasanya terus saja korupsi.

     Negeri manipulasi

     Orang-orang tak lagi mampu melihat hukum kontradiksi.

     Negeri manipulasi

     Sampai kapan kan begini

     Tak mungkin selamanya begini

     Kecuali manusia adalah makhluk penuh manipulasi

     Biasanya masih akan terus ada yang mencintai hati nurani

     Mencintai akal pikiran dan harga diri

     Tidak mau terus-terusan dibohongi

     Mereka bangkit untuk menyebarkan ideologi

     Hingga manipulasi pantas dikencingi!!!!

    Apa yang kurang dari  berita, kabar, dan fakta mengenai

tindakan-tindakan penyimpangan  pemegang otoritas negara

(pejabat) dan kelompok  yang beruntung di lingkarannya sehingga

penyimpangan, kebohongan, dan akrobat kebijakan dan tindakan itu

dibiarkan? Apakah manusia yang menghuni negeri ini sudah terlanjur

pengecutnya atau penakutnya hingga  penipuan-penipuan itu terus

berlangsung? Sampai kapan negeri ini akan tenggelam oleh samudra

kebohongan?

    Pungutan liar pada guru yang berjuang dapat  sertifikasi;

menyusun anggaran untuk urusan perut sendiri dan tanpa menyaring

aspirasi dari bawah; menggelembungkan data guru tidak tetap (GTT);

jual beli jabatan dan percaloan CPNS; penggusuran rakyat miskin

dari tanahnya dan  dari tempatnya mencari penghidupan; cekikan

kenaikan harga-harga; membuat petani semakin menderita dengan

meningkatkan harga sarana dan biaya produksi (saprodi), seperti harga

pupuk dan alat pertanian tetapi ketika panen hasil tani menurun;

korupsi, permakelaran, dan  lain-lain; apa yang kurang lengkap dari

kepalsuan penyelenggaraan otoritas negara dan kuasa penumpuk modal

di lingkungannya?

    Mengapa hal itu bertahan terus? Mengapa masyarakat tidak juga

jijik dengan kebohongan-kebohongan dan pemalsuan-pemalsuan serta

kejahatan-kejahatan semacam itu?

    Hal aneh dan bisa jadi ini adalah penyakit kronis yang ada dalam

tubuh bangsa ini. Pembusukan dari dalam  ini akan menyebabkan

bangsa ini semakin jauh  terbelakang dan bisa jadi bisa mengubah

tubuh bangsa menjadi binatang mutan yang tak lagi bisa mengenali

diri sendiri. Pada titik tertentu akan menghasilkan perubahan kualitatif

yang menghilangkan eksistensi lamanya. Bisa jadi karena  binatang

hasil mutasi ini tidak berkualitas, ia tak akan lagi bisa menyesuaikan

diri dengan lingkungannya dan akhirnya punah dalam proses evolusi

kehidupan.

    Bangsa Indonesia, yang kata Bung Karno  adalah bangsa yang

masih "bermental tempe" jika tak ada revolusi demokratik, tampaknya

akan menderita penyakit membahayakan. Bangsa yang tidak menyadari

penyakit yang dideritanya, tak mampu mendiagnosis gejala-gejala yang

dideritanya, akan terus digerogoti oleh penyakit yang semakin merusak

keberadaannya. Kita pernah minta resep dari kekuatan penjajah asing,

  seperti pemerintahan  sejak  Soeharto yang minta  resep pada IMF,

hingga pemerintahan Yudhoyono  (SBY)  yang masih mendatangi

dokter Amerika  Serikat (AS) untuk  memeriksakan tubuh Indonesia.

Hasilnya?

    Kita justru dibohongi  sejak berabad-abad. Tubuh negeri kita

dieksploitasi dan diatur oleh penjajahan asing sejak zaman  Belanda,

Inggris, Jepang, dan Amerika. Penjajahan dari luar ini masih akan terus

berlangsung justru karena internal tubuh kita tidak beres karena kita

tak memiliki kualitas menjadi bangsa yang mandiri, punya prinsip,

dan yang lebih penting lagi bangsa yang tak punya produktivitas dan

kreativitas.

    Polisi, aparat keamanan, dan salah satu pilar penegak hukum,

tak berdaya dan membiarkan dirinya direndahkan oleh para "Gayus".

Semua lembaga penegak hukum dan pelayan publik bahkan dilecehkan

oleh oknum-oknum yang menginjak-injaknya, calo, koruptor, dan

lain-lain. Siapa yang bisa dipercaya? Penegak hukum yang jelas tak

memiliki wibawa, lembaga negara yang tak lagi bisa melayani publik

dan sering mengkhianatinya. Para pejabat dan wakil rakyat yang bahkan

semakin dianggap rakyat banyak sebagai penjahat.

    Kepemimpinan?

    Rakyat merasa tak memiliki pemimpin. Negara tidak konkret

keberadaannya jika ia dianggap sebagai pengayom rakyat. Negara selalu

kalah sama koruptor, pengkhianat rakyat, bahkan kelompok-kelompok

orang yang ingin mengangkangi wewenang penegak hukum dan

petugas keamanan negara, seperti kaum berjenggot yang sering

melakukan tindakan membubarkan forum-forum pertemuan warga

sipil dan merusak tempat-tempat yang dianggapnya tidak sesuai dengan

pikiran mereka.

    Terlalu banyak para penjual moral yang terlalu murah menjual

moral versi mereka yang tak masuk akal, bahkan dalam cara berpikir

awam. Bahkan, mereka semakin dianggap sebagai kaum peleceh moral

dan juga membuat orang tak lagi percaya pada moral. Hingga Djenar

Mahesa Ayu (2004: 25) menggambarkan moral dalam cerpennya,

"Kemarin saya melihat moral di etalase sebuah toko. Harganya seribu

rupiah. Tapi karena saya tertarik dengan rok kulit mini seharga satu

juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah,

akhirnya saya memutuskan untuk  menunda membeli moral. " Pada

posisi itulah, moral (bahkan agama), sejatinya berada pada posisi yang sama dengan produk kapitalis, bahkan dalam acara TV ia juga

     merupakan produk. Produser menghasilkan film-film dakwah,

menjual kaset berisi anjuran moral agamis, membuat tayangan gaib

yang menceritakan kebesaran Tuhan dan keberadaan dunia "setan"

 dan "jin". Semua itu berjalan sesuai dengan berjalannya mekanisme

 kerja kapitalisme pasar bebas. Jadi, tak salah jika Djenar menyamakan

 "moral" dengan "rok mini", yang sama-sama produk yang dipajang di

 etalase toko: moral-agama dan produk barang sama-sama diperjual-

  belikan.

     Lalu, apa yang kita butuhkan agar kepercayaan itu kembali

  hadir?

     Pemimpin baru! Karakter baru dan manusia baru! Inilah yang

kita butuhkan.

     Bagaimana menciptakan dan mencari pemimpin yang tak hanya

menjual citra sebab kegiatan membangun citra adalah kegiatan yang

memanipulasi kesadaran. Citra adalah kebohongan karena bukanlah

suatu yang nyata. Citra adalah hal ihwal "seakan-akan". Terlalu banyak

kita melihat para pemimpin yang seakan-akan akan memakmurkan

rakyat, tetapi ternyata hanya sebatas janji dan bukti. Terlalu banyak

pendakwah yang kalau bicara seakan-akan meyakinkan, tetapi

tujuannya hanyalah menghibur sesaat dan melenakan kita dengan

khayalan-khayalan surganya!

    Ya, manipulasi telah menjadi bagian dari kehidupan di negeri

yang masyarakatnya kehilangan karakter mental. Di mana-mana terjadi

tindakan manipulasi karena budaya tersebut terbentuk oleh sejarah

yang panjang sebagai bangsa inlander (terjajah) yang masyarakatnya

terbiasa menjilat dan memakai jalan pintas.

    Situasi budaya "jalan pintas" dan manipulasi dalam dunia

pendidikan sangatlah nyata. Pertama-tama, salah satu bentuk utama

dari budaya ini terjadi akibat kreativitas yang rendah dihadapkan pada

situasi yang menuntut kebutuhan profesional untuk menjalankan

kemajuan. Kreativitas dan tenaga produksi yang rendah (akibat budaya

malas dan budaya kepasrahan), pada saat dihadapkan pada tuntutan

untuk mengikuti kemajuan dan persaingan, akan menumbuhsuburkan

jalan pintas, manipulasi, dan korupsi.

    Semua orang pada dasarnya dihadapkan pada masalah memenuhi

kebutuhan hidup, tetapi untuk mencapai suatu capaian tertentu,

misalnya pekerjaan tertentu, harus melalui prosedur-prosedur yang

diatur secara modern, transparan, dan tidak diskriminatif Namun,

cara-cara yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam

bangsa yang karakternya manipulatif ini adalah cara-cara manipulatif

dan pintas pula.

    Jamaknya, sekolah memang merupakan sekolah yang nantinya

dapat meningkatkan mobilitas sosial vertikalnya (mencari penghasilan

dan pekerjaan  yang lebih baik). Dalam masyarakat yang sudah

mengenal sekolah, syarat formal untuk memperoleh pekerjaan

adalah mendapatkan ijazah, kalau tidak hampir tak ada pekerjaan

yang bisa didapatkan. Dasar negara kerdil! Lihatlah, yang kemudian

dilakukan banyak orang adalah jalan pintas. Banyak orang yang ingin

mendapatkan ijazah, tanpa mau capek-capek belajar atau masuk

sekolah, bahkan ada yang langsung beli ijazah. Tak heran jika banyak

sekali bisnis ijazah, atau bisnis pendidikan tanpa mehbatkan si terdidik

dalam proses belajar mengajar.

    Seseorang  tiba-tiba  dapat sertifikat karena punya uang dan

saudaranya punya otoritas. Pernah suatu kali penulis kaget melihat

tetangga yang tak pernah kuliah, tiba-tiba  menjadi PNS. Penulis

bertanya dalam hati, kapan ia pernah kuliah? Kok tiba-tiba menjadi PNS.

Ternyata sertifikatnya "beli". Jabatan PNS-nya juga "beli"—dengan

jalan membeli dengan harga mahal.

    Ya, inilah bangsa yang rusak-rusakan. Pendidikan juga manipulasi.

 Gaya berpikir logika-formal—berlawanan dengan pikiran esensial dan

 dialektis—memang sering menyesatkan. Padahal, formalitas bukanlah

esensisi. Dengan demikian, ijazah ataupun (keluaran)  sekolah tak

 menunjukkan adanya mutu. Tak jarang yang sekolah tinggi bahkan

kecerdasannya rendah, mentalnya rusak, karakternya kerdil, pengecut,

  n jiwanya koruptif Sekolah akan justru melahirkan manusia-manusia

dehuman yang akan merampok seluruh potensi kemanusiaan manusia

yang hidup dalam sebuah komunitas (negara-bangsa).

    Orang-orang yang manipulatif itu akan memimpin negara,

 mengelola birokrasi, dan menjalankan pendidikan juga di antaranya.

 Maka, bukan hanya produk dan keluaran pendidikan (didikan mereka)

yang akan rusak. Sistemnya juga akan tetap rusak, tidak jalan, dan

selalu tambal sulam.

     Manipulasi bahkan juga terjadi pada level lembaga-lembaga ilmiah.

Karya ilmiah pun palsu. Banyak orang menjiplak karya orang lain. Satu

contoh kasus terjadi lagi di sebuah kampus yang berdekatan dengan

tempat tinggal penulis. Kali ini sebuah karya palsu yang dibuat untuk

mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Oknum peneliti di Sekolah

Tinggi Agama Islam (STAI) Diponegoro, sebuah perguruan tinggi

swasta di Tulungagung (sebuah kabupaten di Jawa Timur), akhirnya

dijebloskan ke dalam tahanan karena pembuatan penelitian fiktif untuk

mendapatkan dana sebesar Rp790 juta dari Pemprov Jatim.

     Bermula dari dijebloskannya Ketua Lembaga Pengabdian

Masyarakat (LPM) STAI Diponegoro Muhammad Kholid ke dalam

tahanan pada 28 Juni 2010 karena dituduh menggelapkan dana

bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dari Pemprov Jatim

sebesar Rp790 juta. Pihak STAI tampaknya berusaha melindungi kasus

ini dengan cara menyuap jaksa dengan memberikan uang sogokan

Rp200 juta agar penelitian kasus fiktif tersebut tidak dilanjutkan (Radar

Tulungagung, AU 12010).

     Pembuatan penelitian fiktif merupakan tindakan yang paling

memalukan. Penelitian  yang sudah terbukti dijiplak oleh tersangka

adalah yang berjudul "Fenomena Perilaku Pelajar di Terminal dalam

Perspektif Moral" karya Asyrof Syafi'i yang juga dosen STAI Diponegoro

yang dibuat pada tahun 2004 dan "Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Tulungagung" karya

Ahmad Fatoni yang juga menjadi ketua sekolah tinggi tersebut.

    Apakah ini kalau bukan pragmatisme? Pendidikan pragmatis

adalah watak masyarakat kapitalistik yang menjadikan  (lembaga dan

proses) pendidikan sebagai ajang komersialisasi untuk  mendapatkan

keuntungan. Gejala  ini bukan hanya membuat pendidikan tak

mampu menjawab masalah-masalah kemanusiaan  yang belakangan

kian menyeruak, melainkan malah menambah hancurnya nilai-nilai

kemanusiaan.

     Pragmatisme bertentangan dengan semangat  ilmiah yang

berusaha dibangun oleh perguruan tinggi. Semangat akademis jelas

berpihak pada kemajuan dan diharapkan membawa  manfaat bagi

banyak orang. Semangat akademis dalam kerja pengetahuan seperti

penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan suatu penemuan (kalau

bisa terbaru) dalam rangka memunculkan manfaat, baik pada kemajuan

teknologi (penelitian ilmu eksak) maupun kebijakan yang bermanfaat

(ilmu sosial). Nilai akademis dan prinsip kerja pengetahuan adalah

ketelatenan, keuletan, kerja keras, dan kepercayaan pada nilai-nilai

kebenaran yang diujikan dan dibuktikan dari hasil pengamatan dan

penelitian.

     Tak heran jika kaum akademisi dituntut untuk berpegang pada

nilai (kebenaran)  dan punya komitmen  tinggi untuk memajukan

masyarakatnya. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) yang ada di

setiap perguruan tinggi didirikan dalam rangka idealisme seperti itu.

Orang yang terbiasa berpikir ilmiah dituntut (dan seyogianya) untuk

bersikap ilmiah dan melakukan sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran

nilai ilmiah dan kelayakan moral (kejujuran, ulet, tekun, peduli pada

orang lain, dan masyarakat). Bahkan, tak sedikit para peneliti yang kerja

keras dan mengorbankan banyak waktu untuk menghasilkan suatu

yang berguna bagi masyarakat dan bagi sejarah kemajuan peradaban

umat manusia.

    Akan tetapi, mengapa terjadi tindakan yang justru bertentangan

dengan nilai-nilai ilmiah dan moral di perguruan tinggi. Tentu harus

dilihat dari faktor internal dan eksternalnya. Faktor eksternal berupa

kondisi sosial budaya yang  memang sedang berada di bawah titik

nadir saat kapitalisme dengan ideologi pragmatisme, liberalisme, dan

individualisme menyebar luas. Ingat, hukum ekonomi kapitalis adalah

"dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan

sebanyak mungkin". Si kaya akan mencari keuntungan dengan

mengeksploitasi yang lain, sedangkan yang pas-pasan dan ingin

terus mendapatkan uang kadang juga dikondisikan untuk bertindak

pragmatis—pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dilakukan. Dalam

situasi kehidupan semacam itulah, pendidikan kita termasuk perguruan

tinggi dan lembaga ilmiah lainnya berada.

     Faktor internal dapat kita lihat dari latar belakang kehidupan si

pelaku tindakan pragmatis dan lembaga yang menaunginya. Kampus

swasta yang kecil seperti STAI Diponegoro biasanya hadir dengan

keterbatasan sumber dana  dan sumber daya, yang menyebabkan

kualitas dan komitmennya pada masyarakat juga akan terbatas. Kualitas

dosen, manajemen, dan pekerja birokrasi yang kurang kompeten,

termasuk gaji yang minim, akan menyebabkan pragmatisme terjadi

di dalamnya.

     Hanya menginginkan banyak uang merupakan watak yang

diajarkan kapitalisme, apalagi rayuan-rayuan gaya hidup dan

kemewahan yang dipropagandakan oleh iklan dan media kapitalis

(terutama TV) menciptakan kebutuhan semu yang membuat mereka

semua terus kurang dan kurang. Kesempatan tidak hanya ditunggu,

tetapi juga berusaha dicari-cari. Ketika ada proyek dengan memberi

peluang uang ratusan juta rupiah, yang mensyaratkan dilakukannya

penelitian dan stuktur kegiatan penelitian, segera diserobot tanpa

melihat kemampuan.

     Bisa kita bayangkan bagaimanakah agak pusingnya Pak Kholid

(Ketua LPM STAI Dipo) yang harus mendapatkan ratusan juta itu,

tetapi di satu sisi harus merekrut orang yang sudah pernah melakukan

penelitian. Kita tak tahu apakah ia adalah seorang peneliti—tentu

(secara substansial) hanya melakukan 3—4: penelitian, tidak cukup untuk

menyebut orang tersebut sebagai peneliti (researcher). Penulis pernah

selama 6 bulan menjadi peneliti tamu di sebuah lembaga internasional

di Jakarta 2006, selain skripsi pernah menjadi delegasi lomba karya

tulis ilmiah  mahasiswa, menjadi pengurus sebuah UKM Lembaga

Mahasiswa Ilmiah Mahasiswa (LIMAS) di Fakultas ISIP Universitas

Jember 1999-2000, telah menulis 17 buku. Akan tetapi, jujur, penulis

lebih suka disebut sebagai "pemerhati" daripada "peneliti".

     Namun barangkali, karena  Pak Kholid menjabat sebagai ketua

LPM yang memang secara formal identik dengan lembaga penelitian,

dia bisa jadi merasa bahwa lembaganya "layak jual". Maka, direkrutlah

nama-nama untuk masuk dalam struktur anggota peneliti yang ternyata,

sebagaimana diberitakan Radar Tulungagung (Jawa Pos Group), hanya

dicatut tanpa pemberitahuan. Hal yang memalukan adalah membuat

penelitian fiktif, karya orang lain dipakai dengan nama dirinya. Praktis,

penulis yakin, beliau tak melakukan penelitian sama sekali.

    Penulis khawatir jika penelitian fiktif dan kasus pragmatisme dan

manipulasi dalam dunia akademis kita sebenarnya sudah menggejala

dan menunjukkan betapa kian menurunnya kualitas pendidikan tinggi

kita. Lihat saja fakta terbaru yang merupakan publikasi tahunan yang

dilakukan The  Times High Education Supplement (THES) bersama

Quacquarelli Symonds (QS)  2008. Dalam dokumen  Top  400

Universities: World University Rankings 2008, ada tiga nama perguruan

tinggi di Indonesia: UI Jakarta di ranking ke-287, ITB Bandung di

ranking ke-315, dan UGM Yogyakarta di ranking ke-3l6. Selain itu,

tidak ada satu pun perguruan tinggi kita yang berhasil bertengger dalam

daftar 400 besar perguruan tinggi berkelas dunia itu.

    Ternyata salah satu sebab kita tidak masuk daftar 175 besar

adalah karena miskinnya penelitian (riset). Padahal riset adalah hal

yang paling penting untuk menilai apakah suatu PT maju atau tidak.

Sebenarnya, Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas tidak pernah

henti-hentinya memicu dan memacu para dosen, baik dosen PTN

maupun PTS, untuk melakukan penelitian guna mengembangkan

ilmu yang diampunya. Bahkan, dana bermiliar-miliar rupiah disediakan

untuk kegiatan tersebut, namun hal itu belum mampu menghasilkan

prestasi yang optimal. Buktinya, seperti terjadi di STAI Diponegoro

Tulungagung: dana diterima, jumlahnya ratusan juta rupiah, tapi

penelitian tidak dilakukan. Apakah kita akan menutup mata dengan

penyakit kronis semacam ini?

5. Memanipulasi Kualitas: Sertifikasi Guru dan Dampaknya bagi

   Pembentukan Karakter

    Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas,

guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi. Atas landasan inilah, pada tahun 2005 pemerintah

mengeluarkan kebijakan sertifikasi dalam bidang pendidikan. Dalam

hal ini, guru adalah profesi yang kualifikasi akademik dan kompetensi

memenuhi standar. Dengan cara itulah, kualitas pendidikan nasional

akan dicapai.

    Dasar hukum kebijakan tersebut adalah Undang-undang No. 14/

2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 8, ditegaskan bahwa,

"Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan pendidikan nasional. " Undang-undang tersebut

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalamnya ditetapkan delapan

standar nasional pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria

dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Delapan standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi standar

isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Masalahnya, karena sertifikasi dibiayai oleh pemerintah, sesuai pasal

13 ayat (1) UU Guru dan Dosen, justru jadi perebutan kewenangan

siapa yang ingin melakukan sertifikasi.

    Kita berhak menilai apakah kebijakan tersebut berdampak besar

bagi kualitas pendidikan kita. Pada praktiknya, saat ini setelah guru

mendapat sertifikat selesai sudah, tidak ada kelanjutannya untuk

pengembangan interpersonal  dalam mengembangkan pedagogik,

guru tidak diarahkan untuk semakin mengembangkan kapasitas

pengetahuanya, tetapi sekadar diarahkan guna mengejar sertifikat

dengan iming-iming kenaikan tunjangan semata.

    Banyak pihak juga melihat adanya penyimpangan  dalam

pelaksanaan sertifkasi guru. Misalnya, telah terjadinya praktik

kecurangan kolektif yang dilakukan oleh para guru. Selain itu, banyak

kasus kolusi dalam penentuan guru yang akan mengikuti ujian seleksi

sertifikasi. Dinyatakan pula beberapa "permakluman" atas tindak

kecurangan tersebut diakibatkan oleh keinginan yang kuat dari para

guru untuk lulus dalam ujian sertifikasi lantaran syarat pengumpulan

poin penilaian sangat berat dan tidak mungkin dicapai oleh para guru

senior yang sibuk dengan urusan rumah tangga dan kegiatan belajar

mengajar.

     Proses upgrading yang dilakukan juga sering kurang  tepat

dikaitkan dengan  tujuannya. Amanat untuk meningkatkan empat

kompetensi guru sebagaimana ditegaskan dalam UU Guru dan Dosen

No. 14 Tahun 2005, terutama  pasal  Pasal 10 tentang kompetensi

guru dan pasal 32 tentang pembinaan dan pengembangan, tidak

dilaksanakan dengan baik, bahkan terkesan asal jalan. Hal yang paling

banyak dilakukan adalah lebih banyak menguatkan kompetensi

profesional yang lebih bersifat manajerial kelas dan administratif

Sedangkan, kompetensi lain yang meliputi pedagogis, kepribadian,

dan sosial hampir diabaikan.

     Manajerial kelas dipenuhi hanya dengan memenuhi tuntutan

jam mengajar dan  kompetensi mata pelajaran yang diampu—yang

sulit sekali  diukur, dan mudah  sekali dikuantifikasi. Hal-hal yang

administratif biasanya mudah sekali dipenuhi, misalnya untuk

terpenuhinya jumlah sertifikat bukti ikut seminar, diklat, lokakarya,

dan lain-lain, guru bisa beli sertifikat.

     Dari situasi  ini, tampak jelas bahwa pemerintah belum

menyiapkan karakter guru berkualitas sebagaimana mestinya. Tiba-tiba

penekanannya pada sertifikasi dengan pendekatan penilaian portofolio.

Pembangunan karakter (character building) tidak dibentuk, tetapi

pemerintah sudah mengiming-imingi para guru dengan tunjangan

profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok (sebagaimana dituliskan

dalam Pasal 6  Peraturan Menteri No. 18 Tahun  2007 Tentang

Sertifikasi Bagi Guru.

     Kemudian, terjadi pragmatisme, oportunisme, manipulasi,

kecurangan, kebohongan, dan pembodohan. Bagi guru, kebijakan ini

sedikit sekali meningkatkan kualitas—yang meningkat mungkin gaji

dan tunjangan karena lolos sertifikasi, tetapi belum tentu kualitasnya

meningkat karena formalitas dan kecurangan yang ada.

     Selain manipulasi dan kecurangan, kebutuhan sertifikasi kemudian

juga melahirkan tindakan komersialisasi. Ini juga yang memunculkan

lembaga yang berusaha mengomersialkan jasa. Terutama, komersialisasi

ilmu melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk guru. Kira-kira

akhir tahun 2008-awal tahun 2009, penulis diajak (tanpa ikatan

kontrak) sebuah lembaga diklat dari Malang untuk menjadi pembicara,

yang kebetulan penulis diberi tema sesuai apa yang penulis geluti,

tema yang harus penulis sampaikan dalam pelatihan itu adalah "Kiat

Menulis Agar Tembus di Media Massa untuk Guru". Bersama lembaga

tersebut, penulis diajak keliling-keliling hampir ke seluruh kabupaten/

kota se-Jawa Timur.

     Memang luar biasa peserta diklat guru yang diadakan oleh"

lembaga itu. Guru-guru seharusnya ikut pelatihan dan bukti bahwa

mengikutinya mereka dapat sertifikat yang akan digunakan sebagai

bukti untuk memenuhi portofolio sertifikasi. Lembaga Diklat dari

Malang ini benar-benar mereguk banyak keuntungan. Bayangkan, tiap

seminar rata-rata guru membayar Rp50. 000, 00. Dalam banyak hal,

seminar ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan jika seandainya

waktu yang tertera di sertifikat tidak disikapi karena biasanya lembaga ini

memberikan seminar dengan tiga materi (waktu itu 'Hypno-Teaching:

Kiat Mengajar Dengan Otak Bawah Sadar', 'Pembelajaran Berbasis

Web', dan—untuk materi yang harus penulis sampaikan—'Kiat

Menulis Artikel Agar Tembus di Media Massa untuk Guru').

     Tidak mungkin diklat dengan tiga materi bisa dilaksanakan

selama setengah hari. Dalam portofolio, waktu diklat tidak mungkin

dilaksanakan selama 1, 5 jam. Lembaga diklat memberikan tiga sertifikat

dengan dituliskan waktu yang berbeda dan seakan waktu (durasi) diklat

terpenuhi. Misalnya, seminar setengah hari dengan tiga materi itu

di sertifikatnya yang tiga diberi waktu yang berbeda pula, misalnya

tiga hari dengan  waktu (durasi) ditulis di sertifikat diupayakan sesuai

dengan portofolio. Itulah bentuk manipulasi dan kebohongan. Apa

yang senyatanya  tak sesuai dengan apa yang dituliskan di sertifikat.

     Manipulasi dan kebohongan berikutnya adalah soal jual beli

sertifikat atau pemberian sertifikat bagi peserta seminar yang tidak hadir

(titip beli sertifikat). Ia tidak mau hadir (alasannya: tidak bisa hadir),

tetapi ia menitipkan pada temannya uang sejumlah harga seminar hari

itu. Tanpa hadir dalam seminar dan pelatihan, dia pun dapat  sertifikat.

Gejala seperti  ini terjadi di berbagai kota. Kadang, meskipun yang

datang sedikit, sebenarnya peserta seminar sangatlah banyak (sedikit

karena hanya titip beli sertifikat).

     Artinya, peserta  yang datang kadang memang fluktuatif jika

dilihat dari kehadiran nyata, misalnya penulis baru tahu bahwa peserta

yang mendaftar (peserta yang datang plus peserta yang hanya titip beli

sertifikat) sebenarnya kadang bisa mencapai 1. 000 orang. Dengan

sejumlah pendaftar sebanyak itu, dengan 3 materi diklat  sejumlah

3 dan peserta membayar Rp75. 000, 00 (seperti biasanya), jumlah

uang yang didapat oleh lembaga tersebut adalah Rp75. 000. 000, 00.

Penyelenggara akan banyak mendapatkan keuntungan. Sejumlah  itu

dikurangi "biaya produksi", misalnya sewa gedung, honor pembicara,

konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Ternyata lembaga diklat justru

senang kalau peserta yang sudah daftar tidak hadir dan hanya titip

beli sertifikat. Hal itu akan mengurangi biaya produksi, misalnya jatah

makan siang berkurang. Katakanlah jika yang titip beli sertifikat ada

300  orang, ia  bisa mendapatkan keuntungan  (menghemat)  sebesar

Rp. 4, 5 juta.

    Jadi, ternyata lagi-lagi pendidikan buruk dan dipertahankan

karena ada kepentingan-kepentingan pihak yang ingin mendapatkan

keuntungan darinya. Sertifikasi guru dapat berjalan, tetapi atas basis

manipulasi dan kebohongan, alias formalitas semu. Seperti seminar dan

diklat itu, banyak yang tidak hadir, tetapi mendapatkan sertifikat.

    Namun, penulis menemukan tindakan tegas dari seorang Kepala

Dinas Pendidikan di Kabupaten Trenggalek (tempat penulis tinggal).

Beliau bertindak tegas demi berkurangnya manipulasi yang ada. Nama

beliau adalah Abu Mansur, seorang pendidik yang waktu itu menjadi

Kepala Dinas. Menurut penulis, orang yang memiliki karakter seperti

beliau sangatlah  langka, sosok yang masih ingin mempertahankan

idealismenya. Banyak cerita dari teman-teman guru yang mengisahkan

betapa seriusnya dan idealismenya beliau.

    Beberapa hal yang dapat penulis lihat dari  upaya Bapak Abu

Mansur adalah beliau sering harus memastikan bahwa dalam sehari

tidak ada boleh ada seminar dengan dua materi oleh  lembaga  yang

sama dan peserta yang sama karena menurut portofolio ukuran diklat

itu  sekian" jam  (padahal yang terjadi hanya 1, 5  jam). Bahkan, tak

jarang beliau turun langsung ke lapangan, ke tempat seminar. Waktu

itu ada diklat  dengan yang memberikan dua materi dalam sehari

dengan lembaga yang sama (dari Malang), bertempat di gedung

Hotel Hayamwuruk. Beliau turun langsung untuk meninjau dan

memperingatkan langsung di hadapan peserta seminar bahwa sertifikat

salah satu materi tidak laku—dengan mengatakan pula bahwa beliau

sudah memperingatkan  hal seperti itu sebelumnya. Banyak  guru

yang kaget, bahkan orang-orang dari lembaga diklat dari Malang itu

mukanya merah. Kejadian lucunya, ketika panitia berusaha menyogok

Kepala Dinas dengan memberikan sejumlah uang (dalam amplop).

Jelas Pak Abu menolak.

    Itulah salah satu pendidikan karakter yang penting, dengan

memberi contoh dan bertindak untuk melawan arus kebohongan yang

mengalir dalam dunia pendidikan kita. Bapak Abu Mansur memang

akan dibenci oleh sebagian guru yang memandang tindakannya

terlalu ketat, guru-guru pragmatis yang tak percaya pada kebenaran

dan sudah putus asa meningkatkan kualitasnya dan hanya tahu jalan

pintas. Bapak Abu boleh jadi tidak disenangi oleh lembaga diklat yang

dipermalukan, atau mungkin di kalangan pejabat yang menganggap

bahwa orang jujur akan menghambat kinerja birokrasi yang berjalan

dengan budaya dangkal dan korup. Akan tetapi, sebagai seorang yang

konsisten terhadap prinsip, tindakan beliau itu adalah teladan yang

haik agar orang-orang yang percaya pada nilai-nilai akan bisa bertahan

karena ternyata masih ada teman, masih ada guru dan pimpinan yang

sebenarnya ingin berjalan lurus melawan penyimpangan.

    Kabarnya, Bapak Abu Mansur  sering mengeluhkan hasil

pembuatan KTI (Karya Tulis Ilmiah) yang dibuat oleh guru yang

mengajukan sertifikasi. Ia jelas tahu bahwa guru-guru itu  dalam

membuat KTI dibuatkan orang lain. Sayangnya, dia sendiri tak cukup

tahu siapakah oknum di balik pembuatan KTI yang konon berasal

dari lingkungan dinas di kabupaten sebelah. Namun, Bapak Abu tak

mau kompromi dengan KTI yang pembuatannya (baca: jiplakannya)

keterlaluan. Dia adalah sosok yang teliti dan mengetahui mana karya

yang asli dan mana yang tidak. Sayang, beliau tak mau frontal  karena

kalau mau jujur hampir semua KTI itu adalah buatan orang, bukan

buatan sendiri. Ada yang orisinal alias  buatan sendiri, tetapi  sangat

sedikit.

     Ya begitulah, sertifikasi menghasilkan percaloan dan komersialisasi,

yang mendukung kepalsuan dan kebohongan  untuk memenuhi

formalitas persyaratannya. Ada penjual sertifikat seminar; ada calo karya

tulis ilmiah; dan ada hal-hal lainnya lagi yang dapat diceritakan di lain

waktu. Jadi, kompetensi guru tak mengubah karakter, bukan?

6. Kompetisi dalam Pendidikan dan Dampaknya pada

    Pembentukan Karakter

    Ideologi kompetisi (persaingan) sadar atau tidak telah membentuk

karakter tersendiri pada kita, terutama anak didik melalui kompetisi

yang didoktrinkan dalam lembaga pendidikan. Kompetisi telah

menggantikan hubungan sosial yang penuh dengan "gotong royong"

dan saling bekerja sama karena dengan kompetisi, tiap orang harus

memikirkan dirinya untuk meraih tujuan, saling bersaing agar dirinya

menggapai yang terbaik.

    Kompetisi dalam dunia pendidikan terjadi antara sekolah-sekolah

yang ingin mendapatkan murid-murid dan cara mirip produk

komersial memasarkan dirinya. Akhirnya, pendidikan dikelola dengan

membuat pihak pengelola lembaga pendidikan agar meningkatkan

mutu pendidikan berdasarkan perkembangan  ekonomi  industri

yang profesional, efektif, dan efisien. Banyak sekolah mulai TK

hingga perguruan tinggi bersaing untuk mendapatkan "pelanggan"

atau "konsumen"—sebuah istilah yang sangat berorientasi bisnis

(keuntungan materi).

    Pemikiran komersialistik dalam pendidikan  secara tegas

disarankan oleh manajemen pendidikan yang menyarankan agar

lembaga pendidikan menerapkan prinsip Total Quality Management

(Management Mutu Terpadu) dalam pendidikan. Pendidikan diatur

untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan meningkatkan sumber

daya manusia (SDM) yang siap terjun dalam persaingan industrialisasi.

Penerapan manajemen mutu pendidikan yang telah dikenal sebagai

Total Quality Education (TQE) dikembangkan dari konsep Total

Quality Management (TQM), yang awalnya adalah manajemen yang

ada pada dunia bisnis. Adopsi manajemen pendidikan semacam inilah

yang membuat sekolah menjadi ajang bisnis dan lembaga komersial.

Operasionalisasi prinsip Total Quality Management in Education,

misalnya, membuat para pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan

harus menjalankan sekolah (sebagai lembaga pelayanan publik) seperti

 menjalankan manajemen perusahaan berorientasi bisnis.

    Padahal, jelas sekali bahwa sekolah bukanlah pabrik, sekolah

 liukan perusahaan untuk mencari keuntungan. Model sekolah yang

 dikelola ala perusahaan itu juga dikeluhkan oleh Samuel Bowles dan

Herbert  Gintis yang menulis buku Schooling in Capitalist America. ⁶

Cara sekolah mengorganisasi diri dan mengadopsi ideologi yang sesuai

 dengan sistem ekonomi kapitalis akan berimbas pula pada bagaimana

warga sekolah diperlakukan. Karena organisasi ekonomi kapitalis

 mempengaruhi hubungan-hubungan antara elemen-elemen pendidikan,

sekolah tak jauh beda dengan bagaimana ekonomi diorganisasi untuk

menghasilkan produksi. Misalnya, guru memiliki otoritas dalam

 menentukan tujuan dan aktivitas apa yang dilakukan bagi anak-anak

didiknya—seperti  manajer perusahaan yang juga berwenang untuk

 menyusun agenda dan tujuan produksi ekonomi bagi para buruhnya.

Murid yang mirip buruh hanyalah objek yang tunduk pada majikan.

Upah  buruh adalah gaji, sedangkan upah murid adalah nilai ujian

yang ada di rapor. Sama seperti buruh dalam kapitalisme, para murid

juga mengalami alienasi dan ketertindasan dari hasil dan proses belajar

yang ada.

     Kita telah melihat sekarang ini bagaimana antar-sekolah bersaing

seperti pacuan kuda atau lomba lari cepat untuk memperebutkan

siswanya. Berbagai metode  pemasaran diterapkan dan dipilih oleh

masing-masing sekolah. Menurut Eko Prasetyo, ada beberapa hal yang

⁶  Samuel Bowles & Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America, (New York: Basic Book, 1976

harus dilakukan/ Pertama, yang biasa dilakukan adalah menyulap

bangunan dengan permukaan yang licin dan ornamen yang mahal,

menyulap sekolah dan perguruan tinggi jadi tempat yang nyaman dan

bersih. Sebuah kampus sudah jamak jika kelasnya dilengkapi AC, pakai

lift untuk gedungnya yang bertingkat-tingkat, bahkan ruang kelasnya

ada yang dilapisi karpet.

     Kedua, cara yang biasa dilakukan di kalangan perguruan tinggi

adalah dengan  membuka  kelas jauh di berbagai daerah (biasanya

di tingkatan kabupaten). Cara ini menjadi upaya untuk menjaring

beberapa pegawai yang ingin mendapatkan gelar. Banyak perguruan

tinggi yang lincah melakukan hal ini karena didukung oleh koneksi

mereka di birokrasi. Sasaran konsumennya adalah pegawai yang ingin

menaikkan pangkat atau yang ingin mengikuti program kompetensi.

     Ketiga, cara lainnya adalah memperbanyak program diploma dan

ekstensi—dengan masing-masing kampus harganya (biayanya) bersaing.

Dalam program diploma, ditawarkan janji cepat mendapatkan kerja

dan karier. Sedangkan, dalam program ekstensi, ditawarkan kuliah di

akhir pekan, biasanya peserta didiknya adalah orang-orang yang sudah

bekerja. Dengan kuliah singkat dan cepat pula, bagi orang yang sibuk

kerja itu kuliah  bisa dilaksanakan.

     Adapun persaingan pada level pendidikan TK dan Sekolah Dasar

dan  Sekolah Menengah, justru terjadi persaingan yang sangat  ketat.

Mulai dari level kelompok bermain (playgroup), berdiri lembaga-lembaga

pendidikan yang menawarkan berbagai  macam daya tarik. Berbagai

penyelenggara  pendidikan harus bersaing ketat. Penyelenggara

pendidikan yang kalah bersaing, sekolahnya tidak mendapatkan murid.

Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan uang pun menjadi

kecil. Peluang yang didapat dari banyaknya jumlah  murid untuk

7. Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 65-69.

sekolah-sekolah pinggiran cukup besar untuk mendapatkan uang sejak

ada program BOS karena tiap anak mendapatkan jatah BOS. Biasanya,

sekolah mengutip (memotong) anggaran BOS per anak. Jadi, semakin

banyak muridnya, juga akan mendapat kutipan banyak.

    Imbas persaingan antar-sekolah terhadap karakter warga sekolah,

antara lain adalah sebagai berikut.

   Penyelenggara pendidikan, terutama melibatkan para guru, dipaksa

   untuk mencari konsumen dan pada saat melakukan ini mereka tak

   dilatih untuk memandang anak-anak calon peserta didik sebagai

   objek yang akan dijadikan sumber penghasilan. Dengan cara ini,

   guru-guru dilatih untuk mengubah cara pandang tentang posisi

   anak, dari anak yang punya hak yang terhadap pendidikan, menjadi

   objek yang bisa membuatnya mendapatkan penghasilan.

   Akibat cara pandang yang terbiasa melihat anak sebagai objek,

   karakter yang dibangun guru berkaitan dengan persepsi mereka

   terhadap anak, yaitu anak sebagai konsumen. Kadang juga dilihat

   sebagai pihak yang lebih rendah derajatnya, apalagi kalau si anak

   berasal dari kalangan miskin. Ada guru yang menyimpan rasa

   dalam bawah sadar bahwa mereka anak-anak itu tidak sama dengan

   derajatnya, miskin itu menjijikkan, dan perasaan bawah sadar itu

   dalam banyak hal memengaruhi tindakan dan peran guru.

    Adapun selain kompetisi antar-sekolah (lembaga pendidikan),

realitas kompetisi juga terjadi di kalangan peserta didik. Kompetisi

sebenarnya bukan semata-mata hal yang negatif. Kompetisi juga

berguna dalam hal-hal tertentu, baik individu maupun kelompok sosial,

tentu dengan syarat-syarat tertentu. Anak yang sudah kuat ekonomi

dan intelektualnya tentu tidak adil jika harus bersaing dengan anak

  yang lemah. Kompetisi semacam ini bukanlah kompetisi yang sehat,

justru hanya akan melahirkan sikap eksploitasi dan kontraproduktif

     Kompetisi melahirkan watak individu yang jarang mempunyai

perasaan bahwa mereka harus bekerja sama, saling melengkapi,

membantu, dan memiliki tujuan bersama. Orang yang berkompetisi

biasanya menganggap bahwa hidup harus diperjuangkan oleh—dan

ditentukan serta kembali pada—individu sendiri sehingga sulit

melihat bahwa hidup ini bisa diatur dengan cara dibagi, bahwa hidup

ada tujuan bersama. Dalam kompetisi, ada sang pemenang (winner)

dan  si pecundang (looser). Persaingan dianggap  sebagai pemicu

kemajuan. Apalagi, dengan standar yang telah dipatoki, para murid

harus mati-matian bersaing agar  meraih standar itu dan sekaligus

menunjukkan yang terbaik. Siapa yang paling bagus, dialah yang paling

dihormati dan akan mendapatkan "hadiah" (reward) merupakan ajaran

individualisme dalam konsep kompetisi.

     Dampak ideologi kompetisi dalam dunia pendidikan jauh-jauh

hari  telah diperingatkan oleh  para filsuf dan pengamat pendidikan.

Betrand Russel, misalnya, melihat dampak persaingan membawa dua

jenis akibat yang buruk. Menurutnya:

      "Si satu pihak, gagasan tentang persaingan itu melahirkan ajaran

      mengenai penghargaan terhadap persaingan yang menentang

      kerjasama... dan di pihak lain, kegagalan tersebut melahirkan

      sistem persaingan yang sangat luas di ruang kelas, dan dalam

      rangka mendapatkan beasiswa, dan kemudian  dalam upaya

      mencari pekerjaan.

... Salah satu cacat terburuk dari kepercayaan akan persaingan

      dalam pendidikan adalah bahwa persaingan  mengakibatkan

      pendidikan yang berlebihan, terutama pada murid-murid terbaik.

      Pada masa kini ada kecenderungan yang berbahaya... untuk

      memperbebankan pendidikan yang begitu banyak kepada orang

      muda sehingga merusak imajinasi dan kecerdasan, dan bahkan

      merusak kesehatan fisik mereka. Sayangnya, orang muda terpandai

      yang paling menderita karena kecenderungan ini: otak-otak yang

     terbaik dan imajinasi-imajinasi yang terbaik dari setiap generasi

     dikorbankan pada altar tuhan Persaingan yang Agung.

... Hal pertama pada orang muda yang dimatikan oleh rata-rata

     pendidik adalah imajinasi. Imajinasi bersifat tidak mematuhi

     hukum, tidak berdisiplin, individual, serta tidak tepat dan juga

     tidak salah—semua hal ini menyusahkan sang guru, terutama

     bila persaingan mensyaratkan suatu tatanan kemanfaatan yang

     kaku. "⁸

    Pada kenyataannya, apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita juga

tak jauh dengan apa yang diungkap Russel itu. Para murid dipaksa

bersaing dengan berbagai cara. Untuk mengejar  nilai yang bagus,

mereka didukung orangtua dalam mencari pelajaran tambahan dengan

metode lebih intensif untuk mengerjakan soal-soal di lembaga-lembaga

bimbingan belajar. Ini tentu membutuhkan biaya yang  mahal yang

tidak mampu diperoleh oleh anak-anak yang orangtuanya tidak

mampu—bisa sekolah saja sudah beruntung.

    Dalam sistem kapitalis yang mengatur pendidikan kita, siapa yang

paling mampu membeli (dengan uang), dialah yang akan mendapatkan

banyak pengetahuan atau  lebih cerdas. Pengetahuan adalah produk

yang dijual, yang punya uang banyak punya  kemungkinan untuk

mendapatkan banyak pengetahuan. Namun sayangnya, kita juga hidup

di wilayah (negara) kapitalis pinggiran yang oleh kapitalis global ingin

dikondisikan agar tidak ada kebangkitan tenaga produktif (iptek) di

kalangan rakyatnya, terutama generasi mudanya—tujuannya agar

kita secara iptek tetap tergantung pada negara-negara kapitalis maju.

Maka, ada upaya pula agar anak-anak tidak menyukai pengetahuan dan

setidaknya anak-anak dan  remaja tidak melihat pengetahuan sebagai

sandaran untuk membangun dirinya.

Birirand Russell, Pendidikan dan Tatanan Sosial, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 131-132.

    Oleh karenanya, sekolah memang dibuat tak berdaya dalam

membentuk karakter remaja karena karakter mereka lebih banyak

dibentuk oleh masyarakat secara umum dengan doktrin-doktrin dan

cuci otaknya setiap hari melalui media-media yang menciptakan

kebudayaan yang menjunjung tinggi penampilan, kebebasan dangkal,

dan menempatkan penampilan  fisik serta modal lebih berharga

daripada pengetahuan dan kecerdasan otak. Bukan menjadi masalah

bagi para peserta didik di sekolah jika dikatakan tidak cerdas dalam

pelajaran, yang penting bisa kelihatan menarik di pasar kebudayaan.

    Kita telah melihat bagaimana anak-anak yang kalah bersaing

di prestasi akademis dan prestasi kreatif (seperti sastra, olahraga,

kerohanian, dan lain-lain) akan membuat remaja-remaja menegaskan

eksistensi dirinya di ranah lain. Jika mereka adalah anak-anak remaja

yang berasal dari kalangan orang kaya, persaingan dalam hal prestasi

akan dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa dirinya menang

bersaing dalam hal bahwa ia kaya. Ia ingin menunjukkan  bahwa

mobilnya bagus, bahwa ia memiliki barang-barang mewah. Kalau

cewek, dia akan menunjukkan bahwa dirinya cantik, modis, dan

seksi. Kalau cowok, ia akan menunjukkan bahwa dirinya macho dan

ganteng.

    Persaingan untuk menjadi siapa yang paling modis dan

"gaul"—karena hal ini dikendalikan oleh desain budaya pemilik

modal (kapitalis)—membuat persaingan untuk memiliki kepribadian

dan karakter yang  dibutuhkan bangsa ini untuk bangkit (kreatif dan

produktif alias tidak imitatif, permisif; kritis, tidak ikut-ikutan, tak

penakut dan tak sekadar tunduk patuh pada keadaan; peduli dan

tidak egois-individualis) menjadi hilang. Untuk hal yang normatif saja,

ketertarikan untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan menjadi

terbatas dan bahkan berkurang. Apalagi, melihat kenyataan bahwa

ilmu pengetahuan tidak dihargai  (buktinya yang pintar pun belum

tentu dapat kerja atau lolos PNS karena kalah dengan yang menyogok

dengan uang), mereka semakin merasa bahwa tak ada yang menarik

dari pengetahuan, nilai, dan prinsip.

     Para koruptor, makelar, dan pimpinan negara yang gagal melawan

 penjahat hukum, kebiasaan memanipulasi sesuatu yang dilakukan oleh

 orang-orangtua  di masyarakat, terutama para pimpinan dan tokoh

 masyarakat juga perlakuan guru-gurunya di sekolah yang dianggap

 tidak menghargai nilai-nilai dan ukuran akal sehat, misalnya kesadaran

 mereka bahwa sekolah hanya memandang mereka sebagai penyetor

 iuran dan  di luar itu hanya ritualitas mengajar—hal-hal seperti itu

 memasuki alam  pikiran para remaja itu bahwa tak ada yang menarik

 lagi tentang pengetahuan, nilai ideal, dan ukuran-ukuran yang biasanya

 lahir dari pikiran ilmiah.

     Pada sisi lain, mereka juga tahu bahwa yang dihargai adalah murid

 yang populer dan bahkan yang tanpa punya pengetahuan, prinsip, dan

 kecerdasan sekalipun. Kalau karakter dibentuk dari keteladanan, tidak

ada yang memberikan keteladanan bagi anak-anak dan peserta didik itu

 selain tokoh populer budaya massa yang mengandalkan kemampuan

 menghibur (dengan efek merusak modal dan mendangkalkan cara

 pandang). Maka, ketika mereka harus bersaing, mereka juga harus

 bersaing agar bisa tampil lebih dan paling gaul—apalagi ada upaya dari

 kekuatan tertentu yang menarik pandangan bahwa ilmu pengetahuan

 dan nilai-nilai ideal tak menarik lagi. Toh, yang dihargai bukanlah

 orang-orang pandai, pejuang kemanusiaan, penemu, dan orang-orang

 kritis, melainkan orang-orang yang  populer karena penampilan dan

 keunikannya yang laku di pasar (kapitalisme) budaya.

     Persaingan dalam pendidikan itu jelas sangatlah  menekan,

 mengombang-ambingkan nilai-nilai yang harus diterima oleh anak

 didik. Mereka yang kalah bersaing akan merasa frustrasi, bahkan bunuh

diri. Merasa malu dengan temannya, bahkan tak jarang mengakhiri

 hidup. Kita sering mendengar kisah tentang anak SD yang bunuh diri

 karena malu tak bisa membayar SPP; kita sering melihat bagaimana

 terterornya para pelajar karena tidak punya "pacar"—bahkan melihat

 bagaimana mereka memilih mati  bunuh diri karena diputuskan

 pacarnya. Mirip dengan  ajaran lirik lagu "Cinta Ini Membunuhku"

 yang dinyanyikan grup band D'Masiv, yang seakan mau mengajak

 mereka: kalau tak punya  cinta, atau kalau putus cinta, matilah saja!

 7. Lemahnya  Karakter Pelajar dan Mahasiswa Akibat "Cinta"

    (Pacaran dan Seks Bebas)

     Penulis berani bertaruh bahwa tak ada isu yang paling dekat

 dengan para pelajar dan mahasiswa, anak-anak  didik kita, selain

 masalah cinta. Pacaran  pun menjadi gejala yang tak bisa lepas

 dengan mereka. Permasalahannya adalah para pendidik tak pernah

 memerhatikan  bagaimana gejala itu sebenarnya memberi andil

 cukup besar bagi perkembangan karakter mereka. Kita perlu tahu

 sejauh apa isu cinta dan tindakan pacaran itu membawa dampak bagi

 kepribadian mereka? Menguatkankah? Menumbuhkan kecerdasan dan

 pembangunan kepribadian? Atau, jangan-jangan justru melemahkan

 dan menghambat kecerdasan!

     "Cinta ini  Membunuhku", begitu syair lagu dari grup band

 D'Masiv yang cukup dihafal remaja-remaja kita dan anak didik kita.

 Maka, pacaran pun menjadi budaya yang harus diamini  dan siapa

yang tak melakukannya seakan tidak "gaul". Akhirnya, media pun

 memberitakan, "Seorang pelajar bunuh diri karena diputus pacarnya"

Mengapa cinta  melemahkan dan menghambat proses pembelajaran

menuju insan yang berkarakter? Bagaimanakah pendidikan cinta harus

dikaitkan dengan pendidikan karakter agar pendidikan melahirkan

manusia-manusia tangguh?

   Ini adalah salah satu kisah tentang "cinta" dalam "pacaran"!

 Entah berapa banyak cewek, baik teman, saudara, teman saudara, atau

 temannya teman penulis yang "curhat" tentang masalah ini: pacarnya

 mengancam akan memutuskan hubungan jika dia tidak mau diajak

 berhubungan badan (melakukan kegiatan seksual).

     Pacaran pun menjadi "lembaga" bagi kegiatan seksual di kalangan

 muda-mudi, bagi yang melakukannya dapat dikatakan hidupnya

 sudah habis. Hidupnya di masa muda sebagai usia untuk belajar dan

 menempa karakter sudah dihabisi. Sekali melakukan itu, remaja itu

akan  terus ingin (ketagihan), bahkan ketika ingin otak sudah tidak

 lagi jalan. Remaja semacam ini akhirnya akan menjadi barisan kaum

 muda yang tak bisa lagi diharapkan bagi kemajuan bangsa. Ada  yang

 kemudian menikah dini, masa pencarian pemikiran sudah usai karena

 tiba-tiba harus mikir bagaimana caranya ngurusi keluarga, ekonomi,

 dan membesarkan anak. Ada juga yang melanjutkan kuliah (sekolah),

 tetapi  yang mahasiswa akan menjadikan kuliah (biasanya kos karena

 di luar kota, jauh dari kontrol orangtua).

     Kalau cewek, jadi mahasiswi pun kebanyakan juga terbawa arus

 hedonisme, memang tidak semuanya. Akan tetapi, tak sedikit  yang

 menjadi pelaku seks  ala kos-kosan hingga menjadi "ayam kampus".

 Mengapa demikian? Si perempuan  belia yang telah merasakan

 nikmatnya seks sejak SMA ini tak mungkin bisa menghentikan aktivitas

 seks. Pada tingkat eksistensial tertentu, dia kadang muncul kesadaran

 bahwa yang terpenting bisa ajeg mendapatkan rekan seksual, entah itu

 pacar  (cowok) sesama mahasiswa atau  lelaki lain. Apabila berhimpit

 dengan kesulitan ekonomi, untuk membiayai kuliah dan membiayai

 kebutuhan hedonismenya, terjerumuslah ia ke dalam profesi "ayam

 kampus" (pelacur-pelacur anak kuliahan yang menjual seksnya untuk

 mendapatkan uang dan kepuasan dan kebutuhan hidup).

    Berawal dari pacaran itu tadi, yang biasanya diawali sejak mereka

SMP, atau bahkan sejak SD kelas 5 atau 6 saja anak-anak sekarang

sudah mulai mengenal "cinta-cintaan"—salah satunya karena acara

sinetron dan sosialisasi di masyarakat yang sudah dikuasai ideologi

sinetron.

    Kalau mau jujur, pacaran biasanya lebih banyak dilakukan karena

mengikuti tren gaul daripada lahir dari  suara hati. Mereka yang tidak

pacaran terpaksa harus mencari pacar gara-gara gengsi atau gara-gara

malu kalau tak punya pacar. Rasa malu dapat disebabkan takut (gengsi)

dianggap tak laku. Juga, ada faktor kesepian karena teman-teman kita

tak selalu dapat bersama kita dan buktinya mereka juga lebih banyak

menghabiskan  waktu dengan pacarnya. Daripada bosan, lebih baik

juga ikut-ikutan berpacaran.

    Karena "main-main" inilah, para remaja yang telah terlatih

main-main untuk menjalin hubungan dengan pasangannya

akan membentuk watak (mentalnya), mental yang masih akan

dibawanya pada saat mereka harus menjalin hubungan yang disebut

pernikahan.

    Jadi, tampaknya, akan lebih baik jika  dalam hubungan apa

pun, baik masih  pacaran maupun pernikahan, kita menggunakan

prinsip-prinsip ketat agar kita tak main-main. Prinsip-prinsip dan

pengetahuan itu harus kita pertahankan untuk berhubungan, untuk

mengevaluasi teman dan pasangan kita yang tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip pembangunan relasi dan karakter diri yang demokratis

dalam memaknai hubungan cinta yang diyakininya—kalau memang

dia yakin, kalau tak yakin, untuk apa kita menjalin hubungan

serius dengan orang yang tak serius, bukan?  Mustahil membangun

kepercayaan pada orang-orang yang tak dapat dipercaya.

    Mustahil pula menjalin hubungan dengan orang yang main-main.

Sejak awal kita harus punya kemampuan untuk menganalisis watak

orang dekat kita, orang yang mendekati kita, yang ingin menjadi pacar

atau suami/istri kita. Makanya, cinta dapat terwujud dengan baik di

hadapan kita kalau kita memiliki kemampuan memahami masalah

diri kita, masalah eksistensi orang lain. Cinta sejati dimiliki orang yang

biasanya berpengetahuan.

    Kebiasaan main-main adalah latihan  psikologis yang bagus

untuk menciptakan pribadi-pribadi yang suka berbohong. Kebiasaan

berbohong dalam hubungan antar-manusia juga menyebabkan lahirnya

rasa tidak percaya.

    Jujur saja, untuk menjalin cinta yang dalam dengan seseorang,

Anda harus terintegrasi dengan pasangan Anda. Anda mengetahui

pasangan Anda, tak ada yang ditutup-tutupi, pasangan Anda juga

tahu Anda, siapakah Anda dan apakah agenda-agenda yang Anda

rencanakan dan bagaimanakah cinta Anda. Pasangan cinta yang

dicari secara dadakan—sebagaimana mencoba melakukan hubungan

dengan orang yang belum kita kenal secara mendalam—adalah bualan

hubungan cinta yang paling nyata.

B. Tidak Adakah Sedikit pun yang Baik? Tidak Adakah

   Potensi untuk Mengubah Pendidikan Menjadi Lebih

   Baik?

Tidak adakah potensi untuk mengubah pendidikan menjadi lebih

baik? Tidak semata-mata sekolah. Sekolah hanyalah bagian kehidupan.

Kehidupan bukan hanya sekolah; bukan hanya kesalahan Departemen

Pendidikan; bukan  hanya salah Dinas Pendidikan, kepala sekolah,

atau guru-guru sebab mereka hanyalah bagian kecil dari kehidupan.

Kehidupan yang penulis maksud adalah kehidupan yang berisi

kontradiksi-kontradiksi yang menyebabkan dibentuknya  karakter

yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi  kehidupan

yang maju, demokratis, manusiawi, dan diwarnai spiritualitas yang

tidak mengasingkan.

    Untuk mencapai perubahan menuju pendidikan yang lebih

baik, tugas para pemimpin bangsa sebenarnya bukan saja membuat

undang-undang dan membuat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh

para bawahannya di tingkatan birokrasi pendidikan. Akan tetapi, mereka

harus memahami kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam bangsa ini,

yang menghambat proses pendidikan. Kontradiksi adalah sebab-sebab

material (nyata) yang membatasi orang untuk bergerak. Oleh  karena

itu, batasan-batasan itu harus dihilangkan. Sebelum dihilangkan, ia

harus dikenali terlebih dulu. Jika salah dalam mengenali kontradiksi

pokok, kebijakan yang dilakukan juga tak akan menghasilkan "obat"

yang "manjur" untuk menyembuhkan penyakit.

    Ketimpangan dan penyimpangan di dunia pendidikan  adalah

penyakit yang sering terus menular ke seluruh tubuh, akan merembet

untuk merusak jaringan-jaringan dan organ-organ tubuh bangsa yang

kian terbelakang ini—karena kita tetap dan masih sakit. Ada kesadaran

terhadap penyakit ini, tentu saja. Zat-zat tubuh sebagian juga ada

semacam resistensi terhadap penyakit, bahkan bisa memproduksi

kekebalan terhadap jaringannya.

    Di atas  tadi penulis menceritakan hal jelek tentang dunia

pendidikan, dengan kontradiksi-kontradiksi pokok dan ikutan-ikutannya

pada kontradiksi-kontradiksi khusus yang menggambarkan  betapa

terjadi efek luar  biasa dari pendidikan kapitalistik dan feodalistik

pada praktek-praktek sehari-hari. Dengan menganalisis kontradiksi-

kontradiksi pokok, kesannya memang akan menggambarkan  bahwa

tingkat kerusakan pendidikan kita, dengan kebijakan dan karakter

pelaku dan karakter output-nya sangatlah parah.

    Akan tetapi, penulis ingin  mengatakan bahwa di tengah situasi

yang cenderung rusak, masih tetap ada orang-orang dan kumpulan

orang yang masih mau berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan.

 Terus terang penulis masih bisa menjumpai guru-guru yang penuh

dedikasi, serius menjalani profesinya, masih bertahan di tengah

kesulitan hidup dan tabah dalam mengajar, menjadikan mengajar

sebagai bagian dari dedikasi (pengabdian) pada kemanusiaan, bukan

semata-mata untuk dipertukarkan dengan uang. Penulis menjumpai

guru-guru muda dengan ide-ide cerdas dan segar, yang mau berjuang

bersama dalam proses pencerahan. Mereka berkumpul dan berdiskusi

dan membicarakan bagaimana caranya menghadapi sistem  yang

membodohi.

    Penulis juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang mau

diajak berpikir dan  bersuara dan memperluas suara itu. Aktivitas itu

adalah pendidikan dan penyadaran, membuat orang mau berpikir dan

menghasilkan kesimpulan yang produktif untuk menegaskan  sikap

pada penyimpangan dan pembodohan. Syukur masih ada orang yang

tak hanya teriak-teriak hanya untuk sekadar mencari-cari masalah,

menakut-nakuti, lalu akan segera bungkam setelah dibeli. Di era ini

memang banyak orang yang bisa mengkritik dan berani bersuara keras,

tetapi kadang sulit dibedakan mana yang teriak serius atau teriak agar

diperhatikan dan dibungkam.

     Belajar bersama adalah yang terbaik, menyuarakan sesuatu dengan

pelan, tapi pasti, kemudian secara konsisten dan masif masuk ke

ruang-ruang (menciptakan ruang kalau belum ada) untuk mengajak

pada kebaikan, menunjukkan  adanya kontradiksi-kontradiksi,

dan menunjukkan akar permasalahannya dan bagaimana caranya

mengubah. Dalam konteks ini, yang sedang dilakukan adalah

pembangunan karakter dengan jalan yang lembut. Metode terapi

diri dan memasifkan suara-suara ajakan untuk perubahan adalah

 jalan membangun karakter. Tidak perlu keras-keras, hanya akan

 menimbulkan reaksi resisten dan reaksi balik yang membuat kita justru

diserang dan eksistensi kita akan segera habis. Kita tunjukkan karya

untuk membuat orang lain percaya, kita tunjukkan konsistensi agar

orang lain yakin bahwa mempertahankan prinsip itu sangat penting

dan bisa dilakukan.

    Tujuan pendidikan untuk mencerahkan, memberdayakan,

meningkatkan pengetahuan, menularkan pikiran kritis, dan lain-lain

harus menjadi tanggung jawab kita semua. Butuh strategi dan taktik

yang cerdas untuk mengajak kita semua peduli terhadap nasib bangsa,

terutama generasi mudanya. Pendidikan karakter merupakan tanggung

jawab kita semua, termasuk tugas bangsa-negara (pemerintah) yang

diharapkan pemimpinnya menjadi pelopor di garda depan.

    Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas

menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab. "

     Tujuan pendidikan nasional merupakan rumusan kualitas manusia

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar

dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dasar

suatu kebijakan dan tindakan, entah itu undang-undang atau peraturan

tertulis yang berisi panduan ideal tentang apa yang harus dilakukan,

tampaknya akan terlaksana dengan baik jika  para pelaksananya

memiliki sifat yang baik.

     Undang-undang tidak akan berimbas pada kebijakan dan praktik

yang baik dan bermanfaat dan menyentuh persoalan jika karakter

bangsa dan watak para pelaksananya tidak berubah. Perubahan mental

butuh intervensi pengondisian dari luar. Biasanya yang dibutuhkan

adalah pemimpin yang tegas, berani, dan secara massif memelopori

perubahan karakter dengan menerapkan program-program yang berani

(menjawab persoalan) dan mengawalnya hingga terjadi perubahan.

     Dalam kebijakan pendidikan, juga harus secara tegas dibutuhkan

pemimpin yang berani menghukum pelaku penyimpangan-

penyimpangan yang ada. Kemudian, dibutuhkan guru-guru yang

berdedikasi dan memiliki metode pengajaran yang mampu menjebol

karakter yang mencerminkan watak buruk manusia (penakut, pengecut,

tidak demokratis, otoriter, tidak adil, manipulatif, pembohong, dan

lain-lain). Butuh metode pengajaran yang demokratis, inspiratif,

motivatif, dialogis, dan pluralis untuk menciptakan karakter anak

bangsa yang tangguh agar bangsa tidak lumpuh!***